Author: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas penerimaan pajak triwulan I 2026 dan kaitannya dengan utang negara. Penerimaan pajak negara pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp394,8 triliun. Namun di balik peningkatan tersebut, utang pemerintah hingga Maret 2026 juga dilaporkan mengalami kenaikan yang mendekati Rp10 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak triwulan I 2026 tumbuh sebesar 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi nasional serta implementasi sistem Coretax yang dinilai mulai berjalan lebih optimal.

Rincian Penerimaan Pajak Triwulan I 2026

Berdasarkan rincian penerimaan pajak, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp155,6 triliun. Sementara itu, penerimaan dari PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 mencapai Rp76,7 triliun.

Selanjutnya, penerimaan dari PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp61,3 triliun, sedangkan PPh Badan menyumbang Rp43,3 triliun. Adapun penerimaan pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun. DJP juga mencatat adanya potensi penerimaan dari SPT berstatus kurang bayar sebesar Rp62,11 triliun.

Penerimaan Pajak Triwulan I 2026 dan Utang Negara

Meski penerimaan pajak menunjukkan tren positif, kondisi tersebut tidak otomatis membuat utang negara langsung menurun. Hal ini karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya ditentukan oleh sisi penerimaan, tetapi juga dipengaruhi besarnya belanja dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Selama pengeluaran negara masih lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah tetap berpotensi menambah utang untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti subsidi energi, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, hingga program prioritas nasional lainnya.

Namun, pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori aman. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75%, masih berada di bawah batas maksimal 60% sesuai ketentuan Undang-Undang. Selain itu, sekitar 87% pembiayaan utang pemerintah berasal dari obligasi negara, sehingga struktur utang dinilai masih didominasi oleh pasar keuangan domestik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa pertumbuhan penerimaan pajak triwulan I 2026?

20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pajak apa yang berkontribusi terbesar?

PPN dan PPnBM memberi kontribusi terbesar, sedangkan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat Rp61,3 triliun dan PPh Badan Rp43,3 triliun.

Apakah utang negara otomatis turun?

Tidak. Selama pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah tetap berpotensi menambah utang, meski kondisi fiskal dinilai masih aman.

Butuh Konsultan Pajak?

Kami siap membantu kewajiban perpajakan bisnis Anda. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah untuk kelas ekonomi domestik. Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Insentif ini diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 25 April 2026. Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas kenaikan harga avtur, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan harga tiket penerbangan.

PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Skema PPN DTP

Insentif PPN ini diberikan dalam skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan berlaku selama 60 hari sejak tanggal implementasi, yakni hingga sekitar 23 Juni 2026.

PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Transaksi Dikecualikan

Namun, tidak seluruh transaksi tiket dapat memanfaatkan fasilitas ini. PPN tidak akan ditanggung pemerintah apabila pembelian tiket atau jadwal penerbangan dilakukan di luar periode insentif, penumpang menggunakan kelas selain ekonomi, atau maskapai tidak memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.

Kewajiban Administratif Maskapai

Mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2026, maskapai penerbangan memiliki sejumlah kewajiban administratif. Di antaranya adalah menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, mencantumkan keterangan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), serta menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat 31 Juli 2026.

Seluruh proses pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan format rincian yang telah ditentukan sesuai lampiran dalam regulasi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi sektor transportasi udara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa dasar insentif PPN tiket pesawat?

PMK Nomor 24 Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 25 April 2026, untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Berapa lama insentif berlaku?

Selama 60 hari sejak tanggal implementasi, dalam skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).

Apa kewajiban maskapai?

Maskapai memiliki sejumlah kewajiban administratif, dengan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP sesuai format rincian yang ditentukan.

Butuh Bantuan PPN Perusahaan?

Pahami ketentuan insentif PPN agar administrasi perusahaan sesuai aturan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Berikut penjelasan mengapa PT tidak beroperasi wajib lapor SPT Badan. Jakarta, Wellner Consulting — Perusahaan berbentuk PT yang sudah tidak beroperasi tetap memiliki kewajiban perpajakan selama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan masih berstatus aktif. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tetap dianggap sebagai Wajib Pajak aktif sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan.

