Dinda Maulia Dewanti
Wellner Consulting — Menerima SP2DK dari DJP sering kali membuat Wajib Pajak (WP) merasa khawatir. Tidak sedikit yang langsung menganggap bahwa SP2DK berarti akan dikenakan pajak tambahan atau sedang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
SP2DK bukan surat ketetapan pajak, bukan surat denda, dan bukan berarti Wajib Pajak otomatis melakukan pelanggaran perpajakan. SP2DK merupakan sarana bagi DJP untuk meminta penjelasan atau klarifikasi kepada Wajib Pajak atas data dan/atau informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Sehingga, ketika menerima SP2DK, jangan langsung berpikir, “Saya pasti kena pajak.” Lebih tepat jika WP memahami bahwa ada data atau informasi yang perlu dijelaskan kepada DJP.
Tetapi SP2DK tetap perlu ditanggapi dengan serius. Klarifikasi yang tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak didukung dokumen yang memadai dapat menimbulkan persoalan lanjutan dalam proses pengawasan perpajakan.
SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang digunakan DJP untuk meminta penjelasan dari Wajib Pajak mengenai data atau informasi yang dimiliki DJP.
Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber dan kemudian dibandingkan dengan informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak.
Jika terdapat data yang perlu dijelaskan, DJP dapat meminta Wajib Pajak memberikan klarifikasi.
Ada berbagai kondisi yang dapat menyebabkan DJP meminta klarifikasi melalui SP2DK. Beberapa di antaranya berkaitan dengan adanya perbedaan antara data yang dimiliki DJP dengan data yang dilaporkan atau dimiliki Wajib Pajak.
1. Data Penghasilan Tidak Sesuai
DJP menemukan adanya perbedaan antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT dengan data atau informasi lain yang dimiliki DJP.
Perbedaan tersebut perlu dijelaskan oleh Wajib Pajak agar DJP dapat memahami kondisi transaksi yang sebenarnya.
2. Data Harta Tidak Sesuai
DJP dapat memiliki informasi mengenai harta atau aset Wajib Pajak yang berbeda dengan data yang tercantum dalam administrasi perpajakan.
Jika terdapat perbedaan, Wajib Pajak perlu mengecek sumber data tersebut dan memberikan penjelasan yang sesuai.
3. Data Transaksi Berbeda dengan Pelaporan
SP2DK juga dapat berkaitan dengan adanya perbedaan data transaksi antara informasi yang dimiliki DJP dengan transaksi yang dilaporkan Wajib Pajak.
Dalam kondisi ini, WP perlu melakukan rekonsiliasi dengan pembukuan dan dokumen transaksi.
4. Perbedaan Data dengan Pihak Lain
DJP dapat melakukan pencocokan data dengan informasi dari pihak lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian, Wajib Pajak dapat diminta memberikan penjelasan.
5. Ada Indikasi Kewajiban Perpajakan Belum Dipenuhi
SP2DK juga dapat diterbitkan apabila terdapat indikasi bahwa kewajiban perpajakan tertentu belum dipenuhi.
Jika menerima SP2DK, WP sebaiknya tidak terburu-buru memberikan jawaban. Lakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar tanggapan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut langkah yang dapat dilakukan:
1. Jangan Panik dan Jangan Abaikan SP2DK
Langkah pertama adalah tetap tenang dan membaca SP2DK secara menyeluruh. SP2DK bukan berarti WP otomatis memiliki utang pajak. Namun, surat tersebut juga tidak boleh diabaikan karena terdapat data atau informasi yang perlu diberikan penjelasan.
2. Pahami Data yang Diminta DJP
Perhatikan dengan teliti data, transaksi, periode pajak, dan informasi lain yang diminta dalam SP2DK. Pastikan WP memahami apa yang menjadi dasar permintaan penjelasan sebelum menentukan respons.
3. Cocokkan dengan SPT dan Pembukuan
Selanjutnya, lakukan rekonsiliasi antara data yang diminta DJP dengan dokumen internal, seperti:
- SPT yang telah dilaporkan;
- laporan keuangan;
- pembukuan atau pencatatan;
- rekening koran;
- invoice dan bukti transaksi;
- kontrak atau perjanjian;
- bukti pembayaran;
- bukti potong atau dokumen perpajakan lainnya.
Langkah ini penting untuk mengetahui apakah data yang dimiliki DJP memang sesuai dengan kondisi sebenarnya atau terdapat perbedaan yang dapat dijelaskan.
4. Tentukan Apakah Data Diakui atau Disanggah
Setelah melakukan pengecekan, WP perlu menentukan posisi atas data yang diminta. Jika data tersebut memang benar, WP perlu memberikan penjelasan sesuai kondisi sebenarnya dan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memang terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.
Namun, apabila data tersebut tidak sesuai, WP dapat memberikan klarifikasi atau sanggahan yang disertai alasan dan dokumen pendukung. Jangan memberikan jawaban berdasarkan asumsi. Pastikan setiap penjelasan memiliki dasar yang jelas.
5. Sampaikan Tanggapan atau Lakukan Pembetulan SPT
Jika hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya kesalahan dalam pelaporan, WP dapat melakukan pembetulan SPT dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesalahan, WP dapat memberikan tanggapan dengan menjelaskan kondisi sebenarnya dan melampirkan bukti pendukung yang relevan.
Wajib Pajak juga perlu memperhatikan batas waktu dalam memberikan tanggapan atas SP2DK. Tanggapan atas SP2DK disampaikan paling lama 14 hari. Apabila WP membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan penjelasan dan dokumen, WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis paling lama 7 hari. Permohonan perpanjangan tersebut harus diajukan sebelum batas waktu 14 hari berakhir.
Meskipun SP2DK bukan surat ketetapan pajak, respons yang diberikan WP tetap penting dalam proses pengawasan DJP. Klarifikasi yang tidak lengkap, tidak konsisten dengan dokumen, atau tidak dapat menjelaskan perbedaan data dapat menyebabkan DJP membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila WP dapat memberikan penjelasan yang jelas, konsisten, dan didukung bukti yang memadai, perbedaan data dapat dijelaskan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
Oleh karena itu, jangan hanya fokus pada bagaimana cara “menjawab SP2DK”, tetapi pahami terlebih dahulu mengapa SP2DK diterbitkan dan bagaimana data tersebut dapat dijelaskan.
Ingat, dalam menghadapi SP2DK, bukan hanya cepat yang penting, tetapi tepat dalam memberikan klarifikasi.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh