Categories
Pajak

475 Ribu WP Terima Peringatan DJP soal Penghapusan Bukti Potong

penghapusan bukti potong

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada 475.698 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.

Langkah ini dilakukan setelah DJP menemukan adanya penghapusan data bukti potong yang sebelumnya terisi otomatis (pre-populated) dalam sistem Coretax. Penghapusan tersebut berpotensi menyebabkan perhitungan pajak dalam SPT berubah, termasuk status yang seharusnya Kurang Bayar menjadi Nihil.

Melalui email resmi tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali antara data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan.

Bagaimana Penghapusan Bukti Potong Bisa Terjadi di Coretax

Dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, sejumlah data perpajakan, termasuk bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pihak pemotong, dapat terisi secara otomatis.

Namun, data tersebut dapat dihapus dari draf SPT oleh wajib pajak. Jika bukti potong yang seharusnya dilaporkan justru dihapus, kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT dapat berkurang sehingga hasil perhitungan pajaknya berubah.

Kondisi ini menjadi perhatian DJP karena dapat menyebabkan SPT yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi perpajakan sebenarnya.Sehingga, DJP mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak agar memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan dan bukti potong dalam SPT Tahunan 2025.

Langkah Menyikapi Penghapusan Bukti Potong

Jika menerima email dari DJP, wajib pajak sebaiknya segera memeriksa kembali laporan pajaknya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Cocokkan Data Penghasilan dan Bukti PotongPeriksa kembali seluruh penghasilan yang diterima selama Tahun Pajak 2025. Cocokkan dengan bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pemberi kerja, perusahaan, atau pihak pemotong lainnya.
  2. Lakukan Pembetulan SPTJika ditemukan bukti potong atau penghasilan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, segera lakukan pembetulan SPT melalui Coretax sesuai ketentuan perpajakan.
  3. Manfaatkan Fasilitas Pengurangan SanksiWajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif hingga 100%. Untuk skema pengawasan atas kekurangan pembayaran akibat pembetulan SPT, fasilitas 100% berlaku apabila pelaporan atau pembetulan SPT berstatus Kurang Bayar dilakukan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
  4. Siapkan Klarifikasi dan Dokumen PendukungJika penghapusan bukti potong dilakukan karena alasan tertentu, siapkan dokumen yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Wajib pajak juga dapat menghubungi Account Representative (AR) di KPP tempat terdaftar untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Risiko Jika Imbauan Ini Diabaikan

Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti email imbauan, DJP dapat mengambil langkah pengawasan lanjutan dengan meminta klarifikasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melalui SP2DK, DJP meminta wajib pajak memberikan penjelasan atas data atau informasi perpajakan yang dinilai belum sesuai dengan pelaporan SPT. Jika SP2DK juga tidak ditindaklanjuti atau penjelasan yang diberikan belum menyelesaikan ketidaksesuaian data, DJP dapat mempertimbangkan langkah pengawasan berikutnya, termasuk pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, wajib pajak sebaiknya tidak mengabaikan surat maupun email resmi dari DJP. Segera periksa data penghasilan, bukti potong, dan pelaporan SPT agar tidak menimbulkan permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Influencer Terima Bayaran Rp14,6 Miliar, Berapa Pajaknya?

pajak influencer

Wellner Consulting — Isu pembayaran jasa influencer oleh sejumlah kementerian senilai Rp14,6 miliar tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Sorotan muncul karena anggaran tersebut bersumber dari APBN yang sekitar 85% penerimaannya berasal dari pajak.

Namun, nilai Rp14,6 miliar tersebut merupakan nilai kontrak perusahaan, bukan otomatis penghasilan pribadi satu influencer. Besaran pajak influencer juga bergantung pada pihak yang menerima pembayaran dan jenis transaksi yang dilakukan.

Dalam ketentuan perpajakan, pembayaran jasa influencer dapat memiliki perlakuan berbeda berdasarkan pihak penerima penghasilan.

  • Diterima orang pribadi: umumnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa bukan pegawai.
  • Diterima badan usaha: dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% apabila jasa yang diberikan termasuk objek PPh Pasal 23.

Pajak Influencer jika Dibayarkan kepada Orang Pribadi

Misalnya, seorang influencer menerima penghasilan Rp14,6 miliar secara langsung dari jasa promosi dan pembuatan konten.

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto.

Perhitungannya sebagai berikut:

  • Penghasilan bruto: Rp14.600.000.000
  • Dasar pengenaan pajak: 50% × Rp14,6 miliar
  • Dasar pengenaan pajak: Rp7.300.000.000

Nilai Rp7,3 miliar tersebut kemudian dihitung menggunakan tarif progresif PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut simulasi perhitungan berdasarkan lima lapisan tarif progresif PPh orang pribadi.

 

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarifPajak
Rp0–Rp60 juta5%Rp3 juta
Di atas Rp60–Rp250 juta15%Rp28,5 juta
Di atas Rp250–Rp500 juta25%Rp62,5 juta
Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar30%Rp1,35 miliar
Di atas Rp5 miliar–Rp7,3 miliar35%Rp805 juta
TotalRp2,249 miliar

Sehinggan, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut mencapai Rp2,249 miliar.

Pajak Influencer jika Pembayaran Diterima melalui Perusahaan

Apabila jasa yang diberikan termasuk kategori jasa lain atau jasa periklanan yang menjadi objek PPh Pasal 23 sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015, pembayaran kepada perusahaan dapat dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.

Simulasi perhitungannya:

  • Nilai kontrak jasa: Rp14.600.000.000
  • Tarif PPh Pasal 23: 2%
  • Perhitungan: 2% × Rp14,6 miliar
  • PPh Pasal 23: Rp292.000.000

Sehingga, perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp292 juta.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembayaran kepada perusahaan otomatis dikenakan PPh Pasal 23. Jenis jasa, isi kontrak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.

PPh Pasal 23 merupakan pajak tidak final sehingga pemotongannya dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh Badan pada akhir tahun pajak.

Artinya, pemotongan sebesar Rp292 juta bukan otomatis menjadi total pajak yang harus ditanggung perusahaan. Pajak terutang pada akhirnya tetap dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa pembayaran jasa influencer senilai Rp14,6 miliar dapat menghasilkan pemotongan pajak yang berbeda, tergantung pada pihak penerima penghasilan dan klasifikasi jasa yang diberikan.

Jika diterima langsung oleh orang pribadi, estimasi pemotongan PPh Pasal 21 mencapai Rp2,249 miliar. Sementara itu, jika diterima perusahaan dan memenuhi ketentuan objek PPh Pasal 23, pemotongannya sebesar Rp292 juta.

Namun, kedua angka tersebut merupakan simulasi pemotongan pajak, bukan perbandingan total beban pajak akhir. Kewajiban pajak sebenarnya perlu dihitung berdasarkan kondisi dan ketentuan masing-masing wajib pajak.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Kenali Perbedaan Surat Imbauan Pajak dan SP2DK Dari DJP

surat imbauan pajak

Wellner Consulting — Wajib pajak dapat menerima berbagai surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dua di antaranya adalah Surat Imbauan Pajak dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Meski sama-sama diterbitkan dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Surat imbauan umumnya mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi atau menindaklanjuti kewajiban perpajakan. Sementara itu, SP2DK meminta penjelasan atas data atau informasi yang perlu diklarifikasi oleh DJP.

Agar tidak keliru dalam menanggapinya, wajib pajak perlu memahami perbedaan kedua surat tersebut.

Apa Itu Surat Imbauan Pajak?

Surat Imbauan Pajak merupakan surat yang disampaikan DJP untuk mengingatkan wajib pajak agar memperhatikan atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar penyampaian imbauan antara lain:

  • Belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
  • Perlu melaporkan atau membetulkan SPT.
  • Terdapat kewajiban pembayaran pajak yang perlu diselesaikan.
  • Belum menerbitkan bukti potong sesuai ketentuan.
  • Terdapat data harta atau penghasilan yang perlu diperhatikan.

Apa Itu SP2DK?

Sedangkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data atau informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Beberapa contoh kondisi yang dapat menjadi dasar permintaan penjelasan melalui SP2DK antara lain:

  • Terdapat perbedaan omzet antara SPT dan data yang dimiliki DJP.
  • Ada transaksi atau penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT.
  • Terdapat harta yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan dan perlu diklarifikasi.
  • Ada perbedaan data pembayaran atau pemotongan pajak yang perlu dijelaskan.

Langkah Menanggapi Surat Imbauan Pajak dan SP2DK

Jika menerima surat dari DJP, wajib pajak sebaiknya tidak langsung panik. Namun, surat tersebut juga tidak boleh diabaikan karena mungkin terdapat kewajiban yang perlu segera ditindaklanjuti.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Pahami isi surat. Periksa maksud penerbitan surat dan kewajiban atau informasi yang diminta oleh DJP.
  2. Periksa kesesuaian data. Cocokkan informasi dalam surat dengan catatan keuangan, SPT, dan dokumen perpajakan.
  3. Siapkan bukti pendukung. Kumpulkan dokumen yang relevan, seperti rekening koran, invoice, kontrak, bukti potong, dan dokumen kepemilikan aset.
  4. Sampaikan tanggapan sesuai ketentuan. Berikan penjelasan berdasarkan kondisi sebenarnya dan pastikan tanggapan disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Khusus untuk SP2DK, DJP memberikan waktu paling lama 14 hari bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Karena itu, penting untuk memperhatikan tanggal penyampaian surat dan ketentuan batas waktu yang tercantum di dalamnya.

Kedua surat ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya perlu ditindaklanjuti dengan cermat. Wajib pajak perlu memahami isi surat, memeriksa data perpajakan, dan menyiapkan dokumen pendukung sebelum memberikan tanggapan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Bisnis

Warteg hingga Tukang Cukur Bakal Dipajaki? Ini Faktanya

pajak warteg

Wellner Consulting — Isu pemerintah akan memajaki tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon kecantikan tengah ramai diperbincangkan. Karena itu, pajak warteg dan usaha sejenis perlu dipahami dengan benar. 

Isu ini mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo menyoroti banyaknya transaksi tunai yang tidak tercatat dan dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, bukan berarti jenis usaha tersebut sebelumnya bebas dari pajak. Warteg, tukang cukur, jasa pijat, hingga salon kecantikan tetap dapat memiliki kewajiban perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Jenis pajak dan batas pengenaannya bergantung pada bentuk usaha, omzet, kepemilikan aset, serta ketentuan daerah tempat usaha beroperasi.

Ada tiga jenis pajak yang perlu dipahami oleh pelaku usaha kecil.

Pajak Warteg: Bisa Dikenakan PBJT, Bukan Otomatis PPN

Usaha makanan dan minuman, termasuk warteg, dapat menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. PBJT merupakan pajak daerah sehingga ketentuan tarif dan pengecualiannya mengikuti peraturan pemerintah daerah masing-masing.

Sebagai contoh, di Jakarta tarif PBJT makanan dan minuman sebesar 10%. Namun, usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp42 juta per bulan dikecualikan dari objek PBJT sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.

Ketentuan ini perlu dibedakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak pusat. Penyerahan makanan dan minuman tertentu oleh usaha restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menjadi objek PBJT tidak dikenakan PPN.

Pajak Warteg: Pemilik Usaha Bisa Dikenakan PPh Final 0,5%

Selain pajak daerah, pemilik usaha juga dapat memiliki kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari kegiatan usahanya.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan PPh Final UMKM, omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Final. Jika omzet telah melebihi Rp500 juta, tarif PPh Final sebesar 0,5% berlaku atas bagian omzet yang melebihi batas tersebut, sepanjang wajib pajak masih memenuhi persyaratan penggunaan skema PPh Final UMKM.

Sebagai contoh, apabila omzet warteg milik wajib pajak orang pribadi mencapai Rp600 juta dalam satu tahun, PPh Final 0,5% dihitung dari omzet sebesar Rp100 juta, bukan seluruh omzet Rp600 juta.

Memiliki Tanah atau Bangunan Bisa Dikenakan PBB-P2

Selain pajak atas kegiatan usaha, pemilik usaha yang memiliki tanah atau bangunan juga dapat memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB-P2 merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pajaknya ditentukan berdasarkan nilai objek pajak dan peraturan pemerintah daerah. Pembayarannya dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kewajiban pajak warteg, tukang cukur, jasa pijat, maupun salon kecantikan tidak dapat disamaratakan. Pelaku usaha perlu memahami jenis pajak yang berlaku berdasarkan kegiatan usaha, omzet, bentuk badan usaha, dan ketentuan daerah masing-masing.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Bisnis

4 Hal yang Wajib Dicek Perusahaan Sebelum 2026 Berakhir

tutup buku perusahaan

Wellner Consulting — Menjelang akhir tahun 2026, perusahaan perlu mulai mempersiapkan proses tutup buku agar seluruh transaksi keuangan dan kewajiban perpajakan tercatat dengan benar.

Proses tutup buku perusahaan bukan sekadar merangkum pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. Perusahaan juga perlu memastikan kesesuaian antara catatan transaksi, laporan keuangan, dan pelaporan pajak.

Jika terdapat transaksi yang belum tercatat, kesalahan pembukuan, atau dokumen pendukung yang tidak lengkap, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam penyusunan laporan keuangan maupun pemenuhan kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, sebelum periode pembukuan 2026 ditutup, ada empat hal penting yang perlu diperiksa oleh perusahaan.

Rekonsiliasi Seluruh Transaksi sebelum Tutup Buku Perusahaan

Langkah pertama adalah memastikan seluruh transaksi selama Januari hingga Desember 2026 telah dicatat secara lengkap dan sesuai dengan bukti pendukung.

Rekonsiliasi diperlukan untuk menemukan perbedaan antara catatan pembukuan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:

  • Saldo kas dan rekening bank: Pastikan saldo dalam pembukuan sesuai dengan mutasi rekening dan hasil pemeriksaan kas.
  • Pendapatan dan biaya perusahaan: Periksa apakah seluruh penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dengan benar.
  • Piutang dan utang usaha: Pastikan saldo piutang dan utang sesuai dengan catatan serta konfirmasi pihak terkait.
  • Persediaan dan aset perusahaan: Lakukan pemeriksaan terhadap jumlah persediaan dan keberadaan aset yang tercatat.
  • Transaksi yang belum tercatat: Identifikasi transaksi yang tertinggal atau memerlukan koreksi pembukuan.

 

Siapkan Laporan Keuangan Perusahaan

Setelah seluruh transaksi diperiksa, perusahaan perlu memastikan laporan keuangan telah disusun berdasarkan data pembukuan yang akurat.

Laporan keuangan menjadi gambaran kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama satu periode. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi bisnis serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa laporan yang perlu disiapkan antara lain:

  • Laporan Laba Rugi: Menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu.
  • Neraca: Menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.
  • Laporan Arus Kas: Menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.
  • Catatan atas Laporan Keuangan (CALK): Memberikan penjelasan tambahan mengenai informasi dalam laporan keuangan jika diperlukan sesuai standar yang berlaku.

Periksa Kembali Data Perpajakan

Selain pembukuan, perusahaan juga perlu memastikan data keuangan telah sesuai dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Hal ini penting karena perbedaan antara pencatatan keuangan dan pelaporan pajak dapat menimbulkan ketidaksesuaian data yang perlu dijelaskan kepada otoritas pajak.

Berikut beberapa hal yang perlu diperiksa:

  • Omzet perusahaan: Pastikan nilai omzet sesuai dengan catatan pembukuan dan pelaporan pajak.
  • Biaya perusahaan: Periksa kelengkapan bukti transaksi dan dokumen pendukung biaya.
  • Bukti potong PPh: Pastikan seluruh bukti potong telah diterima, dicatat, dan diperhitungkan dengan benar.
  • Kewajiban PPN dan PPh Masa: Tinjau kembali kesesuaian perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
  • Pembayaran pajak: Pastikan seluruh kewajiban pajak telah dibayar sesuai ketentuan dan tidak ada tunggakan yang terlewat.

 

Lakukan Evaluasi Sebelum Tutup Buku Perusahaan

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh hasil pemeriksaan sebelum pembukuan tahun 2026 resmi ditutup.

Jangan sampai masih terdapat transaksi yang belum tercatat atau kesalahan pembukuan yang baru ditemukan setelah laporan keuangan selesai disusun.

Pastikan beberapa hal berikut:

  • Tidak ada transaksi yang belum dicatat.
  • Saldo piutang dan utang telah dikonfirmasi.
  • Kesalahan pencatatan telah diperbaiki.
  • Kewajiban perpajakan telah ditinjau kembali.
  • Seluruh dokumen transaksi dan bukti pendukung tersimpan dengan lengkap.

Dengan pembukuan yang rapi, laporan keuangan yang akurat, serta kewajiban perpajakan yang terpenuhi, perusahaan dapat mengawali tahun 2027 dengan kondisi administrasi keuangan yang lebih siap.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

DJP Terbitkan 539 Ribu SP2DK hingga Oktober 2026

penerbitan sp2dk

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan menjelang akhir 2026. Hingga 27 Oktober 2026, DJP tercatat telah menerbitkan 539.733 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Penerbitan SP2DK dalam jumlah ratusan ribu tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengumpulkan lebih dari Rp600 triliun penerimaan negara dalam dua bulan terakhir 2026, yakni November dan Desember. Di sisi lain, sekitar Rp990 triliun anggaran belanja negara juga masih harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Alasan Penerbitan SP2DK oleh DJP

SP2DK merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas dugaan ketidaksesuaian antara data atau keterangan yang dimiliki DJP dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan.

Pada dasarnya, DJP dapat melakukan pencocokan data perpajakan dari berbagai sumber. Ketika ditemukan informasi yang perlu diklarifikasi, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan melalui SP2DK. Berikut empat jenis data yang perlu diperhatikan.

  1. Data penghasilan tidak sesuai dengan SPT Tahunan

DJP dapat membandingkan data penghasilan yang diterima dari pihak lain dengan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan.

Misalnya, terdapat penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lainnya yang belum dicantumkan atau nilainya berbeda dengan data yang dimiliki DJP.

  1. Data transaksi penjualan dan pembelian berbeda

Data transaksi usaha juga dapat menjadi perhatian DJP. Perbedaan antara nilai penjualan atau pembelian yang tercatat dalam sistem pihak lain dengan yang dilaporkan dalam SPT dapat memunculkan permintaan klarifikasi.

Hal ini terutama perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki transaksi dalam jumlah besar.

  1. Data aset dan harta tidak sesuai

Kepemilikan aset atau harta yang belum dilaporkan maupun memiliki nilai berbeda dengan data yang dimiliki DJP juga dapat menjadi salah satu alasan permintaan penjelasan.

Contohnya, kepemilikan kendaraan, properti, atau aset keuangan yang belum dicantumkan secara tepat dalam daftar harta SPT Tahunan.

  1. Data bukti potong tidak sesuai

DJP juga dapat mencocokkan bukti potong pajak dari pemberi kerja atau pihak lain dengan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan wajib pajak.

Apabila terdapat perbedaan nilai, bukti potong yang belum dicantumkan, atau data yang tidak sesuai, wajib pajak dapat diminta memberikan penjelasan lebih lanjut.

Yang Perlu Dilakukan Setelah Penerbitan SP2DK

Saat menerima SP2DK, Wajib Pajak tidak perlu langsung panik. SP2DK bukan berarti wajib pajak otomatis terbukti melakukan pelanggaran atau dikenai sanksi pajak.

Surat tersebut merupakan sarana bagi DJP untuk meminta klarifikasi atas data atau informasi yang perlu dijelaskan. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jika menerima SP2DK, jangan mengabaikannya. Periksa terlebih dahulu data yang menjadi dasar permintaan penjelasan, cocokkan dengan dokumen dan catatan transaksi, kemudian siapkan jawaban beserta bukti pendukung yang relevan. Pastikan pula penjelasan disampaikan sesuai prosedur dan batas waktu yang tercantum dalam surat.

Wajib pajak tidak hanya perlu melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

Ramai Boikot Pajak, Apa Jadinya Indonesia Tanpa Pajak?

sumber penerimaan negara

Wellner Consulting — Berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Salah satu sumber utama pendanaan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Namun, mengapa pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, padahal sumber penerimaan negara sebenarnya tidak hanya berasal dari pajak?

Sadar atau tidak, masyarakat Indonesia telah berkontribusi kepada negara melalui berbagai jenis pajak dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Selain itu, terdapat pula pajak atas konsumsi makanan dan minuman di tempat usaha tertentu melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PPh Badan atas penghasilan perusahaan, serta PPh Pasal 22 yang dapat dipungut marketplace dari pedagang sesuai ketentuan. Namun, pajak ternyata bukan satu-satunya sumber penerimaan negara.

Tiga Sumber Penerimaan Negara dalam APBN

Secara garis besar, pendapatan negara dalam APBN berasal dari tiga kelompok utama, yaitu:

  1. Penerimaan perpajakan, meliputi pajak serta kepabeanan dan cukai.
  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah.
  3. Hibah, yaitu pemberian yang diterima pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Dari ketiga sumber tersebut, PNBP menjadi salah satu komponen yang menarik untuk dibahas karena penerimaannya berasal dari berbagai aktivitas dan pengelolaan kekayaan negara.

PNBP adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat dari pemanfaatan sumber daya dan layanan tertentu, pengelolaan kekayaan negara, serta hak negara lainnya di luar penerimaan perpajakan dan hibah.

Sederhananya, PNBP merupakan uang yang masuk ke kas negara bukan melalui pemungutan pajak. Beberapa contoh sumber PNBP antara lain:

  • Sumber daya alam: royalti batu bara, nikel, minyak bumi, gas, kehutanan, dan perikanan.
  • Pelayanan pemerintah: biaya pembuatan paspor, visa, layanan pertanahan, dan layanan pemerintah lainnya.
  • Kekayaan negara yang dipisahkan: dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  • Pengelolaan Barang Milik Negara: penerimaan dari penyewaan atau pemanfaatan gedung dan aset milik pemerintah.
  • Pengelolaan dana: bunga dan hasil pengelolaan dana pemerintah.
  • Hak negara lainnya: denda administratif dan penerimaan lain yang menjadi hak negara.

Komposisi Sumber Penerimaan Negara dalam APBN 2026

Berdasarkan target APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.153,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, komposisinya terdiri atas:

  • Penerimaan perpajakan: Rp2.693,7 triliun atau sekitar 85,4%.
  • PNBP: Rp459,2 triliun atau sekitar 14,6%.
  • Hibah: sekitar Rp0,7 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Meskipun, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam APBN.

Jika negara memiliki sumber pendapatan lain seperti PNBP, mengapa penerimaan pajak tetap menjadi perhatian utama pemerintah?

Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, cakupan pajak lebih luas. Pajak dapat berasal dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, mulai dari bekerja, berbelanja, berinvestasi, hingga menjalankan bisnis. Hal ini membuat basis penerimaan pajak relatif lebih luas.

Kedua, PNBP dapat berfluktuasi. Sebagian penerimaan PNBP bergantung pada harga komoditas dan tingkat produksi sumber daya alam. Ketika harga batu bara, minyak, atau gas melemah, penerimaan negara dari sektor tersebut berpotensi ikut menurun.

Ketiga, PNBP memiliki keterbatasan. Negara tidak dapat terus-menerus mengandalkan eksploitasi sumber daya alam atau menaikkan tarif layanan pemerintah. Pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan masyarakat.

Keempat, kebutuhan belanja negara terus meningkat. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang luas dan berkelanjutan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, serta berbagai program pembangunan.

Pada akhirnya, pendapatan negara bukan hanya tentang seberapa besar pajak yang berhasil dikumpulkan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan PNBP, mengelola kekayaan negara secara produktif, serta memastikan setiap penerimaan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

Membayar pajak memang merupakan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Namun, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara juga menjadi hal penting agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi, persoalannya bukan sekadar seberapa besar penerimaan negara, tetapi juga seberapa optimal penerimaan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Ini Cara Mengajukannya

sanksi pajak administratif

Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak administratif hingga 100% melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Fasilitas ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 melalui Coretax DJP. Besaran pengurangan yang diberikan bergantung pada periode pelaporan, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), atau pelunasan pokok pajak.

Besaran Pengurangan Sanksi Pajak Administratif per Periode

Dalam ketentuan tersebut, DJP menetapkan besaran pengurangan sanksi administratif berdasarkan periode pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

  • 100%: untuk periode 8 Oktober–31 Desember 2026.
  • 50%: untuk periode 1 Januari–31 Maret 2027.
  • 25%: untuk periode 1 April–30 Juni 2027.

Sehingga, Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada periode paling awal berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administratif secara penuh. Namun, fasilitas ini tetap harus diajukan melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Syarat Pengurangan Sanksi Pajak Administratif

Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak perlu memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

  1. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi.
  2. Sanksi administratif yang dimohonkan pengurangannya belum dibayar.
  3. Melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan.
  4. Melampirkan surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum atau gugatan atas ketetapan pajak yang dimohonkan.

Cara Mengajukan Lewat Coretax DJP

Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan secara elektronik melalui Coretax DJP dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Login ke akun Coretax DJP menggunakan NIK atau NPWP.
  2. Masuk ke menu Layanan WP, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  3. Pilih kode layanan AS.26 – Keberatan dan Non-Keberatan.
  4. Pilih sublayanan AS.26-03 – Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
  5. Lengkapi formulir permohonan dan pilih ketetapan pajak yang ingin diajukan.
  6. Unggah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
  7. Bubuhkan tanda tangan elektronik (digital signature) untuk menyelesaikan pengajuan.

Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengurangi beban sanksi administratif hingga 100%, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pokok pajak telah dilunasi, dokumen pendukung tersedia, dan permohonan diajukan sesuai periode yang berlaku.

Wajib Pajak yang memiliki sanksi administratif dapat meninjau kembali ketetapan pajaknya dan memastikan kelayakan untuk memanfaatkan relaksasi tersebut sebelum batas waktu pengajuan berakhir.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Pajak

QRIS dan Transfer Bank Bakal Kena Pajak? Ini Faktanya

pajak qris

Wellner Consulting — Pemerintah berencana memperluas mekanisme pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Rencana ini memunculkan pertanyaan soal pajak QRIS dan transfer bank.

Pajak QRIS dan Transfer Bank: Apa yang Disampaikan Pemerintah

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026. Menurut Hashim, bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech akan dilibatkan untuk membantu memungut serta menyetorkan pajak atas transaksi yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hashim menjelaskan bahwa salah satu alasan kebijakan ini didorong oleh rasio penerimaan negara Indonesia yang masih relatif rendah. Penerimaan negara disebut berada di kisaran 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia memperkirakan peningkatan rasio tersebut hingga 18% berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi potensi penerimaan yang disampaikan Hashim, bukan target penerimaan pajak digital yang telah ditetapkan secara resmi.

Pemungutan Pajak Digital yang Sudah Berjalan

Sebelum rencana perluasan pada November 2026, DJP telah menjalankan sejumlah mekanisme pemungutan pajak dalam ekosistem digital.

Pertama, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai diterapkan pada 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Pelaksanaannya diatur melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026.

Kedua, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Mekanisme ini menyasar penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform perdagangan elektronik.

Apakah Ada Pajak QRIS dan Transfer Bank?

Pernyataan mengenai perluasan pajak digital mulai 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemajakan atas transfer bank, pembayaran QRIS, top up dompet digital, hingga transaksi belanja sehari-hari.

Namun, hingga 2 November 2026, belum ditemukan ketentuan resmi yang secara khusus merinci seluruh objek transaksi, tarif, mekanisme, dan cakupan perluasan pemungutan pajak digital yang disebut Hashim akan dimulai pada 9 November.

Sehingga, masyarakat dan pelaku usaha perlu menunggu penjelasan resmi DJP maupun Kementerian Keuangan agar dapat mengetahui transaksi apa saja yang akan masuk dalam mekanisme tersebut.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Categories
Keuangan

IHSG Anjlok, Cut Loss Saham Tetap Kena PPh Final 0,1%

cut loss saham

Wellner Consulting — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Oktober 2026 mengalami volatilitas tinggi akibat sentimen pasar, termasuk kekhawatiran terkait evaluasi MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Setelah mengalami penurunan tajam, IHSG sempat rebound sekitar 5,3% pada 20 Oktober 2026. Namun, ketidakpastian pasar membuat investor tetap perlu mencermati risiko kerugian. Dalam kondisi tersebut, sebagian investor mungkin mempertimbangkan strategi cut loss saham, yaitu menjual saham dalam kondisi rugi untuk membatasi potensi kerugian lebih lanjut.

Namun, muncul pertanyaan: apakah investor yang melakukan cut loss saham tetap dikenakan pajak meskipun tidak memperoleh keuntungan?

Cut Loss Saham Tetap Kena PPh Final 0,1%

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia tetap dikenakan PPh Final sebesar 0,1% dari nilai bruto penjualan, termasuk ketika investor menjual saham dengan harga lebih rendah daripada harga pembeliannya.

Artinya, pajak dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan, bukan keuntungan atau kerugian yang dialami investor. 

Cara PPh Final Penjualan Saham Dipotong

PPh Final atas penjualan saham di bursa umumnya dipotong secara otomatis melalui mekanisme perdagangan yang melibatkan perusahaan sekuritas. Dengan demikian, investor tidak perlu menyetorkan kembali pajak yang telah dipotong tersebut.

Pelaporan Cut Loss Saham di SPT Tahunan

Meski begitu, transaksi penjualan saham dan PPh Final yang telah dipotong tetap perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan. Investor juga perlu memastikan kepemilikan saham yang masih dimiliki pada akhir tahun telah dicantumkan dalam daftar harta. 

Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami bahwa cut loss tidak menghapus kewajiban pajak atas transaksi penjualan saham di bursa. Pastikan seluruh transaksi dan bukti pemotongan tercatat dengan benar agar pelaporan pajak tetap sesuai ketentuan.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh