Wellner Consulting — Pemerintah berencana memperluas mekanisme pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Rencana ini memunculkan pertanyaan soal pajak QRIS dan transfer bank.
Pajak QRIS dan Transfer Bank: Apa yang Disampaikan Pemerintah
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026. Menurut Hashim, bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech akan dilibatkan untuk membantu memungut serta menyetorkan pajak atas transaksi yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hashim menjelaskan bahwa salah satu alasan kebijakan ini didorong oleh rasio penerimaan negara Indonesia yang masih relatif rendah. Penerimaan negara disebut berada di kisaran 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia memperkirakan peningkatan rasio tersebut hingga 18% berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi potensi penerimaan yang disampaikan Hashim, bukan target penerimaan pajak digital yang telah ditetapkan secara resmi.
Pemungutan Pajak Digital yang Sudah Berjalan
Sebelum rencana perluasan pada November 2026, DJP telah menjalankan sejumlah mekanisme pemungutan pajak dalam ekosistem digital.
Pertama, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai diterapkan pada 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Pelaksanaannya diatur melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026.
Kedua, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Mekanisme ini menyasar penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform perdagangan elektronik.
Apakah Ada Pajak QRIS dan Transfer Bank?
Pernyataan mengenai perluasan pajak digital mulai 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemajakan atas transfer bank, pembayaran QRIS, top up dompet digital, hingga transaksi belanja sehari-hari.
Namun, hingga 2 November 2026, belum ditemukan ketentuan resmi yang secara khusus merinci seluruh objek transaksi, tarif, mekanisme, dan cakupan perluasan pemungutan pajak digital yang disebut Hashim akan dimulai pada 9 November.
Sehingga, masyarakat dan pelaku usaha perlu menunggu penjelasan resmi DJP maupun Kementerian Keuangan agar dapat mengetahui transaksi apa saja yang akan masuk dalam mekanisme tersebut.
Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?
Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh