Jakarta, Wellner Consulting – Maman Abdurrahman selaku Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempublikasikan terkait penyerapan 11 juta tenaga kerja selama Januari sampai Oktober 2025 melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman menyatakan total penyaluran KUR telah mencapai Rp220 triliun dari plafon anggaran Rp300 triliun sampai pada 23 Oktober 2025 kemarin, dengan total lebih dari 3,75 juta debitur.

Mengutip dari media redaksi Antara, Selasa (28/10/2025), ucap maman “Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang.”

Menurut Maman, estimasi angka tersebut didapat dari hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menampilkan rata-rata setiap penerima KUR mempekerjakan dua hingga tiga orang, yang mana menampilkan kontribusi KUR yang cukup besar terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.

Sejauh ini per tanggal 23 Oktober 2025, tercatat realisasi KUR ke sektor produksi sudah mencapai 60,7%, angka tersebut menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah dalam realisasi penyaluran KUR di Indonesia. Pemerintah yakin angka tersebut dapat terus meningkat hingga 61%-62% menuju akhir tahun.

Sebagai tahap lanjutan, pemerintah akan menerbitkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha. SAPA UMKM dirancang sebagai platform yang terintegrasi dan terhubung dengan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah dan mitra non-pemerintah.

Bagi pelaku usaha yang terdaftar akan menerima Kartu Usaha yang dipergunakan untuk mengakses berbagai fasilitas dan insentif untuk mendukung jalannya usaha dan meningkatkan produktifitas.

Disisi lain, Kementerian UMKM turut serta mengadakan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro sebagai ajang berkolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam hal legalitas dan sertifikasi untuk pengusaha mikro.

Kemudian, pemerintah juga ikut mendorong kebijakan alokasi 30% ruang komersial di infrastruktur publik bagi UMKM. Sejauh ini, ada 392 unit infrastruktur yakni bandara, terminal, stasiun, dan pelabuhan yang telah dipergunakan oleh kurang lebih 6.400 pelaku UMKM.

Jakarta, Wellner Consulting – Bank Indonesia (BI) mempublikasikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$431,9 atau pertumbuhan tahunan 2,0% year on year (yoy). Persentase pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan pada bulan Juli 2025 sebesar 4,2% year on year (yoy).

Ramdan Denny Prakoso selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menyatakan sumber perkembangan ULN ini merupakan efek dari terjadinya pelambatan pertumbuhan ULN pada sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN pada sektor swasta.

Melansir dari media redaksi Bank Indonesia (BI), pada Rabu, 15 Oktober 2025, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan “Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar 213,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tumbuh sebesar 6,7 persen year on year (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025.”

Setelah ditelusuri, faktor utama terjadinya perkembangan tersebut merupakan efek dari melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Ramdan menyatakan pemanfaatan ULN sebagai salah satu sumber instrumen penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola dengan cermat, terukur, dan akuntabel. Serta digunakan juga untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang terkait dengan keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Ditinjau dari sektor ekonomi, manfaat ULN pemerintah dialokasikan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,4% dari total ULN; begitu juga pada sektor jasa pendidikan sebesar 17,2%; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,7%; konstruksi sebesar 12,3%; transportasi dan pergudangan sebesar 9%; serta  jasa keuangan dan asuransi sebesar 8%.

Disamping itu, mengacu pada siaran pers No. 27/244/DKom di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025, ULN swasta terus mengalami kontraksi pertumbuhan, dengan jumlah tercatat sebesar US$194,2 miliar atau dengan persentase kontraksi 1,1% pada Agustus 2025. Perkembangan tersebut bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan (non-financial corps) dengan tingkat kontraksi 1,6% dan ULN lembaga keuangan (financial corps) dengan tingkat pertumbuhan yang melambat sebesar 0,8% dari periode sebelumnya.

Melihat keseluruhan kondisi tersebut, Ramdan mengatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, namun tetap dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu terlihat dari ratio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30% pada Agustus 2025 yang terbilang relatif stabil dari periode Juli 2025 yakni 29.9%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,9% dari total ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” Ujar Ramdan, pada siaran pers No. 27/244/DKom, di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Jakarta, Wellner Consulting – Menkeu Purbaya mendapatkan protes dari sejumlah kepala daerah, terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode 2026, karena dianggap menambah beban keuangan daerah.

