Home•Blog •Pajak

Kenali Perbedaan Surat Imbauan Pajak dan SP2DK Dari DJP

Dinda Maulia Dewanti 2 menit baca
surat imbauan pajak

Wellner Consulting — Wajib pajak dapat menerima berbagai surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dua di antaranya adalah Surat Imbauan Pajak dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Meski sama-sama diterbitkan dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Surat imbauan umumnya mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi atau menindaklanjuti kewajiban perpajakan. Sementara itu, SP2DK meminta penjelasan atas data atau informasi yang perlu diklarifikasi oleh DJP.

Agar tidak keliru dalam menanggapinya, wajib pajak perlu memahami perbedaan kedua surat tersebut.

Apa Itu Surat Imbauan Pajak?

Surat Imbauan Pajak merupakan surat yang disampaikan DJP untuk mengingatkan wajib pajak agar memperhatikan atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar penyampaian imbauan antara lain:

  • Belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
  • Perlu melaporkan atau membetulkan SPT.
  • Terdapat kewajiban pembayaran pajak yang perlu diselesaikan.
  • Belum menerbitkan bukti potong sesuai ketentuan.
  • Terdapat data harta atau penghasilan yang perlu diperhatikan.

Apa Itu SP2DK?

Sedangkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data atau informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar permintaan penjelasan melalui SP2DK antara lain:

  • Terdapat perbedaan omzet antara SPT dan data yang dimiliki DJP.
  • Ada transaksi atau penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT.
  • Terdapat harta yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan dan perlu diklarifikasi.
  • Ada perbedaan data pembayaran atau pemotongan pajak yang perlu dijelaskan.

Langkah Menanggapi Surat Imbauan Pajak dan SP2DK

Jika menerima surat dari DJP, wajib pajak sebaiknya tidak langsung panik. Namun, surat tersebut juga tidak boleh diabaikan karena mungkin terdapat kewajiban yang perlu segera ditindaklanjuti.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Pahami isi surat. Periksa maksud penerbitan surat dan kewajiban atau informasi yang diminta oleh DJP.
  2. Periksa kesesuaian data. Cocokkan informasi dalam surat dengan catatan keuangan, SPT, dan dokumen perpajakan.
  3. Siapkan bukti pendukung. Kumpulkan dokumen yang relevan, seperti rekening koran, invoice, kontrak, bukti potong, dan dokumen kepemilikan aset.
  4. Sampaikan tanggapan sesuai ketentuan. Berikan penjelasan berdasarkan kondisi sebenarnya dan pastikan tanggapan disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Khusus untuk SP2DK, DJP memberikan waktu paling lama 14 hari bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Karena itu, penting untuk memperhatikan tanggal penyampaian surat dan ketentuan batas waktu yang tercantum di dalamnya.

Kedua surat ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya perlu ditindaklanjuti dengan cermat. Wajib pajak perlu memahami isi surat, memeriksa data perpajakan, dan menyiapkan dokumen pendukung sebelum memberikan tanggapan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh