Wellner Consulting — Berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Salah satu sumber utama pendanaan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Namun, mengapa pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, padahal sumber penerimaan negara sebenarnya tidak hanya berasal dari pajak?
Sadar atau tidak, masyarakat Indonesia telah berkontribusi kepada negara melalui berbagai jenis pajak dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Selain itu, terdapat pula pajak atas konsumsi makanan dan minuman di tempat usaha tertentu melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PPh Badan atas penghasilan perusahaan, serta PPh Pasal 22 yang dapat dipungut marketplace dari pedagang sesuai ketentuan. Namun, pajak ternyata bukan satu-satunya sumber penerimaan negara.
Tiga Sumber Penerimaan Negara dalam APBN
Secara garis besar, pendapatan negara dalam APBN berasal dari tiga kelompok utama, yaitu:
- Penerimaan perpajakan, meliputi pajak serta kepabeanan dan cukai.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
- Hibah, yaitu pemberian yang diterima pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
Dari ketiga sumber tersebut, PNBP menjadi salah satu komponen yang menarik untuk dibahas karena penerimaannya berasal dari berbagai aktivitas dan pengelolaan kekayaan negara.
PNBP adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat dari pemanfaatan sumber daya dan layanan tertentu, pengelolaan kekayaan negara, serta hak negara lainnya di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
Sederhananya, PNBP merupakan uang yang masuk ke kas negara bukan melalui pemungutan pajak. Beberapa contoh sumber PNBP antara lain:
- Sumber daya alam: royalti batu bara, nikel, minyak bumi, gas, kehutanan, dan perikanan.
- Pelayanan pemerintah: biaya pembuatan paspor, visa, layanan pertanahan, dan layanan pemerintah lainnya.
- Kekayaan negara yang dipisahkan: dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pengelolaan Barang Milik Negara: penerimaan dari penyewaan atau pemanfaatan gedung dan aset milik pemerintah.
- Pengelolaan dana: bunga dan hasil pengelolaan dana pemerintah.
- Hak negara lainnya: denda administratif dan penerimaan lain yang menjadi hak negara.
Komposisi Sumber Penerimaan Negara dalam APBN 2026
Berdasarkan target APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.153,6 triliun.
Dari jumlah tersebut, komposisinya terdiri atas:
- Penerimaan perpajakan: Rp2.693,7 triliun atau sekitar 85,4%.
- PNBP: Rp459,2 triliun atau sekitar 14,6%.
- Hibah: sekitar Rp0,7 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Meskipun, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam APBN.
Jika negara memiliki sumber pendapatan lain seperti PNBP, mengapa penerimaan pajak tetap menjadi perhatian utama pemerintah?
Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.
Pertama, cakupan pajak lebih luas. Pajak dapat berasal dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, mulai dari bekerja, berbelanja, berinvestasi, hingga menjalankan bisnis. Hal ini membuat basis penerimaan pajak relatif lebih luas.
Kedua, PNBP dapat berfluktuasi. Sebagian penerimaan PNBP bergantung pada harga komoditas dan tingkat produksi sumber daya alam. Ketika harga batu bara, minyak, atau gas melemah, penerimaan negara dari sektor tersebut berpotensi ikut menurun.
Ketiga, PNBP memiliki keterbatasan. Negara tidak dapat terus-menerus mengandalkan eksploitasi sumber daya alam atau menaikkan tarif layanan pemerintah. Pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan masyarakat.
Keempat, kebutuhan belanja negara terus meningkat. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang luas dan berkelanjutan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, serta berbagai program pembangunan.
Pada akhirnya, pendapatan negara bukan hanya tentang seberapa besar pajak yang berhasil dikumpulkan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan PNBP, mengelola kekayaan negara secara produktif, serta memastikan setiap penerimaan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
Membayar pajak memang merupakan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Namun, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara juga menjadi hal penting agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Jadi, persoalannya bukan sekadar seberapa besar penerimaan negara, tetapi juga seberapa optimal penerimaan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?
Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh