Categories
Pajak

475 Ribu WP Terima Peringatan DJP soal Penghapusan Bukti Potong

penghapusan bukti potong

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada 475.698 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.

Langkah ini dilakukan setelah DJP menemukan adanya penghapusan data bukti potong yang sebelumnya terisi otomatis (pre-populated) dalam sistem Coretax. Penghapusan tersebut berpotensi menyebabkan perhitungan pajak dalam SPT berubah, termasuk status yang seharusnya Kurang Bayar menjadi Nihil.

Melalui email resmi tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali antara data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan.

Bagaimana Penghapusan Bukti Potong Bisa Terjadi di Coretax

Dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, sejumlah data perpajakan, termasuk bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pihak pemotong, dapat terisi secara otomatis.

Namun, data tersebut dapat dihapus dari draf SPT oleh wajib pajak. Jika bukti potong yang seharusnya dilaporkan justru dihapus, kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT dapat berkurang sehingga hasil perhitungan pajaknya berubah.

Kondisi ini menjadi perhatian DJP karena dapat menyebabkan SPT yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi perpajakan sebenarnya.Sehingga, DJP mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak agar memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan dan bukti potong dalam SPT Tahunan 2025.

Langkah Menyikapi Penghapusan Bukti Potong

Jika menerima email dari DJP, wajib pajak sebaiknya segera memeriksa kembali laporan pajaknya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Cocokkan Data Penghasilan dan Bukti PotongPeriksa kembali seluruh penghasilan yang diterima selama Tahun Pajak 2025. Cocokkan dengan bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pemberi kerja, perusahaan, atau pihak pemotong lainnya.
  2. Lakukan Pembetulan SPTJika ditemukan bukti potong atau penghasilan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, segera lakukan pembetulan SPT melalui Coretax sesuai ketentuan perpajakan.
  3. Manfaatkan Fasilitas Pengurangan SanksiWajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif hingga 100%. Untuk skema pengawasan atas kekurangan pembayaran akibat pembetulan SPT, fasilitas 100% berlaku apabila pelaporan atau pembetulan SPT berstatus Kurang Bayar dilakukan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
  4. Siapkan Klarifikasi dan Dokumen PendukungJika penghapusan bukti potong dilakukan karena alasan tertentu, siapkan dokumen yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Wajib pajak juga dapat menghubungi Account Representative (AR) di KPP tempat terdaftar untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Risiko Jika Imbauan Ini Diabaikan

Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti email imbauan, DJP dapat mengambil langkah pengawasan lanjutan dengan meminta klarifikasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melalui SP2DK, DJP meminta wajib pajak memberikan penjelasan atas data atau informasi perpajakan yang dinilai belum sesuai dengan pelaporan SPT. Jika SP2DK juga tidak ditindaklanjuti atau penjelasan yang diberikan belum menyelesaikan ketidaksesuaian data, DJP dapat mempertimbangkan langkah pengawasan berikutnya, termasuk pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, wajib pajak sebaiknya tidak mengabaikan surat maupun email resmi dari DJP. Segera periksa data penghasilan, bukti potong, dan pelaporan SPT agar tidak menimbulkan permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Influencer Terima Bayaran Rp14,6 Miliar, Berapa Pajaknya?

pajak influencer

Wellner Consulting — Isu pembayaran jasa influencer oleh sejumlah kementerian senilai Rp14,6 miliar tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Sorotan muncul karena anggaran tersebut bersumber dari APBN yang sekitar 85% penerimaannya berasal dari pajak.

Namun, nilai Rp14,6 miliar tersebut merupakan nilai kontrak perusahaan, bukan otomatis penghasilan pribadi satu influencer. Besaran pajak influencer juga bergantung pada pihak yang menerima pembayaran dan jenis transaksi yang dilakukan.

Dalam ketentuan perpajakan, pembayaran jasa influencer dapat memiliki perlakuan berbeda berdasarkan pihak penerima penghasilan.

  • Diterima orang pribadi: umumnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa bukan pegawai.
  • Diterima badan usaha: dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% apabila jasa yang diberikan termasuk objek PPh Pasal 23.

Pajak Influencer jika Dibayarkan kepada Orang Pribadi

Misalnya, seorang influencer menerima penghasilan Rp14,6 miliar secara langsung dari jasa promosi dan pembuatan konten.

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto.

Perhitungannya sebagai berikut:

  • Penghasilan bruto: Rp14.600.000.000
  • Dasar pengenaan pajak: 50% × Rp14,6 miliar
  • Dasar pengenaan pajak: Rp7.300.000.000

Nilai Rp7,3 miliar tersebut kemudian dihitung menggunakan tarif progresif PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut simulasi perhitungan berdasarkan lima lapisan tarif progresif PPh orang pribadi.

 

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarifPajak
Rp0–Rp60 juta5%Rp3 juta
Di atas Rp60–Rp250 juta15%Rp28,5 juta
Di atas Rp250–Rp500 juta25%Rp62,5 juta
Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar30%Rp1,35 miliar
Di atas Rp5 miliar–Rp7,3 miliar35%Rp805 juta
TotalRp2,249 miliar

Sehinggan, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut mencapai Rp2,249 miliar.

Pajak Influencer jika Pembayaran Diterima melalui Perusahaan

Apabila jasa yang diberikan termasuk kategori jasa lain atau jasa periklanan yang menjadi objek PPh Pasal 23 sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015, pembayaran kepada perusahaan dapat dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.

Simulasi perhitungannya:

  • Nilai kontrak jasa: Rp14.600.000.000
  • Tarif PPh Pasal 23: 2%
  • Perhitungan: 2% × Rp14,6 miliar
  • PPh Pasal 23: Rp292.000.000

Sehingga, perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp292 juta.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembayaran kepada perusahaan otomatis dikenakan PPh Pasal 23. Jenis jasa, isi kontrak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.

PPh Pasal 23 merupakan pajak tidak final sehingga pemotongannya dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh Badan pada akhir tahun pajak.

Artinya, pemotongan sebesar Rp292 juta bukan otomatis menjadi total pajak yang harus ditanggung perusahaan. Pajak terutang pada akhirnya tetap dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa pembayaran jasa influencer senilai Rp14,6 miliar dapat menghasilkan pemotongan pajak yang berbeda, tergantung pada pihak penerima penghasilan dan klasifikasi jasa yang diberikan.

Jika diterima langsung oleh orang pribadi, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 mencapai Rp2,249 miliar. Sementara itu, jika diterima perusahaan dan memenuhi ketentuan objek PPh Pasal 23, pemotongannya sebesar Rp292 juta.

Namun, kedua angka tersebut merupakan simulasi pemotongan pajak, bukan perbandingan total beban pajak akhir. Kewajiban pajak sebenarnya perlu dihitung berdasarkan kondisi dan ketentuan masing-masing wajib pajak.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Kenali Perbedaan Surat Imbauan Pajak dan SP2DK Dari DJP

surat imbauan pajak

Wellner Consulting — Wajib pajak dapat menerima berbagai surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dua di antaranya adalah Surat Imbauan Pajak dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Meski sama-sama diterbitkan dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Surat imbauan umumnya mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi atau menindaklanjuti kewajiban perpajakan. Sementara itu, SP2DK meminta penjelasan atas data atau informasi yang perlu diklarifikasi oleh DJP.

Agar tidak keliru dalam menanggapinya, wajib pajak perlu memahami perbedaan kedua surat tersebut.

Apa Itu Surat Imbauan Pajak?

Surat Imbauan Pajak merupakan surat yang disampaikan DJP untuk mengingatkan wajib pajak agar memperhatikan atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar penyampaian imbauan antara lain:

  • Belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
  • Perlu melaporkan atau membetulkan SPT.
  • Terdapat kewajiban pembayaran pajak yang perlu diselesaikan.
  • Belum menerbitkan bukti potong sesuai ketentuan.
  • Terdapat data harta atau penghasilan yang perlu diperhatikan.

Apa Itu SP2DK?

Sedangkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data atau informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar permintaan penjelasan melalui SP2DK antara lain:

  • Terdapat perbedaan omzet antara SPT dan data yang dimiliki DJP.
  • Ada transaksi atau penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT.
  • Terdapat harta yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan dan perlu diklarifikasi.
  • Ada perbedaan data pembayaran atau pemotongan pajak yang perlu dijelaskan.

Langkah Menanggapi Surat Imbauan Pajak dan SP2DK

Jika menerima surat dari DJP, wajib pajak sebaiknya tidak langsung panik. Namun, surat tersebut juga tidak boleh diabaikan karena mungkin terdapat kewajiban yang perlu segera ditindaklanjuti.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Pahami isi surat. Periksa maksud penerbitan surat dan kewajiban atau informasi yang diminta oleh DJP.
  2. Periksa kesesuaian data. Cocokkan informasi dalam surat dengan catatan keuangan, SPT, dan dokumen perpajakan.
  3. Siapkan bukti pendukung. Kumpulkan dokumen yang relevan, seperti rekening koran, invoice, kontrak, bukti potong, dan dokumen kepemilikan aset.
  4. Sampaikan tanggapan sesuai ketentuan. Berikan penjelasan berdasarkan kondisi sebenarnya dan pastikan tanggapan disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Khusus untuk SP2DK, DJP memberikan waktu paling lama 14 hari bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Karena itu, penting untuk memperhatikan tanggal penyampaian surat dan ketentuan batas waktu yang tercantum di dalamnya.

Kedua surat ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya perlu ditindaklanjuti dengan cermat. Wajib pajak perlu memahami isi surat, memeriksa data perpajakan, dan menyiapkan dokumen pendukung sebelum memberikan tanggapan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

DJP Terbitkan 539 Ribu SP2DK hingga Oktober 2026

penerbitan sp2dk

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan menjelang akhir 2026. Hingga 27 Oktober 2026, DJP tercatat telah menerbitkan 539.733 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Penerbitan SP2DK dalam jumlah ratusan ribu tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengumpulkan lebih dari Rp600 triliun penerimaan negara dalam dua bulan terakhir 2026, yakni November dan Desember. Di sisi lain, sekitar Rp990 triliun anggaran belanja negara juga masih harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Alasan Penerbitan SP2DK oleh DJP

SP2DK merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas dugaan ketidaksesuaian antara data atau keterangan yang dimiliki DJP dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan.

Pada dasarnya, DJP dapat melakukan pencocokan data perpajakan dari berbagai sumber. Ketika ditemukan informasi yang perlu diklarifikasi, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan melalui SP2DK. Berikut empat jenis data yang perlu diperhatikan.

  1. Data penghasilan tidak sesuai dengan SPT Tahunan

DJP dapat membandingkan data penghasilan yang diterima dari pihak lain dengan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan.

Misalnya, terdapat penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lainnya yang belum dicantumkan atau nilainya berbeda dengan data yang dimiliki DJP.

  1. Data transaksi penjualan dan pembelian berbeda

Data transaksi usaha juga dapat menjadi perhatian DJP. Perbedaan antara nilai penjualan atau pembelian yang tercatat dalam sistem pihak lain dengan yang dilaporkan dalam SPT dapat memunculkan permintaan klarifikasi.

Hal ini terutama perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki transaksi dalam jumlah besar.

  1. Data aset dan harta tidak sesuai

Kepemilikan aset atau harta yang belum dilaporkan maupun memiliki nilai berbeda dengan data yang dimiliki DJP juga dapat menjadi salah satu alasan permintaan penjelasan.

Contohnya, kepemilikan kendaraan, properti, atau aset keuangan yang belum dicantumkan secara tepat dalam daftar harta SPT Tahunan.

  1. Data bukti potong tidak sesuai

DJP juga dapat mencocokkan bukti potong pajak dari pemberi kerja atau pihak lain dengan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan wajib pajak.

Apabila terdapat perbedaan nilai, bukti potong yang belum dicantumkan, atau data yang tidak sesuai, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan lebih lanjut.

Yang Perlu Dilakukan Setelah Penerbitan SP2DK

Saat menerima SP2DK, Wajib Pajak tidak perlu langsung panik. SP2DK bukan berarti wajib pajak otomatis terbukti melakukan pelanggaran atau dikenai sanksi pajak.

Surat tersebut merupakan sarana bagi DJP untuk meminta klarifikasi atas data atau informasi yang perlu dijelaskan. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jika menerima SP2DK, jangan mengabaikannya. Periksa terlebih dahulu data yang menjadi dasar permintaan penjelasan, cocokkan dengan dokumen dan catatan transaksi, kemudian siapkan jawaban beserta bukti pendukung yang relevan. Pastikan pula penjelasan disampaikan sesuai prosedur dan batas waktu yang tercantum dalam surat.

Wajib pajak tidak hanya perlu melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Ramai Boikot Pajak, Apa Jadinya Indonesia Tanpa Pajak?

sumber penerimaan negara

Wellner Consulting — Berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Salah satu sumber utama pendanaan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Namun, mengapa pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, padahal sumber penerimaan negara sebenarnya tidak hanya berasal dari pajak?

Sadar atau tidak, masyarakat Indonesia telah berkontribusi kepada negara melalui berbagai jenis pajak dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Selain itu, terdapat pula pajak atas konsumsi makanan dan minuman di tempat usaha tertentu melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PPh Badan atas penghasilan perusahaan, serta PPh Pasal 22 yang dapat dipungut marketplace dari pedagang sesuai ketentuan. Namun, pajak ternyata bukan satu-satunya sumber penerimaan negara.

Tiga Sumber Penerimaan Negara dalam APBN

Secara garis besar, pendapatan negara dalam APBN berasal dari tiga kelompok utama, yaitu:

  1. Penerimaan perpajakan, meliputi pajak serta kepabeanan dan cukai.
  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
  3. Hibah, yaitu pemberian yang diterima pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Dari ketiga sumber tersebut, PNBP menjadi salah satu komponen yang menarik untuk dibahas karena penerimaannya berasal dari berbagai aktivitas dan pengelolaan kekayaan negara.

PNBP adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat dari pemanfaatan sumber daya dan layanan tertentu, pengelolaan kekayaan negara, serta hak negara lainnya di luar penerimaan perpajakan dan hibah.

Sederhananya, PNBP merupakan uang yang masuk ke kas negara bukan melalui pemungutan pajak. Beberapa contoh sumber PNBP antara lain:

  • Sumber daya alam: royalti batu bara, nikel, minyak bumi, gas, kehutanan, dan perikanan.
  • Pelayanan pemerintah: biaya pembuatan paspor, visa, layanan pertanahan, dan layanan pemerintah lainnya.
  • Kekayaan negara yang dipisahkan: dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  • Pengelolaan Barang Milik Negara: penerimaan dari penyewaan atau pemanfaatan gedung dan aset milik pemerintah.
  • Pengelolaan dana: bunga dan hasil pengelolaan dana pemerintah.
  • Hak negara lainnya: denda administratif dan penerimaan lain yang menjadi hak negara.

Komposisi Sumber Penerimaan Negara dalam APBN 2026

Berdasarkan target APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.153,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, komposisinya terdiri atas:

  • Penerimaan perpajakan: Rp2.693,7 triliun atau sekitar 85,4%.
  • PNBP: Rp459,2 triliun atau sekitar 14,6%.
  • Hibah: sekitar Rp0,7 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Meskipun, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam APBN.

Jika negara memiliki sumber pendapatan lain seperti PNBP, mengapa penerimaan pajak tetap menjadi perhatian utama pemerintah?

Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, cakupan pajak lebih luas. Pajak dapat berasal dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, mulai dari bekerja, berbelanja, berinvestasi, hingga menjalankan bisnis. Hal ini membuat basis penerimaan pajak relatif lebih luas.

Kedua, PNBP dapat berfluktuasi. Sebagian penerimaan PNBP bergantung pada harga komoditas dan tingkat produksi sumber daya alam. Ketika harga batu bara, minyak, atau gas melemah, penerimaan negara dari sektor tersebut berpotensi ikut menurun.

Ketiga, PNBP memiliki keterbatasan. Negara tidak dapat terus-menerus mengandalkan eksploitasi sumber daya alam atau menaikkan tarif layanan pemerintah. Pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan masyarakat.

Keempat, kebutuhan belanja negara terus meningkat. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang luas dan berkelanjutan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, serta berbagai program pembangunan.

Pada akhirnya, pendapatan negara bukan hanya tentang seberapa besar pajak yang berhasil dikumpulkan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan PNBP, mengelola kekayaan negara secara produktif, serta memastikan setiap penerimaan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

Membayar pajak memang merupakan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Namun, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara juga menjadi hal penting agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi, persoalannya bukan sekadar seberapa besar penerimaan negara, tetapi juga seberapa optimal penerimaan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Ini Cara Mengajukannya

sanksi pajak administratif

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak administratif hingga 100% melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Fasilitas ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 melalui Coretax DJP. Besaran pengurangan yang diberikan bergantung pada periode pelaporan, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), atau pelunasan pokok pajak.

Besaran Pengurangan Sanksi Pajak Administratif per Periode

Dalam ketentuan tersebut, DJP menetapkan besaran pengurangan sanksi administratif berdasarkan periode pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

  • 100%: untuk periode 8 Oktober–31 Desember 2026.
  • 50%: untuk periode 1 Januari–31 Maret 2027.
  • 25%: untuk periode 1 April–30 Juni 2027.

Sehingga, Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada periode paling awal berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administratif secara penuh. Namun, fasilitas ini tetap harus diajukan melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Syarat Pengurangan Sanksi Pajak Administratif

Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak perlu memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

  1. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi.
  2. Sanksi administratif yang dimohonkan pengurangannya belum dibayar.
  3. Melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan.
  4. Melampirkan surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum atau gugatan atas ketetapan pajak yang dimohonkan.

Cara Mengajukan Lewat Coretax DJP

Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan secara elektronik melalui Coretax DJP dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Login ke akun Coretax DJP menggunakan NIK atau NPWP.
  2. Masuk ke menu Layanan WP, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  3. Pilih kode layanan AS.26 – Keberatan dan Non-Keberatan.
  4. Pilih sublayanan AS.26-03 – Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
  5. Lengkapi formulir permohonan dan pilih ketetapan pajak yang ingin diajukan.
  6. Unggah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
  7. Bubuhkan tanda tangan elektronik (digital signature) untuk menyelesaikan pengajuan.

Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengurangi beban sanksi administratif hingga 100%, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pokok pajak telah dilunasi, dokumen pendukung tersedia, dan permohonan diajukan sesuai periode yang berlaku.

Wajib Pajak yang memiliki sanksi administratif dapat meninjau kembali ketetapan pajaknya dan memastikan kelayakan untuk memanfaatkan relaksasi tersebut sebelum batas waktu pengajuan berakhir.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

QRIS dan Transfer Bank Bakal Kena Pajak? Ini Faktanya

pajak qris

Wellner Consulting — Pemerintah berencana memperluas mekanisme pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Rencana ini memunculkan pertanyaan soal pajak QRIS dan transfer bank.

Pajak QRIS dan Transfer Bank: Apa yang Disampaikan Pemerintah

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026. Menurut Hashim, bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech akan dilibatkan untuk membantu memungut serta menyetorkan pajak atas transaksi yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hashim menjelaskan bahwa salah satu alasan kebijakan ini didorong oleh rasio penerimaan negara Indonesia yang masih relatif rendah. Penerimaan negara disebut berada di kisaran 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia memperkirakan peningkatan rasio tersebut hingga 18% berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi potensi penerimaan yang disampaikan Hashim, bukan target penerimaan pajak digital yang telah ditetapkan secara resmi.

Pemungutan Pajak Digital yang Sudah Berjalan

Sebelum rencana perluasan pada November 2026, DJP telah menjalankan sejumlah mekanisme pemungutan pajak dalam ekosistem digital.

Pertama, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai diterapkan pada 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Pelaksanaannya diatur melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026.

Kedua, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Mekanisme ini menyasar penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform perdagangan elektronik.

Apakah Ada Pajak QRIS dan Transfer Bank?

Pernyataan mengenai perluasan pajak digital mulai 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemajakan atas transfer bank, pembayaran QRIS, top up dompet digital, hingga transaksi belanja sehari-hari.

Namun, hingga 2 November 2026, belum ditemukan ketentuan resmi yang secara khusus merinci seluruh objek transaksi, tarif, mekanisme, dan cakupan perluasan pemungutan pajak digital yang disebut Hashim akan dimulai pada 9 November.

Sehingga, masyarakat dan pelaku usaha perlu menunggu penjelasan resmi DJP maupun Kementerian Keuangan agar dapat mengetahui transaksi apa saja yang akan masuk dalam mekanisme tersebut.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta

pajak mobil mewah mclaren

Wellner Consulting — Seorang mekanik motor bernama Yudariansyah di Kota Tangerang terkejut setelah didatangi petugas Samsat Ciledug untuk mengonfirmasi tunggakan pajak mobil mewah McLaren sebesar Rp137 juta. Mobil senilai sekitar Rp4,5 miliar tersebut tercatat atas namanya dan diketahui telah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama dua tahun.

Kronologi Tagihan Pajak Mobil Mewah McLaren

Kasus ini terungkap ketika Samsat Ciledug menerima daftar kendaraan mewah yang menunggak pajak. Pada Jumat (23/10/2026), petugas mendatangi kediaman Yudariansyah untuk memverifikasi kepemilikan McLaren tersebut. Namun, Yuda mengaku tidak pernah membeli ataupun memiliki mobil mewah itu.

Pemblokiran Data Kendaraan oleh Samsat

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menyatakan bahwa data kendaraan telah diblokir pada 24 Oktober 2026 setelah petugas melakukan verifikasi langsung.

Pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas Yuda lebih lanjut sekaligus memastikan tunggakan pajak kendaraan tersebut tidak dibebankan kepadanya.

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi di Balik Pajak Mobil Mewah McLaren

Pihak Samsat juga menduga adanya penyalahgunaan data pribadi dalam proses administrasi kepemilikan kendaraan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang mengurus transaksi mobil tersebut.

Pelajaran: Jaga NIK dan Dokumen Identitas

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen identitas pribadi. Pasalnya, data seseorang berpotensi disalahgunakan untuk mencatat kepemilikan aset atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang sebenarnya.

Terlebih lagi, NIK kini digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia, sehingga keakuratan data identitas menjadi semakin penting dalam administrasi perpajakan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati saat membagikan KTP, NIK, maupun dokumen pribadi lainnya. Jika menemukan aset atau kendaraan yang tidak dikenal tercatat atas namanya, segera lakukan klarifikasi kepada instansi terkait dan laporkan dugaan penyalahgunaan identitas.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

DJP Ubah Aturan Pembetulan SPT Masa PPN, Ini Poinnya

pembetulan spt masa ppn

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025 yang mengatur penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPN. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 untuk memperjelas hasil pembetulan dan memastikan penghitungan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdapat empat perubahan penting yang perlu diperhatikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Pembetulan SPT Masa PPN Menggantikan SPT Sebelumnya

SPT Masa PPN hasil pembetulan akan menggantikan SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Artinya, SPT pembetulan terbaru menjadi acuan pelaporan untuk masa pajak yang bersangkutan, bukan dianggap sebagai SPT baru yang berdiri sendiri.

Pilihan Penanganan Lebih Bayar pada Pembetulan SPT Masa PPN

PKP dapat mengubah pilihan penyelesaian kelebihan pembayaran pajak melalui pembetulan SPT. Misalnya, pilihan pengembalian pendahuluan dapat diubah menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya, meskipun nominal lebih bayar tidak mengalami perubahan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Memperhitungkan Pembayaran Sebelumnya

Dalam proses pembetulan, penghitungan pajak juga memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan serta pengembalian pajak melalui Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang telah diterbitkan sebelum pembetulan.

