Home•Blog •Bisnis

Warteg hingga Tukang Cukur Bakal Dipajaki? Ini Faktanya

Dinda Maulia Dewanti 2 menit baca
pajak warteg

Wellner Consulting — Isu pemerintah akan memajaki tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon kecantikan tengah ramai diperbincangkan. Karena itu, pajak warteg dan usaha sejenis perlu dipahami dengan benar. 

Isu ini mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo menyoroti banyaknya transaksi tunai yang tidak tercatat dan dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, bukan berarti jenis usaha tersebut sebelumnya bebas dari pajak. Warteg, tukang cukur, jasa pijat, hingga salon kecantikan tetap dapat memiliki kewajiban perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Jenis pajak dan batas pengenaannya bergantung pada bentuk usaha, omzet, kepemilikan aset, serta ketentuan daerah tempat usaha beroperasi.

Ada tiga jenis pajak yang perlu dipahami oleh pelaku usaha kecil.

Pajak Warteg: Bisa Dikenakan PBJT, Bukan Otomatis PPN

Usaha makanan dan minuman, termasuk warteg, dapat menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. PBJT merupakan pajak daerah sehingga ketentuan tarif dan pengecualiannya mengikuti peraturan pemerintah daerah masing-masing.

Sebagai contoh, di Jakarta tarif PBJT makanan dan minuman sebesar 10%. Namun, usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp42 juta per bulan dikecualikan dari objek PBJT sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.

Ketentuan ini perlu dibedakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak pusat. Penyerahan makanan dan minuman tertentu oleh usaha restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menjadi objek PBJT tidak dikenakan PPN.

Pajak Warteg: Pemilik Usaha Bisa Dikenakan PPh Final 0,5%

Selain pajak daerah, pemilik usaha juga dapat memiliki kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari kegiatan usahanya.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan PPh Final UMKM, omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Final. Jika omzet telah melebihi Rp500 juta, tarif PPh Final sebesar 0,5% berlaku atas bagian omzet yang melebihi batas tersebut, sepanjang wajib pajak masih memenuhi persyaratan penggunaan skema PPh Final UMKM.

Sebagai contoh, apabila omzet warteg milik wajib pajak orang pribadi mencapai Rp600 juta dalam satu tahun, PPh Final 0,5% dihitung dari omzet sebesar Rp100 juta, bukan seluruh omzet Rp600 juta.

Memiliki Tanah atau Bangunan Bisa Dikenakan PBB-P2

Selain pajak atas kegiatan usaha, pemilik usaha yang memiliki tanah atau bangunan juga dapat memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB-P2 merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pajaknya ditentukan berdasarkan nilai objek pajak dan peraturan pemerintah daerah. Pembayarannya dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kewajiban pajak warteg, tukang cukur, jasa pijat, maupun salon kecantikan tidak dapat disamaratakan. Pelaku usaha perlu memahami jenis pajak yang berlaku berdasarkan kegiatan usaha, omzet, bentuk badan usaha, dan ketentuan daerah masing-masing.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh