Dinda Maulia Dewanti
Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas larangan rekam pembahasan SP2DK secara daring menurut SE-8/PJ/2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengatur tata cara pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Salah satu ketentuan penting dalam aturan tersebut adalah larangan bagi Wajib Pajak untuk merekam jalannya pembahasan SP2DK yang dilakukan melalui video conference.
Larangan Rekam Pembahasan SP2DK: Siapa yang Boleh Merekam?
Berdasarkan SE-8/PJ/2026, perekaman selama pembahasan SP2DK hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bagian dari dokumentasi resmi. Wajib Pajak maupun pihak yang mewakilinya tidak diperkenankan melakukan perekaman secara mandiri.
Siapa yang Terkena Larangan Rekam Pembahasan SP2DK
Larangan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak, wakil, kuasa, maupun pegawai perusahaan yang mengikuti pembahasan SP2DK secara daring. Mereka tidak diperbolehkan merekam jalannya video conference, menyimpan rekaman suara, gambar, maupun video dari proses pembahasan, serta menyebarluaskan rekaman tersebut melalui media sosial, platform digital, atau media publik lainnya. Selain itu, kegiatan siaran langsung (live streaming) selama pembahasan SP2DK juga tidak diperkenankan.
Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakan serta memastikan proses klarifikasi antara DJP dan Wajib Pajak berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.
Konsekuensi Jika Tetap Merekam
SE-8/PJ/2026 juga mengatur konsekuensi apabila Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan tersebut. Apabila peserta tetap melakukan perekaman saat pembahasan berlangsung, KPP berwenang menghentikan proses pembahasan SP2DK secara daring.
Selain itu, pihak yang merekam atau menyebarluaskan hasil rekaman tanpa hak juga berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan data atau penggunaan informasi secara tidak sah.
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang menerima undangan pembahasan SP2DK melalui video conference sebaiknya memahami seluruh tata tertib yang telah ditetapkan oleh DJP. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut akan membantu proses klarifikasi berjalan lebih lancar sekaligus menghindari potensi penghentian pembahasan maupun risiko sanksi hukum.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang boleh merekam pembahasan SP2DK secara daring?
Hanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai bagian dari dokumentasi resmi.
Siapa yang dilarang merekam?
Wajib Pajak, wakil, kuasa, maupun pegawai perusahaan yang mengikuti pembahasan SP2DK secara daring.
Apa konsekuensinya?
Pihak yang merekam atau menyebarluaskan hasil rekaman tanpa hak berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Butuh Pendampingan Pembahasan SP2DK?
Pahami tata tertib pembahasan sebelum mengikuti video conference dengan KPP. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh
Reviewer: Dinda Maulia Dewanti