Category: Pajak

Wellner Consulting — Seorang mekanik motor bernama Yudariansyah di Kota Tangerang terkejut setelah didatangi petugas Samsat Ciledug untuk mengonfirmasi tunggakan pajak mobil mewah McLaren sebesar Rp137 juta. Mobil senilai sekitar Rp4,5 miliar tersebut tercatat atas namanya dan diketahui telah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama dua tahun.

Kronologi Tagihan Pajak Mobil Mewah McLaren

Kasus ini terungkap ketika Samsat Ciledug menerima daftar kendaraan mewah yang menunggak pajak. Pada Jumat (23/10/2026), petugas mendatangi kediaman Yudariansyah untuk memverifikasi kepemilikan McLaren tersebut. Namun, Yuda mengaku tidak pernah membeli ataupun memiliki mobil mewah itu.

Pemblokiran Data Kendaraan oleh Samsat

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menyatakan bahwa data kendaraan telah diblokir pada 24 Oktober 2026 setelah petugas melakukan verifikasi langsung.

Pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas Yuda lebih lanjut sekaligus memastikan tunggakan pajak kendaraan tersebut tidak dibebankan kepadanya.

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi di Balik Pajak Mobil Mewah McLaren

Pihak Samsat juga menduga adanya penyalahgunaan data pribadi dalam proses administrasi kepemilikan kendaraan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang mengurus transaksi mobil tersebut.

Pelajaran: Jaga NIK dan Dokumen Identitas

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen identitas pribadi. Pasalnya, data seseorang berpotensi disalahgunakan untuk mencatat kepemilikan aset atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang sebenarnya.

Terlebih lagi, NIK kini digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia, sehingga keakuratan data identitas menjadi semakin penting dalam administrasi perpajakan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati saat membagikan KTP, NIK, maupun dokumen pribadi lainnya. Jika menemukan aset atau kendaraan yang tidak dikenal tercatat atas namanya, segera lakukan klarifikasi kepada instansi terkait dan laporkan dugaan penyalahgunaan identitas.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025 yang mengatur penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPN. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 untuk memperjelas hasil pembetulan dan memastikan penghitungan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdapat empat perubahan penting yang perlu diperhatikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Pembetulan SPT Masa PPN Menggantikan SPT Sebelumnya

SPT Masa PPN hasil pembetulan akan menggantikan SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Artinya, SPT pembetulan terbaru menjadi acuan pelaporan untuk masa pajak yang bersangkutan, bukan dianggap sebagai SPT baru yang berdiri sendiri.

Pilihan Penanganan Lebih Bayar pada Pembetulan SPT Masa PPN

PKP dapat mengubah pilihan penyelesaian kelebihan pembayaran pajak melalui pembetulan SPT. Misalnya, pilihan pengembalian pendahuluan dapat diubah menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya, meskipun nominal lebih bayar tidak mengalami perubahan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Memperhitungkan Pembayaran Sebelumnya

Dalam proses pembetulan, penghitungan pajak juga memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan serta pengembalian pajak melalui Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang telah diterbitkan sebelum pembetulan.

Saldo Kompensasi Pajak Disesuaikan

Apabila terdapat kelebihan Pajak Masukan yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, saldo kompensasi akan disesuaikan berdasarkan data yang tercatat dalam sistem. Sehingga, PKP perlu memastikan nilai kompensasi yang digunakan dalam pelaporan berikutnya sudah sesuai dengan hasil pembetulan.

Pembetulan SPT Masa PPN bukan sekadar mengubah angka dalam laporan. PKP juga perlu memeriksa pilihan penyelesaian lebih bayar, pembayaran dan pengembalian pajak sebelumnya, serta saldo kompensasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan.

Pertanyaan tentang Pembetulan SPT Masa PPN

Apa itu PER-12/PJ/2026?

Aturan DJP yang mengubah PER-11/PJ/2025 tentang penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPN, berlaku mulai 1 Oktober 2026.

Apakah SPT pembetulan dianggap SPT baru?

Tidak. SPT hasil pembetulan menggantikan SPT yang disampaikan sebelumnya dan menjadi acuan pelaporan untuk masa pajak tersebut.

Apakah pilihan penanganan lebih bayar bisa diubah?

Bisa, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Contohnya, pengembalian pendahuluan dapat diubah menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Butuh Bantuan Pembetulan SPT Masa PPN?

Pembetulan SPT Masa PPN perlu ketelitian pada pilihan lebih bayar dan saldo kompensasi. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas PTKP Indonesia yang dinilai relatif tinggi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 masih dalam tahap pembahasan, dan DJP telah menyiapkan sejumlah skenario penyesuaian. Namun, besaran kenaikan maupun keputusan penerapannya belum ditetapkan pemerintah.

PTKP Indonesia Saat Ini

Saat ini, PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0) ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Besaran ini tidak berubah sejak 2016.

Penilaian DJP terhadap PTKP Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemerintah perlu mencari batas PTKP yang ideal dengan mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan penerimaan pajak tetap memadai untuk membiayai pembangunan.

Bimo juga menilai PTKP Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota OECD. Berdasarkan indikator yang disampaikannya, nilai PTKP Indonesia mencapai sekitar 6,7 kali garis kemiskinan dan setara dengan 60–70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sementara itu, dibandingkan negara-negara ASEAN, PTKP Indonesia dinilai masih berada pada tingkat moderat.

Dampak Batas PTKP yang Lebih Tinggi

Batas PTKP yang lebih tinggi dapat mengurangi penghasilan yang dikenai PPh bagi wajib pajak. Namun, perubahan tersebut juga berpotensi mengurangi penerimaan PPh. Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampaknya secara cermat sebelum menentukan kebijakan.

Kenaikan PTKP 2027 Belum Pasti

Meskipun DJP telah menyiapkan skenario penyesuaian, kenaikan PTKP pada 2027 belum bisa dipastikan. Pembahasan masih melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nominal PTKP baru juga belum diumumkan secara resmi.

Dengan demikian, rencana kenaikan PTKP 2027 belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang sudah berlaku. Wajib pajak sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan PTKP yang berlaku saat ini sampai pemerintah mengumumkan perubahan secara resmi.

Pertanyaan tentang PTKP Indonesia

Berapa PTKP Indonesia saat ini?

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus TK/0, PTKP sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Apakah PTKP 2027 sudah naik?

Belum. Kenaikan PTKP pada 2027 masih dibahas, dan nominal baru belum diumumkan secara resmi.

Mengapa DJP menilai PTKP Indonesia tinggi?

Menurut Dirjen Pajak, PTKP Indonesia sekitar 6,7 kali garis kemiskinan dan setara 60–70% PDB per kapita, relatif tinggi dibanding sejumlah negara OECD.

Butuh Bantuan Perhitungan PPh Orang Pribadi?

Perubahan PTKP akan berkaitan dengan perhitungan PPh orang pribadi. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas kapan seller tidak perlu setor pajak sendiri setelah marketplace memungut PPh Pasal 22. Mulai 1 Oktober 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli disebut mulai memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% secara otomatis dari penjual yang memenuhi ketentuan. Dengan mekanisme ini, marketplace yang ditunjuk akan memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara, sehingga penjual tidak perlu menyetor sendiri pajak yang telah dipungut tersebut.

Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace

Pemungutan dilakukan berdasarkan omzet bruto dari transaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Setelah pajak dipungut, penjual akan menerima bukti pemungutan dari marketplace sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak.

Seller Tidak Perlu Setor Pajak Sendiri: Kapan Berlaku?

Jika seluruh omzet usaha berasal dari marketplace yang telah memungut PPh Pasal 22, penjual tidak perlu menyetor kembali PPh Final bulanan atas omzet yang sudah dipungut tersebut. Namun, jika penjual juga bertransaksi melalui media sosial, WhatsApp, toko fisik, atau situs web pribadi, omzet dari saluran penjualan tersebut tetap perlu diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Omzet sampai Rp500 Juta bagi WP Orang Pribadi

Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak, bagian omzet tersebut tidak dikenai PPh Final UMKM sesuai ketentuan yang berlaku. Agar tidak dilakukan pemungutan otomatis atas omzet yang memenuhi kriteria pengecualian, penjual perlu menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace sesuai prosedur yang ditetapkan.

Seller Tidak Perlu Setor Pajak Sendiri, tetapi Tetap Wajib Lapor SPT

Meskipun pajak telah dipungut otomatis oleh marketplace, penjual tetap wajib melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 perlu disimpan dan diperhitungkan dalam pelaporan pajak agar pemungutan yang telah dilakukan tercatat dengan benar.

Oleh karena itu, penjual online perlu memisahkan pencatatan omzet berdasarkan saluran penjualan serta memastikan bukti pemungutan dan dokumen transaksi tersimpan dengan baik. Langkah ini membantu mengurangi risiko kesalahan perhitungan maupun pelaporan pajak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mulai kapan marketplace memungut PPh Pasal 22 secara otomatis?

Mulai 1 Oktober 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli disebut mulai memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% secara otomatis dari penjual yang memenuhi ketentuan.

Bukti apa yang diterima seller?

Setelah pajak dipungut, penjual menerima bukti pemungutan dari marketplace sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak. Bukti ini perlu disimpan dan diperhitungkan dalam pelaporan.

Apakah seller tetap wajib melaporkan SPT Tahunan?

Ya. Meskipun pajak dipungut otomatis oleh marketplace, penjual tetap wajib melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan.

Bingung Mengatur Pajak Toko Online Anda?

Pisahkan pencatatan omzet per saluran penjualan dan simpan bukti pemungutan dengan baik. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas AI lacak kekayaan wajib pajak yang sedang dikembangkan Kemenkeu. Kementerian Keuangan tengah menyelesaikan pengembangan dasbor berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memantau kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) beraset besar. Sistem ini dirancang untuk memetakan kepemilikan aset, hubungan antarperusahaan, hingga perubahan nilai saham guna membantu mengidentifikasi potensi risiko perpajakan.

Cara Kerja AI Lacak Kekayaan Wajib Pajak

Dasbor AI ini dirancang untuk menghubungkan profil individu beraset besar dengan anggota keluarga, perusahaan terkait, serta struktur kepemilikan antarentitas. Sistem juga dapat menganalisis informasi publik, seperti pemberitaan dan keterbukaan informasi korporasi yang berkaitan dengan wajib pajak maupun perusahaan miliknya.

AI Lacak Kekayaan Wajib Pajak: Pemantauan Aksi Korporasi

Selain itu, sistem dirancang untuk memantau aksi korporasi dan perubahan nilai saham, termasuk merger, akuisisi, serta penjualan saham. Pemantauan ini diharapkan membantu DJP memperoleh gambaran perubahan kondisi ekonomi dan kepemilikan aset wajib pajak secara lebih cepat.

Penggunaan AI ini akan berpotensi mempercepat pemantauan kekayaan wajib pajak tanpa harus sepenuhnya bergantung pada laporan tahunan yang mungkin baru tersedia setelah jeda waktu tertentu. Informasi mengenai perubahan aset dan aksi korporasi dapat menjadi bahan analisis untuk menentukan potensi risiko perpajakan.

AI juga dapat membantu DJP mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian antara kepemilikan aset, transaksi, dan data yang dilaporkan dalam kewajiban perpajakan. Namun, temuan sistem tetap perlu dianalisis lebih lanjut oleh petugas pajak dan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran.

Yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak Beraset Besar

Bagi wajib pajak beraset besar, kondisi ini menjadi pengingat untuk memastikan pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan didukung dokumentasi yang memadai. Kesesuaian data penghasilan, kepemilikan aset, transaksi saham, serta hubungan dengan perusahaan terafiliasi perlu diperhatikan agar dapat dijelaskan apabila diminta klarifikasi oleh DJP.

Dengan pemanfaatan teknologi AI, pengawasan perpajakan berpotensi menjadi lebih terarah. Karena itu, memastikan kepatuhan dan konsistensi data perpajakan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi peningkatan kemampuan analisis DJP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu dasbor AI Kemenkeu untuk memantau kekayaan?

Dasbor berbasis kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan untuk memantau kekayaan Wajib Pajak.

Data apa yang dihubungkan?

Profil individu beraset besar dengan anggota keluarga, perusahaan terkait, serta struktur kepemilikan antarentitas.

Apa yang perlu dilakukan wajib pajak?

Memastikan pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan didukung dokumentasi yang memadai.

Butuh Bantuan Menjaga Kepatuhan Pajak?

Kesesuaian data kepemilikan aset dan pelaporan pajak penting untuk dijaga. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas audit khusus restitusi pajak yang direncanakan mulai 2027. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2027 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak.

Latar Belakang Audit Khusus Restitusi Pajak

Kebijakan ini muncul setelah nilai restitusi pajak mencapai sekitar Rp361 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan restitusi yang dicairkan hingga Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun, turun sekitar 37% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp304,29 triliun.

Fokus Audit Khusus Restitusi Pajak

Pemeriksaan khusus ini akan berfokus pada kepatuhan material Wajib Pajak yang mengajukan restitusi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi validitas faktur pajak, keabsahan transaksi, serta hubungan afiliasi antara Wajib Pajak yang terlibat.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan kondisi transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan audit khusus restitusi pajak akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kebijakan ini juga membuka peluang pelaksanaan joint audit atau audit bersama di lingkungan kementerian, mulai dari analisis data, kegiatan intelijen, hingga investigasi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski pengawasan restitusi diperketat, pemerintah menegaskan bahwa hak Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan untuk menerima restitusi tetap dijamin. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan restitusi diberikan secara tepat, bukan untuk menghilangkan hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Persiapan untuk Audit Khusus Restitusi Pajak

Wajib Pajak yang mengajukan restitusi perlu memastikan dokumen pendukung lengkap, faktur dan transaksi valid, serta pencatatan keuangan konsisten dengan pelaporan pajak. Persiapan tersebut penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa dasar audit khusus restitusi pajak?

Pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2027 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan, dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui PMK.

Apa latar belakangnya?

Nilai restitusi pajak mencapai sekitar Rp361 triliun sepanjang 2025.

Apakah hak restitusi tetap dijamin?

Ya. Pemerintah menegaskan hak Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan untuk menerima restitusi tetap dijamin.

Butuh Bantuan Persiapan Restitusi Pajak?

Pastikan dokumen pendukung lengkap, faktur dan transaksi valid, serta pencatatan keuangan konsisten dengan pelaporan pajak. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas penghapusan sanksi pajak lewat KEP-239/PJ/2026 dan syaratnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Penghapusan Sanksi Pajak: Besaran Pengurangan

Kebijakan yang berlaku mulai 8 Oktober 2026 ini memberikan pengurangan sanksi hingga 100% untuk jenis kewajiban tertentu, dengan besaran yang bergantung pada periode pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditentukan berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban yang memenuhi kriteria. Untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa berstatus kurang bayar sampai Masa Pajak September 2026, ketentuannya sebagai berikut:

• 100%: 8 Oktober–31 Desember 2026.
• 50%: 1 Januari–31 Maret 2027.
• 25%: 1 April–30 Juni 2027.

Artinya, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan berpeluang memperoleh penghapusan sanksi secara penuh apabila memenuhi kewajiban dalam periode pertama.

Cakupan Penghapusan Sanksi Pajak

Kebijakan ini mencakup sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa berstatus kurang bayar hingga Masa Pajak September 2026. Fasilitas juga mencakup sanksi atas pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, serta sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP PBB, dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Selain itu, pengurangan sanksi dapat diberikan atas hasil pemeriksaan terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak

Fasilitas ini tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, sanksi administratif yang dimohonkan belum dibayar, serta surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Wajib Pajak juga perlu memastikan tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Jika sebelumnya telah mengajukan upaya hukum, ketentuan mengharuskan upaya tersebut dicabut dan dibuktikan dengan dokumen yang sesuai.

Dengan adanya kebijakan ini, Wajib Pajak yang memiliki sanksi administratif perlu memeriksa jenis sanksi, status pelunasan pokok pajak, dan periode pemenuhan kewajiban sebelum mengajukan permohonan. Pastikan seluruh persyaratan dan dokumen pendukung sesuai dengan KEP-239/PJ/2026 serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa besaran pengurangan sanksi menurut KEP-239/PJ/2026?

Besarannya bergantung pada periode pemenuhan kewajiban: 100% untuk 8 Oktober–31 Desember 2026, 50% untuk 1 Januari–31 Maret 2027, dan 25% untuk 1 April–30 Juni 2027.

Apakah penghapusan sanksi berlaku otomatis?

Tidak. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apa saja persyaratannya?

Antara lain pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, sanksi yang dimohonkan belum dibayar, surat pernyataan bermeterai, dan tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.

Butuh Bantuan Mengajukan Penghapusan Sanksi?

Periksa jenis sanksi, status pelunasan pokok pajak, dan periode pemenuhan kewajiban sebelum mengajukan permohonan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas target penerimaan pajak 2026 dan realisasinya hingga September. Realisasi penerimaan pajak 2026 hingga akhir September tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun, atau 68,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp750,1 triliun dalam tiga bulan terakhir 2026 untuk mencapai target tersebut.

Target Penerimaan Pajak 2026: Langkah DJP Mengejar Kekurangan

Untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengoptimalkan data perpajakan yang telah dikumpulkan guna memperkuat pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Langkah ini juga ditujukan untuk menggali potensi penerimaan pajak yang belum tergarap.

DJP turut mengoptimalkan penerimaan dari sektor usaha yang mencatat pertumbuhan kuat hingga September 2026, meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan.

Target Penerimaan Pajak 2026: Kebijakan yang Dioptimalkan

Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah kebijakan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, PPh melalui marketplace, serta pengurangan sanksi perpajakan.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Wajib Pajak dan pelaku usaha perlu mencermati perkembangan kebijakan serta memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa realisasi penerimaan pajak 2026 hingga September?

Rp1.607,6 triliun, atau 68,2% dari target APBN 2026.

Bagaimana DJP mengejar kekurangan penerimaan?

Dengan mengoptimalkan data perpajakan yang telah dikumpulkan serta penerimaan dari sektor usaha yang mencatat pertumbuhan kuat hingga September 2026.

Kebijakan apa yang akan dioptimalkan?

Antara lain pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dan PPh melalui marketplace.

Butuh Pendampingan Kepatuhan Pajak?

Wajib Pajak dan pelaku usaha perlu memastikan kewajiban perpajakannya terpenuhi dengan baik. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas penelitian keberatan pajak menurut PMK 71/2026. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 resmi berlaku sejak 2 Oktober 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Wajib Pajak adalah ketentuan mengenai penelitian keberatan pajak. Dalam proses ini, DJP memiliki mekanisme untuk memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam meneliti materi keberatan.

Dokumen yang Dapat Diminta dalam Penelitian Keberatan Pajak

Dalam penelitian keberatan, DJP dapat meminta buku, catatan, data, informasi, dan keterangan kepada Wajib Pajak. Dokumen yang diminta dapat berkaitan dengan materi keberatan, termasuk dokumen transaksi dan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian.

DJP juga dapat meminta keterangan kepada Wajib Pajak serta memperoleh informasi atau keterangan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan materi keberatan. Selain itu, proses penelitian dapat meliputi pembahasan dan klarifikasi serta kegiatan lain yang diperlukan sesuai ketentuan.

Batas Waktu dalam Penelitian Keberatan Pajak

Apabila DJP meminta buku, catatan, data, informasi, atau keterangan dalam penelitian keberatan, Wajib Pajak perlu memperhatikan batas waktu yang diberikan dalam surat permintaan.

Wajib Pajak diberikan waktu paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan dikirim. Apabila belum dipenuhi, DJP dapat menyampaikan permintaan kedua dengan batas waktu 10 hari kerja.

Jika permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi, proses penyelesaian keberatan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Karena itu, permintaan data dalam penelitian keberatan tidak sebaiknya diabaikan.

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, DJP menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang disertai daftar hasil penelitian dan formulir tanggapan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk hadir dan memberikan keterangan atau menyampaikan tanggapan secara tertulis.

Tanggapan tertulis tersebut dapat disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak surat dikirim. Jika Wajib Pajak tidak memberikan keterangan atau tanggapan dalam jangka waktu tersebut, proses keberatan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan data yang tersedia.

Dengan berlakunya PMK 71/2026, Wajib Pajak yang sedang menjalani proses keberatan perlu lebih cermat dalam menyiapkan dokumen, memberikan penjelasan, serta merespons setiap permintaan DJP sesuai batas waktu. Kelengkapan data dan ketepatan tanggapan menjadi bagian penting dalam proses penelitian keberatan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan PMK 71/2026 berlaku?

Sejak 2 Oktober 2026, sebagai perubahan atas PMK 118 Tahun 2024.

Berapa batas waktu memenuhi permintaan data dalam penelitian keberatan?

Paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan dikirim. Apabila belum dipenuhi, DJP dapat menyampaikan permintaan kedua dengan batas waktu 10 hari kerja.

Apa yang terjadi jika permintaan tidak dipenuhi?

Proses penyelesaian keberatan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Butuh Pendampingan Keberatan Pajak?

Persiapkan dokumen dan tanggapan sesuai batas waktu yang diberikan DJP. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas uji kompetensi konsultan pajak menurut PMK 55/2026. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dalam skema uji kompetensi konsultan pajak. Salah satunya, peserta tidak lagi diwajibkan mengikuti ujian secara berjenjang untuk tingkat A, B, dan C, tetapi dapat memilih tingkat sesuai kompetensinya.

Format Uji Kompetensi Konsultan Pajak

Dalam skema tersebut, uji kompetensi menggunakan format pilihan ganda dan dilaksanakan secara komprehensif. Seluruh materi pada tingkat yang dipilih akan diujikan dalam satu waktu. Hasil ujian ditetapkan dalam kategori lulus atau tidak lulus, dengan nilai batas kelulusan (passing grade) 60 dari skala 0–100.

Uji Kompetensi Konsultan Pajak Tingkat A

Pada tingkat A, materi yang diujikan mencakup lima kelompok, yaitu PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi, KUP, PPSP dan Pengadilan Pajak, PPh pemotongan dan/atau pemungutan, PPN dan SPT PPN, serta bea meterai.

Uji Kompetensi Tingkat B

Sementara itu, tingkat B memiliki cakupan yang lebih luas dengan delapan kelompok materi. Materinya meliputi PPh badan dan SPT PPh badan, KUP, PPSP dan Pengadilan Pajak, PPh pemotongan dan/atau pemungutan, PPN dan SPT PPN, akuntansi perpajakan, PBB-P5L, PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi, serta bea meterai.

Uji Kompetensi Tingkat C

Adapun tingkat C memiliki cakupan materi paling luas. Materinya mencakup PPh badan dan SPT PPh badan untuk transaksi internasional, pajak internasional, PPh pemotongan dan/atau pemungutan, akuntansi perpajakan, PPh badan dan SPT PPh badan untuk badan dalam negeri, KUP, PPSP dan Pengadilan Pajak, PPN dan SPT PPN, PBB-P5L, PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi, serta bea meterai.

Kode Etik Pindah ke Ujian Profesi

Perubahan lainnya adalah kode etik profesi tidak lagi menjadi bagian dari uji kompetensi BPPK. Materi kode etik ditempatkan dalam ujian profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak.

Dengan demikian, skema baru memisahkan aspek kompetensi teknis perpajakan dari aspek profesionalisme dan kode etik. Uji kompetensi BPPK berfokus pada kemampuan teknis perpajakan, sedangkan kode etik menjadi bagian dari ujian profesi.

Perubahan ini menjadi salah satu poin penting dalam PMK 55/2026 yang perlu dipahami oleh calon konsultan pajak maupun pihak yang sedang mempersiapkan sertifikasi. PMK 55/2026 juga telah mencabut ketentuan sebelumnya mengenai konsultan pajak dalam PMK 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana format uji kompetensi konsultan pajak menurut PMK 55/2026?

Menggunakan format pilihan ganda dan dilaksanakan secara komprehensif. Seluruh materi pada tingkat yang dipilih diujikan dalam satu waktu.

Apa perubahan penting dalam PMK 55/2026?

Peserta tidak lagi diwajibkan mengikuti ujian secara berjenjang, dan kode etik profesi tidak lagi menjadi bagian dari uji kompetensi BPPK.

Di mana materi kode etik diujikan sekarang?

Dalam ujian profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak.

Butuh Konsultan Pajak Berizin?

Wellner Consulting merupakan konsultan pajak yang melayani berbagai kebutuhan perpajakan bisnis Anda. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh