Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak administratif hingga 100% melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Fasilitas ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 melalui Coretax DJP. Besaran pengurangan yang diberikan bergantung pada periode pelaporan, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), atau pelunasan pokok pajak.
Besaran Pengurangan Sanksi Pajak Administratif per Periode
Dalam ketentuan tersebut, DJP menetapkan besaran pengurangan sanksi administratif berdasarkan periode pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai berikut:
- 100%: untuk periode 8 Oktober–31 Desember 2026.
- 50%: untuk periode 1 Januari–31 Maret 2027.
- 25%: untuk periode 1 April–30 Juni 2027.
Sehingga, Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada periode paling awal berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administratif secara penuh. Namun, fasilitas ini tetap harus diajukan melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku.
Syarat Pengurangan Sanksi Pajak Administratif
Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak perlu memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:
- Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi.
- Sanksi administratif yang dimohonkan pengurangannya belum dibayar.
- Melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan.
- Melampirkan surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum atau gugatan atas ketetapan pajak yang dimohonkan.
Cara Mengajukan Lewat Coretax DJP
Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan secara elektronik melalui Coretax DJP dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Login ke akun Coretax DJP menggunakan NIK atau NPWP.
- Masuk ke menu Layanan WP, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih kode layanan AS.26 – Keberatan dan Non-Keberatan.
- Pilih sublayanan AS.26-03 – Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
- Lengkapi formulir permohonan dan pilih ketetapan pajak yang ingin diajukan.
- Unggah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- Bubuhkan tanda tangan elektronik (digital signature) untuk menyelesaikan pengajuan.
Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengurangi beban sanksi administratif hingga 100%, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pokok pajak telah dilunasi, dokumen pendukung tersedia, dan permohonan diajukan sesuai periode yang berlaku.
Wajib Pajak yang memiliki sanksi administratif dapat meninjau kembali ketetapan pajaknya dan memastikan kelayakan untuk memanfaatkan relaksasi tersebut sebelum batas waktu pengajuan berakhir.
Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?
Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh