Home•Blog •Pajak

DJP Terbitkan 539 Ribu SP2DK hingga Oktober 2026

Dinda Maulia Dewanti 3 menit baca
penerbitan sp2dk

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan menjelang akhir 2026. Hingga 27 Oktober 2026, DJP tercatat telah menerbitkan 539.733 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Penerbitan SP2DK dalam jumlah ratusan ribu tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengumpulkan lebih dari Rp600 triliun penerimaan negara dalam dua bulan terakhir 2026, yakni November dan Desember. Di sisi lain, sekitar Rp990 triliun anggaran belanja negara juga masih harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Alasan Penerbitan SP2DK oleh DJP

SP2DK merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas dugaan ketidaksesuaian antara data atau keterangan yang dimiliki DJP dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan.

Pada dasarnya, DJP dapat melakukan pencocokan data perpajakan dari berbagai sumber. Ketika ditemukan informasi yang perlu diklarifikasi, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan melalui SP2DK. Berikut empat jenis data yang perlu diperhatikan.

  1. Data penghasilan tidak sesuai dengan SPT Tahunan

DJP dapat membandingkan data penghasilan yang diterima dari pihak lain dengan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan.

Misalnya, terdapat penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lainnya yang belum dicantumkan atau nilainya berbeda dengan data yang dimiliki DJP.

  1. Data transaksi penjualan dan pembelian berbeda

Data transaksi usaha juga dapat menjadi perhatian DJP. Perbedaan antara nilai penjualan atau pembelian yang tercatat dalam sistem pihak lain dengan yang dilaporkan dalam SPT dapat memunculkan permintaan klarifikasi.

Hal ini terutama perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki transaksi dalam jumlah besar.

  1. Data aset dan harta tidak sesuai

Kepemilikan aset atau harta yang belum dilaporkan maupun memiliki nilai berbeda dengan data yang dimiliki DJP juga dapat menjadi salah satu alasan permintaan penjelasan.

Contohnya, kepemilikan kendaraan, properti, atau aset keuangan yang belum dicantumkan secara tepat dalam daftar harta SPT Tahunan.

  1. Data bukti potong tidak sesuai

DJP juga dapat mencocokkan bukti potong pajak dari pemberi kerja atau pihak lain dengan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan wajib pajak.

Apabila terdapat perbedaan nilai, bukti potong yang belum dicantumkan, atau data yang tidak sesuai, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan lebih lanjut.

Yang Perlu Dilakukan Setelah Penerbitan SP2DK

Saat menerima SP2DK, Wajib Pajak tidak perlu langsung panik. SP2DK bukan berarti wajib pajak otomatis terbukti melakukan pelanggaran atau dikenai sanksi pajak.

Surat tersebut merupakan sarana bagi DJP untuk meminta klarifikasi atas data atau informasi yang perlu dijelaskan. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jika menerima SP2DK, jangan mengabaikannya. Periksa terlebih dahulu data yang menjadi dasar permintaan penjelasan, cocokkan dengan dokumen dan catatan transaksi, kemudian siapkan jawaban beserta bukti pendukung yang relevan. Pastikan pula penjelasan disampaikan sesuai prosedur dan batas waktu yang tercantum dalam surat.

Wajib pajak tidak hanya perlu melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh