Category: Bisnis

Wellner Consulting — Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memberikan tambahan waktu bagi Perseroan Terbatas (PT) untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan RUPS tahunan, yaitu penyampaian persetujuan laporan tahunan periode 2025 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Batas Baru Pelaporan RUPS Tahunan PT

Berdasarkan pengumuman terbaru Ditjen AHU pada 28 Oktober 2026, sanksi teguran tertulis baru diberlakukan mulai 1 Desember 2026. Dengan demikian, perusahaan yang belum menyampaikan laporan tahunannya perlu segera menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum akhir November 2026.

Sanksi Bertahap dan Pemblokiran SABH

Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan RUPS tahunan akan menghadapi sanksi administratif secara bertahap. Teguran tertulis diberlakukan pada 1–31 Desember 2026, sedangkan pemblokiran akses SABH mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027 bagi PT yang masih belum memenuhi kewajibannya.

Pemblokiran SABH berpotensi menghambat berbagai administrasi badan hukum perusahaan, termasuk perubahan data perseroan, pergantian direksi atau komisaris, serta pengurusan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan sanksi ini mengacu pada Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur teguran tertulis dan pemblokiran akses apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi.

Dokumen untuk Pelaporan RUPS Tahunan

Untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan, perusahaan perlu memastikan kelengkapan dokumen berikut:

1. Laporan Tahunan PT, yang memuat informasi kinerja dan kondisi perseroan.
2. Laporan Keuangan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
3. Laporan Kegiatan Perseroan, yang menjelaskan aktivitas usaha selama tahun buku.
4. Akta Notaris Persetujuan Laporan Tahunan, sebagai bukti persetujuan RUPS.
5. Penyampaian melalui SABH, untuk memastikan dokumen telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum.

Perlu diperhatikan bahwa mulai 1 November 2026, penyampaian akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga menerima teguran. Pastikan dokumen telah lengkap dan pelaporan melalui SABH selesai agar administrasi badan hukum perusahaan tidak terkendala.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Wellner Consulting — Artikel ini membahas kewajiban lapor RUPS tahunan ke SABH bagi PT. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memperhatikan kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Kewajiban Lapor RUPS Tahunan ke SABH

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan. Untuk perusahaan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, RUPS Tahunan perlu diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Setelah disetujui, persetujuan laporan tahunan harus disampaikan kepada Menteri melalui SABH sesuai mekanisme yang berlaku.

Dokumen untuk Lapor RUPS Tahunan ke SABH

Dalam memenuhi kewajiban ini, perusahaan perlu menyiapkan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan laporan kegiatan perseroan, serta dokumen persetujuan laporan tahunan melalui RUPS. Perseroan juga perlu memastikan akta notaris dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan tersedia untuk proses pelaporan melalui SABH.

Sanksi Jika Tidak Lapor RUPS Tahunan ke SABH

Permenkum 49/2025 mengatur sanksi administratif bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH. Pemblokiran dilakukan apabila perseroan tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 hari sejak notifikasi teguran tertulis disampaikan.

Dampak Akses SABH Diblokir

Jika akses SABH diblokir, perusahaan dapat mengalami hambatan dalam mengajukan perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, serta tindakan administrasi hukum lain yang memerlukan akses ke sistem tersebut. Kondisi ini berpotensi mengganggu pengurusan legalitas dan administrasi perusahaan.

Oleh karena itu, Direksi perlu memastikan pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian persetujuan laporan tahunan dilakukan sesuai ketentuan. Kelengkapan dokumen dan ketepatan pelaporan penting untuk menjaga kepatuhan administrasi serta menghindari sanksi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang wajib menyampaikan persetujuan laporan tahunan melalui SABH?

Perseroan Terbatas (PT). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan, kemudian persetujuan tersebut disampaikan melalui SABH.

Apa sanksi jika tidak menyampaikan?

Berdasarkan Permenkum 49/2025, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH.

Apa dampak jika akses SABH diblokir?

Perusahaan dapat mengalami hambatan dalam mengajukan perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, dan tindakan administrasi hukum lain yang memerlukan akses ke sistem tersebut.

Butuh Bantuan Kepatuhan Administrasi PT?

Pastikan RUPS Tahunan dan pelaporannya dilakukan sesuai ketentuan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh