Wellner Consulting — Isu pembayaran jasa influencer oleh sejumlah kementerian senilai Rp14,6 miliar tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Sorotan muncul karena anggaran tersebut bersumber dari APBN yang sekitar 85% penerimaannya berasal dari pajak.
Namun, nilai Rp14,6 miliar tersebut merupakan nilai kontrak perusahaan, bukan otomatis penghasilan pribadi satu influencer. Besaran pajak influencer juga bergantung pada pihak yang menerima pembayaran dan jenis transaksi yang dilakukan.
Dalam ketentuan perpajakan, pembayaran jasa influencer dapat memiliki perlakuan berbeda berdasarkan pihak penerima penghasilan.
- Diterima orang pribadi: umumnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa bukan pegawai.
- Diterima badan usaha: dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% apabila jasa yang diberikan termasuk objek PPh Pasal 23.
Pajak Influencer jika Dibayarkan kepada Orang Pribadi
Misalnya, seorang influencer menerima penghasilan Rp14,6 miliar secara langsung dari jasa promosi dan pembuatan konten.
Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto.
Perhitungannya sebagai berikut:
- Penghasilan bruto: Rp14.600.000.000
- Dasar pengenaan pajak: 50% × Rp14,6 miliar
- Dasar pengenaan pajak: Rp7.300.000.000
Nilai Rp7,3 miliar tersebut kemudian dihitung menggunakan tarif progresif PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut simulasi perhitungan berdasarkan lima lapisan tarif progresif PPh orang pribadi.
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif | Pajak |
| Rp0–Rp60 juta | 5% | Rp3 juta |
| Di atas Rp60–Rp250 juta | 15% | Rp28,5 juta |
| Di atas Rp250–Rp500 juta | 25% | Rp62,5 juta |
| Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar | 30% | Rp1,35 miliar |
| Di atas Rp5 miliar–Rp7,3 miliar | 35% | Rp805 juta |
| Total | Rp2,249 miliar |
Sehinggan, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut mencapai Rp2,249 miliar.
Pajak Influencer jika Pembayaran Diterima melalui Perusahaan
Apabila jasa yang diberikan termasuk kategori jasa lain atau jasa periklanan yang menjadi objek PPh Pasal 23 sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015, pembayaran kepada perusahaan dapat dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.
Simulasi perhitungannya:
- Nilai kontrak jasa: Rp14.600.000.000
- Tarif PPh Pasal 23: 2%
- Perhitungan: 2% × Rp14,6 miliar
- PPh Pasal 23: Rp292.000.000
Sehingga, perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp292 juta.
Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembayaran kepada perusahaan otomatis dikenakan PPh Pasal 23. Jenis jasa, isi kontrak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.
PPh Pasal 23 merupakan pajak tidak final sehingga pemotongannya dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh Badan pada akhir tahun pajak.
Artinya, pemotongan sebesar Rp292 juta bukan otomatis menjadi total pajak yang harus ditanggung perusahaan. Pajak terutang pada akhirnya tetap dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa pembayaran jasa influencer senilai Rp14,6 miliar dapat menghasilkan pemotongan pajak yang berbeda, tergantung pada pihak penerima penghasilan dan klasifikasi jasa yang diberikan.
Jika diterima langsung oleh orang pribadi, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 mencapai Rp2,249 miliar. Sementara itu, jika diterima perusahaan dan memenuhi ketentuan objek PPh Pasal 23, pemotongannya sebesar Rp292 juta.
Namun, kedua angka tersebut merupakan simulasi pemotongan pajak, bukan perbandingan total beban pajak akhir. Kewajiban pajak sebenarnya perlu dihitung berdasarkan kondisi dan ketentuan masing-masing wajib pajak.
Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?
Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh