Dinda Maulia Dewanti
Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah untuk kelas ekonomi domestik. Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Insentif ini diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 25 April 2026. Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas kenaikan harga avtur, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan harga tiket penerbangan.
PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Skema PPN DTP
Insentif PPN ini diberikan dalam skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan berlaku selama 60 hari sejak tanggal implementasi, yakni hingga sekitar 23 Juni 2026.
PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Transaksi Dikecualikan
Namun, tidak seluruh transaksi tiket dapat memanfaatkan fasilitas ini. PPN tidak akan ditanggung pemerintah apabila pembelian tiket atau jadwal penerbangan dilakukan di luar periode insentif, penumpang menggunakan kelas selain ekonomi, atau maskapai tidak memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
Kewajiban Administratif Maskapai
Mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2026, maskapai penerbangan memiliki sejumlah kewajiban administratif. Di antaranya adalah menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, mencantumkan keterangan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), serta menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat 31 Juli 2026.
Seluruh proses pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan format rincian yang telah ditentukan sesuai lampiran dalam regulasi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor transportasi udara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa dasar insentif PPN tiket pesawat?
PMK Nomor 24 Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 25 April 2026, untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Berapa lama insentif berlaku?
Selama 60 hari sejak tanggal implementasi, dalam skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Apa kewajiban maskapai?
Maskapai memiliki sejumlah kewajiban administratif, dengan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP sesuai format rincian yang ditentukan.
Butuh Bantuan PPN Perusahaan?
Pahami ketentuan insentif PPN agar administrasi perusahaan sesuai aturan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh
Reviewer: Dinda Maulia Dewanti