Dinda Maulia Dewanti
Wellner Consulting — DPR RI resmi mengesahkan UU APBN 2027 dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun.
Jika dibandingkan dengan APBN 2026, pendapatan negara pada 2027 meningkat dari Rp3.153,60 triliun menjadi Rp3.435,10 triliun. Sementara itu, belanja negara naik dari Rp3.842,70 triliun menjadi Rp4.106,26 triliun. Meski belanja meningkat, defisit justru turun dari Rp689,10 triliun atau 2,68% PDB menjadi Rp671,16 triliun atau 2,4% PDB.
APBN 2027 disusun dengan sejumlah asumsi makro ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target 5,4% pada APBN 2026. Sementara itu, tingkat inflasi dipertahankan pada 2,5%.
Nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS, dibandingkan Rp16.500 per dolar AS pada APBN 2026. Suku bunga SBN 10 tahun dipatok 6,9%, sedangkan harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan sebesar US$75 per barel.
Pemerintah juga meningkatkan sejumlah alokasi belanja untuk mendukung program prioritas nasional. Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, meningkat dari Rp757,80 triliun pada 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung berbagai program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp539,70 triliun, naik dari Rp508,20 triliun pada 2026. Sementara itu, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp195,30 triliun, meningkat dari Rp164,40 triliun pada tahun sebelumnya.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan prioritas, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga ketahanan pangan.
Dengan belanja negara yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, APBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah dapat menciptakan peluang bagi pelaku usaha melalui pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemerintah yang melibatkan sektor swasta dan UMKM.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan negara juga menjadi bagian penting dalam menjaga pembiayaan berbagai program tersebut. Oleh karena itu, perkembangan APBN 2027 perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, terutama karena kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi, belanja pemerintah, serta kebijakan perpajakan.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh