Dinda Maulia Dewanti
Wellner Consulting — Artikel ini membahas kewajiban lapor RUPS tahunan ke SABH bagi PT. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memperhatikan kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Kewajiban Lapor RUPS Tahunan ke SABH
Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan. Untuk perusahaan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, RUPS Tahunan perlu diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Setelah disetujui, persetujuan laporan tahunan harus disampaikan kepada Menteri melalui SABH sesuai mekanisme yang berlaku.
Dokumen untuk Lapor RUPS Tahunan ke SABH
Dalam memenuhi kewajiban ini, perusahaan perlu menyiapkan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan laporan kegiatan perseroan, serta dokumen persetujuan laporan tahunan melalui RUPS. Perseroan juga perlu memastikan akta notaris dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan tersedia untuk proses pelaporan melalui SABH.
Sanksi Jika Tidak Lapor RUPS Tahunan ke SABH
Permenkum 49/2025 mengatur sanksi administratif bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH. Pemblokiran dilakukan apabila perseroan tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 hari sejak notifikasi teguran tertulis disampaikan.
Dampak Akses SABH Diblokir
Jika akses SABH diblokir, perusahaan dapat mengalami hambatan dalam mengajukan perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, serta tindakan administrasi hukum lain yang memerlukan akses ke sistem tersebut. Kondisi ini berpotensi mengganggu pengurusan legalitas dan administrasi perusahaan.
Oleh karena itu, Direksi perlu memastikan pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian persetujuan laporan tahunan dilakukan sesuai ketentuan. Kelengkapan dokumen dan ketepatan pelaporan penting untuk menjaga kepatuhan administrasi serta menghindari sanksi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang wajib menyampaikan persetujuan laporan tahunan melalui SABH?
Perseroan Terbatas (PT). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan, kemudian persetujuan tersebut disampaikan melalui SABH.
Apa sanksi jika tidak menyampaikan?
Berdasarkan Permenkum 49/2025, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH.
Apa dampak jika akses SABH diblokir?
Perusahaan dapat mengalami hambatan dalam mengajukan perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, dan tindakan administrasi hukum lain yang memerlukan akses ke sistem tersebut.
Butuh Bantuan Kepatuhan Administrasi PT?
Pastikan RUPS Tahunan dan pelaporannya dilakukan sesuai ketentuan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh