
Wellner Consulting — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada 475.698 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.
Langkah ini dilakukan setelah DJP menemukan adanya penghapusan data bukti potong yang sebelumnya terisi otomatis (pre-populated) dalam sistem Coretax. Penghapusan tersebut berpotensi menyebabkan perhitungan pajak dalam SPT berubah, termasuk status yang seharusnya Kurang Bayar menjadi Nihil.
Melalui email resmi tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali antara data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan.
Bagaimana Penghapusan Bukti Potong Bisa Terjadi di Coretax
Dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, sejumlah data perpajakan, termasuk bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pihak pemotong, dapat terisi secara otomatis.
Namun, data tersebut dapat dihapus dari draf SPT oleh wajib pajak. Jika bukti potong yang seharusnya dilaporkan justru dihapus, kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT dapat berkurang sehingga hasil perhitungan pajaknya berubah.
Kondisi ini menjadi perhatian DJP karena dapat menyebabkan SPT yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi perpajakan sebenarnya.Sehingga, DJP mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak agar memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan dan bukti potong dalam SPT Tahunan 2025.
Langkah Menyikapi Penghapusan Bukti Potong
Jika menerima email dari DJP, wajib pajak sebaiknya segera memeriksa kembali laporan pajaknya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- Cocokkan Data Penghasilan dan Bukti PotongPeriksa kembali seluruh penghasilan yang diterima selama Tahun Pajak 2025. Cocokkan dengan bukti potong PPh yang diterbitkan oleh pemberi kerja, perusahaan, atau pihak pemotong lainnya.
- Lakukan Pembetulan SPTJika ditemukan bukti potong atau penghasilan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, segera lakukan pembetulan SPT melalui Coretax sesuai ketentuan perpajakan.
- Manfaatkan Fasilitas Pengurangan SanksiWajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif hingga 100%. Untuk skema pengawasan atas kekurangan pembayaran akibat pembetulan SPT, fasilitas 100% berlaku apabila pelaporan atau pembetulan SPT berstatus Kurang Bayar dilakukan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
- Siapkan Klarifikasi dan Dokumen PendukungJika penghapusan bukti potong dilakukan karena alasan tertentu, siapkan dokumen yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Wajib pajak juga dapat menghubungi Account Representative (AR) di KPP tempat terdaftar untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Risiko Jika Imbauan Ini Diabaikan
Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti email imbauan, DJP dapat mengambil langkah pengawasan lanjutan dengan meminta klarifikasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Melalui SP2DK, DJP meminta wajib pajak memberikan penjelasan atas data atau informasi perpajakan yang dinilai belum sesuai dengan pelaporan SPT. Jika SP2DK juga tidak ditindaklanjuti atau penjelasan yang diberikan belum menyelesaikan ketidaksesuaian data, DJP dapat mempertimbangkan langkah pengawasan berikutnya, termasuk pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, wajib pajak sebaiknya tidak mengabaikan surat maupun email resmi dari DJP. Segera periksa data penghasilan, bukti potong, dan pelaporan SPT agar tidak menimbulkan permasalahan perpajakan di kemudian hari.
Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?
Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.
Editor: Mohammad Dody Alfayadh



