Saldo Kompensasi Pajak Disesuaikan

Apabila terdapat kelebihan Pajak Masukan yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, saldo kompensasi akan disesuaikan berdasarkan data yang tercatat dalam sistem. Sehingga, PKP perlu memastikan nilai kompensasi yang digunakan dalam pelaporan berikutnya sudah sesuai dengan hasil pembetulan.

Pembetulan SPT Masa PPN bukan sekadar mengubah angka dalam laporan. PKP juga perlu memeriksa pilihan penyelesaian lebih bayar, pembayaran dan pengembalian pajak sebelumnya, serta saldo kompensasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan.

Pertanyaan tentang Pembetulan SPT Masa PPN

Apa itu PER-12/PJ/2026?

Aturan DJP yang mengubah PER-11/PJ/2025 tentang penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPN, berlaku mulai 1 Oktober 2026.

Apakah SPT pembetulan dianggap SPT baru?

Tidak. SPT hasil pembetulan menggantikan SPT yang disampaikan sebelumnya dan menjadi acuan pelaporan untuk masa pajak tersebut.

Apakah pilihan penanganan lebih bayar bisa diubah?

Bisa, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Contohnya, pengembalian pendahuluan dapat diubah menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Butuh Bantuan Pembetulan SPT Masa PPN?

Pembetulan SPT Masa PPN perlu ketelitian pada pilihan lebih bayar dan saldo kompensasi. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

PTKP Indonesia Dinilai Tinggi, DJP Buka Peluang Perubahan

ptkp indonesia

Wellner Consulting — Artikel ini membahas PTKP Indonesia yang dinilai relatif tinggi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 masih dalam tahap pembahasan, dan DJP telah menyiapkan sejumlah skenario penyesuaian. Namun, besaran kenaikan maupun keputusan penerapannya belum ditetapkan pemerintah.

PTKP Indonesia Saat Ini

Saat ini, PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0) ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Besaran ini tidak berubah sejak 2016.

Penilaian DJP terhadap PTKP Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemerintah perlu mencari batas PTKP yang ideal dengan mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan penerimaan pajak tetap memadai untuk membiayai pembangunan.

Bimo juga menilai PTKP Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota OECD. Berdasarkan indikator yang disampaikannya, nilai PTKP Indonesia mencapai sekitar 6,7 kali garis kemiskinan dan setara dengan 60–70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sementara itu, dibandingkan negara-negara ASEAN, PTKP Indonesia dinilai masih berada pada tingkat moderat.

Dampak Batas PTKP yang Lebih Tinggi

Batas PTKP yang lebih tinggi dapat mengurangi penghasilan yang dikenai PPh bagi wajib pajak. Namun, perubahan tersebut juga berpotensi mengurangi penerimaan PPh. Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampaknya secara cermat sebelum menentukan kebijakan.

Kenaikan PTKP 2027 Belum Pasti

Meskipun DJP telah menyiapkan skenario penyesuaian, kenaikan PTKP pada 2027 belum bisa dipastikan. Pembahasan masih melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nominal PTKP baru juga belum diumumkan secara resmi.

Dengan demikian, rencana kenaikan PTKP 2027 belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang sudah berlaku. Wajib pajak sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan PTKP yang berlaku saat ini sampai pemerintah mengumumkan perubahan secara resmi.

Pertanyaan tentang PTKP Indonesia

Berapa PTKP Indonesia saat ini?

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus TK/0, PTKP sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Apakah PTKP 2027 sudah naik?

Belum. Kenaikan PTKP pada 2027 masih dibahas, dan nominal baru belum diumumkan secara resmi.

Mengapa DJP menilai PTKP Indonesia tinggi?

Menurut Dirjen Pajak, PTKP Indonesia sekitar 6,7 kali garis kemiskinan dan setara 60–70% PDB per kapita, relatif tinggi dibanding sejumlah negara OECD.

Butuh Bantuan Perhitungan PPh Orang Pribadi?

Perubahan PTKP akan berkaitan dengan perhitungan PPh orang pribadi. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh