Petugas Pajak Datang Bawa SP2DK? Ini Cara Menanggapinya

Jakarta, Wellner Consulting — Mendapat kunjungan langsung dari petugas pajak yang membawa SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) tentu bisa membuat Wajib Pajak khawatir. Namun, menerima SP2DK bukan berarti Wajib Pajak langsung dinyatakan memiliki utang atau melakukan pelanggaran pajak.

Penyampaian SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak merupakan salah satu mekanisme penyampaian yang dapat dilakukan oleh DJP. Dalam kondisi tersebut, Wajib Pajak tetap perlu memahami isi surat dan menyiapkan tanggapan berdasarkan data serta dokumen yang sebenarnya.

Lalu, apa yang harus dilakukan jika petugas pajak datang langsung ke rumah membawa SP2DK?

1. Terima dan Periksa SP2DK

Jangan langsung panik atau menolak menerima surat. Periksa terlebih dahulu identitas Wajib Pajak, nomor dan tanggal SP2DK, KPP yang menerbitkan, data yang perlu diklarifikasi, identitas petugas, serta batas waktu penyampaian tanggapan.

Jika terdapat keraguan mengenai keaslian atau identitas petugas, Wajib Pajak dapat melakukan konfirmasi melalui KPP atau saluran resmi DJP.

Apabila SP2DK disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, penyampaian tersebut juga perlu didokumentasikan melalui berita acara sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Catat Batas Waktu Tanggapan SP2DK

Setelah menerima SP2DK, jangan menunda proses klarifikasi. Wajib Pajak pada dasarnya diberikan waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan.

Waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk memahami data yang dipermasalahkan, melakukan rekonsiliasi, dan mengumpulkan dokumen pendukung.

Jika membutuhkan waktu tambahan, Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan paling lama 7 hari dengan pemberitahuan yang diterima KPP sebelum batas waktu tanggapan awal berakhir.

3. Jangan Memberikan Jawaban Secara Spontan

Ketika petugas datang, Wajib Pajak tidak harus langsung memberikan penjelasan secara lengkap pada saat itu juga.

Pelajari terlebih dahulu isi SP2DK, kemudian siapkan jawaban berdasarkan data, dokumen, dan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Jawaban yang diberikan secara terburu-buru tanpa pemeriksaan dokumen justru dapat menimbulkan kesalahan dalam proses klarifikasi.

4. Identifikasi Data yang Dipermasalahkan

Perhatikan secara detail data atau transaksi yang menjadi dasar penerbitan SP2DK.

Jika DJP menemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang dimiliki DJP, jangan langsung menganggap perbedaan tersebut sebagai kekurangan pajak.

Selisih dapat terjadi karena berbagai kondisi, misalnya retur, pembatalan transaksi, transfer antar rekening, pinjaman, atau transaksi lain yang bukan merupakan penghasilan.

Karena itu, Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi antara data dalam SP2DK dengan pembukuan, rekening, faktur, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Siapkan Bukti Pendukung

Apabila Wajib Pajak memiliki penjelasan berbeda dengan data yang tercantum dalam SP2DK, jangan hanya memberikan pernyataan secara lisan.

Siapkan dokumen atau bukti pendukung yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Misalnya, rekening koran, kontrak, invoice, bukti transfer, dokumen pinjaman, bukti retur, atau dokumen lain yang relevan dengan transaksi yang diklarifikasi.

Semakin jelas hubungan antara penjelasan dengan dokumen pendukung, semakin mudah proses klarifikasi dilakukan.

6. Tanggapan SP2DK Bisa Disampaikan Melalui Coretax

Wajib Pajak tidak harus menyelesaikan seluruh proses tanggapan ketika petugas datang ke rumah.

Tanggapan SP2DK dapat disampaikan melalui Akun Wajib Pajak/Coretax, termasuk dengan mengunggah surat tanggapan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Setelah tanggapan dikirim melalui sistem, Wajib Pajak perlu memastikan telah memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima secara elektronik.

7. Butuh Waktu? Ajukan Perpanjangan

Jika dokumen yang dibutuhkan cukup banyak atau proses rekonsiliasi membutuhkan waktu lebih lama, Wajib Pajak dapat memanfaatkan hak untuk mengajukan perpanjangan waktu tanggapan.

Perpanjangan dapat diberikan paling lama 7 hari, dengan pemberitahuan yang diterima KPP sebelum batas waktu tanggapan awal berakhir.

Karena itu, jangan menunggu sampai hari terakhir untuk mulai menyiapkan klarifikasi.

Hal terpenting yang perlu dipahami adalah SP2DK merupakan bagian dari proses pengawasan dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dimiliki DJP.

Jadi, menerima SP2DK tidak otomatis berarti Wajib Pajak terbukti memiliki utang pajak atau melakukan pelanggaran.

Jika petugas pajak datang langsung membawa SP2DK, tetap tenang dan ikuti prosesnya dengan benar.

Terima dan cek surat → catat batas waktu → identifikasi data → lakukan rekonsiliasi → siapkan bukti → berikan tanggapan.

Jika data yang dimiliki DJP memang berbeda dengan kondisi sebenarnya, pastikan Wajib Pajak memberikan klarifikasi yang jujur, lengkap, dan didukung dokumen yang relevan.