Terdapat sebanyak 18 gubernur dan beberapa perwakilan kepala daerah yang termasuk dalam keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025) pagi. Beberapa nama diantaranya yakni Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, Muzakir Manaf alias Mualem sebagai Gubernur Aceh, dan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, banyak aspirasi yang diungkapkan oleh para kepala daerah. Salah satunya Aceh yang menyatakan keberatannya karena anggarannya dipotong sebanyak 25% oleh pemerintah pusat.

Kemudian, hal yang serupa juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ia menolak pemangkasan TKD di daerahnya karena dampak yang muncul terhadap kegiatan operasional daerah menjadi hal yang serius, seperti gangguan pada sektor pembangunan daerah hingga gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat … Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita,” Ucap Mahyeldi. Ia juga mendesak pemerintah pusat agar tidak memangkas anggaran TKD, apabila tetap ada maka pemerintah pusat diminta untuk menanggung kewajiban pembayaran gaji ASN.

Pemangkasan TKD pada APBN 2026 menjadi isu besar. Hal ini disebabkan karena mulanya pemerintah hanya menganggarkan Rp 650 triliun atau setara penurunan 29% dari perkiraan tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun. Penurunan tersebut sempat membuat gaduh di beberapa daerah karena pemerintah daerah (pemda) langsung meningkatkan tarif pajak secara signifikan, sehingga membuat Purbaya perlu menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun dengan total Dana TKD 2026 menjadi Rp 693 triliun.

Al Haris selaku Ketua Umum APPSI menilai Purbaya cukup responsif menanggapi aspirasi dari para kepala daerah. “Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” Ujar Al Haris, Gubernur Jambi.

Disamping itu juga terdapat, Sherly Tjoanda, sebagai Gubernur Maluku Utara yang menyatakan pemangkasan TKD dapat sangat membebani daerah terkait dengan pemenuhan program kerja seperti pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang membutuhkan dana cukup besar.

Mengutip dari ucapan Sherly Tjoanda “Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur”.

Mendengar berbagai keluhan dari para kepala daerah, Purbaya dapat memahami yang menjadi aspirasi para gubernur tersebut. Ia juga merasa anggaran TKD yang dipangkas terbilang terlalu besar, tapi di sisi lain, belum banyak juga dari permohonan para kepala daerah yang dapat dipenuhi saat ini, salah satunya terkait pembayaran gaji ASN di pemda.

“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” Ujar Purbaya.

Walaupun begitu, Purbaya berjanji akan meningkatkan anggaran TKD tahun depannya lagi, apabila ekonomi Indonesia telah pulih. Hal itu dapat diukur dari peningkatan penerimaan pajak sampai tidak ada kebocoran lagi dari kepabeanan dan cukai. Kemudian, ia juga berpesan untuk para gubernur dapat memperbaiki citra dan kinerjanya. Terkait adanya pandangan-pandangan dari pemerintah pusat yang menganggap banyak penyalahgunaan alokasi dana anggaran di daerah.

Jakarta, Wellner Consulting – Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), terutama pada anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan didistribusikan untuk pemerintah daerah pada tahun 2026.

Terjadinya pemangkasan DBH ke daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk periode 2026 disebabkan karena ada keterbatasan fiskal pada tingkat pusat, sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat.

Mengutip dari ucapan Purbaya, pada Selasa (07/10/2025) “Menjelang akhir kuartal I/ 2026 atau pertengahan kuartal II/2026 saya akan mengevaluasi pendapatan saya seperti apa. Kalau diperkirakan lebih, saya akan kembalikan lagi ke daerah”.

Menurutnya, pendapatan negara akan pulih kembali seiring dengan berjalannya kondisi perputaran ekonomi nasional. Purbaya juga berjanji akan meningkatkan kembali DBH ke pemerintah daerah apabila penerimaan negara telah meningkat sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dan DPR dalam hal ini juga telah menyetujui TKD dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp.692,99 triliun yang mana terbilang cukup jauh dari jumlah yang diperkirakan mencapai Rp.864,1 triliun untuk TKD di tahun 2025.

Purbaya juga menyatakan akan meninjau dan menghitung kembali penerimaan pajak pemerintah pusat sampai di akhir tahun 2025, apabila penerimaan pajak terjadi surplus, maka dana tersebut akan didistribusikan kembali ke daerah. Namun, ia juga menegaskan kembali untuk tidak membelanjakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hal tersebut perlu ditegaskan kembali oleh Purbaya, karena sebelumnya ia melihat banyak terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih lagi, anggaran TKD yang dialokasikan oleh daerah belum bisa tepat sasaran dan seringkali tidak tepat guna.