PT Tidak Beroperasi Wajib Lapor SPT Badan: Kenapa Tetap Wajib?

Kewajiban ini muncul karena administrasi perpajakan didasarkan pada status NPWP, bukan pada ada atau tidaknya aktivitas usaha. Selain itu, otoritas pajak tidak secara otomatis mengetahui apakah suatu perusahaan masih menjalankan kegiatan operasional atau telah berhenti.

Pelaporan SPT Tahunan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kondisi aktual perusahaan, sekaligus menjaga kepatuhan administrasi perpajakan.

Sanksi PT Tidak Beroperasi Wajib Lapor SPT Badan yang Terlambat

Perlu diperhatikan, keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Badan tetap dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000, meskipun perusahaan tidak memiliki aktivitas usaha.

PT Tidak Beroperasi Wajib Lapor SPT Badan: Pilihan Perusahaan

Riwayat kepatuhan pelaporan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengajuan penonaktifan atau penghapusan NPWP Badan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi, disarankan tetap melaporkan SPT dengan status nihil atau segera mengurus penonaktifan NPWP guna menghindari potensi risiko di kemudian hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PT yang tidak beroperasi tetap wajib lapor SPT Tahunan?

Ya, selama NPWP Badan masih berstatus aktif. Kewajiban didasarkan pada status NPWP, bukan pada ada atau tidaknya aktivitas usaha.

Berapa denda terlambat lapor SPT Tahunan Badan?

Dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000, meskipun perusahaan tidak memiliki aktivitas usaha.

Apa yang sebaiknya dilakukan PT yang sudah tidak beroperasi?

Tetap melaporkan SPT dengan status nihil atau segera mengurus penonaktifan NPWP, untuk menghindari risiko di kemudian hari.

Butuh Bantuan Lapor SPT Badan atau Penonaktifan NPWP?

Jika perusahaan Anda sudah tidak beroperasi dan Anda ingin kewajiban pajaknya dirapikan, tim kami dapat membantu. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas Coretax tidak bisa diakses dan langkah yang diimbau DJP. Sistem Coretax dilaporkan tidak dapat diakses pada sore hari ini. Gangguan tersebut diduga terjadi akibat lonjakan jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan, sehingga menyebabkan sistem mengalami downtime.

Coretax Tidak Bisa Diakses: Belum Ada Estimasi Pemulihan

Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi terkait estimasi waktu pemulihan layanan. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pelaporan SPT Tahunan, terutama di tengah meningkatnya aktivitas akses menjelang batas waktu pelaporan.

Coretax Tidak Bisa Diakses: Imbauan bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak diimbau untuk tetap memantau secara berkala melalui situs resmi Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id, serta mencoba kembali akses sistem secara periodik hingga layanan kembali normal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang terjadi pada Coretax?

Sistem Coretax dilaporkan tidak dapat diakses pada sore hari tersebut, diduga akibat lonjakan akses.

Apakah ada estimasi waktu pemulihan?

Belum terdapat informasi resmi terkait estimasi waktu pemulihan layanan.

Apa imbauan bagi Wajib Pajak?

Memantau secara berkala melalui situs resmi Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id serta mencoba kembali mengakses sistem.

Butuh Bantuan Lapor Pajak di Coretax?

Jangan menunggu mendekati tenggat saat sistem sedang ramai. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas error 404 di Coretax dan langkah mengatasinya. Menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan, sejumlah Wajib Pajak mengeluhkan munculnya error 404 saat mengakses sistem Coretax. Gangguan ini kerap menghambat proses pelaporan, terutama di periode sibuk mendekati tenggat waktu.

Cara Mengatasi Error 404 di Coretax

Menanggapi hal tersebut, Kring Pajak memberikan beberapa langkah yang dapat dilakukan Wajib Pajak ketika mengalami error 404 pada Coretax. Pertama, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil. Kedua, hapus cache dan cookies pada browser yang digunakan. Ketiga, coba akses Coretax melalui mode incognito atau private browsing. Keempat, gunakan browser atau perangkat lain sebagai alternatif.

“Mohon kesediaannya juga untuk mencoba secara berkala ya, Kak. Apabila masih terkendala, silakan Kakak meminta bantuan untuk dibuatkan tiket permasalahan ke sistem (Melati) dengan menghubungi KPP atau Kring Pajak di telepon Kring Pajak 1500200, live chat di https://pajak.go.id, atau email pengaduan@pajak.go.id,” tulis Kring Pajak.

Jika Error 404 di Coretax Belum Teratasi

Selain itu, Wajib Pajak juga dapat menghubungi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut apabila kendala tidak kunjung teratasi.

Kendala Teknis Coretax Menjelang Tenggat

Di sisi lain, kendala teknis pada Coretax memang menjadi perhatian pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa sistem Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan, termasuk dari sisi desain dan implementasi, yang saat ini terus dalam proses penyempurnaan.

Dengan meningkatnya intensitas penggunaan sistem menjelang deadline, Wajib Pajak diimbau untuk tidak menunda pelaporan serta melakukan pengecekan secara berkala guna menghindari kendala teknis yang berulang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dilakukan pertama kali saat error 404 di Coretax?

Menurut Kring Pajak, pastikan koneksi internet stabil lalu hapus cache dan cookies pada browser yang digunakan.

Bagaimana jika error 404 masih berlanjut?

Coba akses secara berkala. Bila masih terkendala, minta dibuatkan tiket permasalahan ke sistem (Melati) dengan menghubungi KPP atau Kring Pajak di 1500200, atau datangi kantor pajak terdekat.

Apakah sebaiknya menunda pelaporan SPT?

Tidak. Wajib Pajak diimbau tidak menunda pelaporan dan melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari kendala teknis yang berulang.

Butuh Bantuan Lapor SPT di Coretax?

Jangan menunggu mendekati tenggat saat sistem sedang ramai. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas penipuan mengatasnamakan DJP dan risiko jasa joki Coretax. Wajib Pajak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, terutama di tengah maraknya penggunaan sistem digital seperti Coretax. Selain itu, praktik penggunaan jasa calo atau joki pelaporan SPT juga menjadi risiko yang tidak boleh diabaikan.

Modus Penipuan Mengatasnamakan DJP

Beberapa ciri umum penipuan yang perlu diwaspadai antara lain:

• Menghubungi melalui WhatsApp, SMS, atau telepon dengan mengaku sebagai petugas DJP
• Mengirimkan tautan mencurigakan untuk login atau pembaruan data
• Meminta korban mengunduh aplikasi tertentu atau mengklik link terkait Coretax
• Meminta data sensitif seperti nomor rekening, kode OTP, atau bahkan meminta pembayaran
• Memberikan ancaman berupa denda atau pemblokiran akun jika tidak mengikuti instruksi

Perlu diingat, DJP tidak pernah meminta data rahasia atau melakukan penagihan melalui jalur tidak resmi.

Penipuan Mengatasnamakan DJP dan Jasa Joki Coretax

Di sisi lain, maraknya penawaran jasa pengisian SPT dengan harga murah di media sosial juga perlu diwaspadai. Meskipun terlihat praktis, penggunaan jasa tidak resmi ini memiliki berbagai risiko, di antaranya:

• Kebocoran data pribadi dan data perpajakan
• Akun perpajakan digunakan atau diambil alih tanpa kontrol
• Potensi masalah hukum akibat aktivitas ilegal
• Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, seperti pinjaman online
• Risiko penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab

Untuk itu, Wajib Pajak disarankan menjaga keamanan data pribadi dan tidak sembarangan memberikan akses kepada pihak lain.

Jika membutuhkan bantuan dalam pelaporan SPT Tahunan, sebaiknya menggunakan jasa konsultan pajak resmi seperti Wellner Consulting yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Keuangan agar prosesnya aman, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa ciri penipuan mengatasnamakan DJP?

Menghubungi lewat WhatsApp, SMS, atau telepon dengan mengaku petugas DJP, mengirim tautan mencurigakan untuk login atau pembaruan data, serta meminta korban mengunduh aplikasi tertentu.

Apakah DJP meminta data rahasia atau menagih lewat jalur tidak resmi?

Tidak. DJP tidak pernah meminta data rahasia atau melakukan penagihan melalui jalur tidak resmi.

Apa risiko memakai jasa joki Coretax?

Kebocoran data pribadi dan perpajakan, akun digunakan atau diambil alih tanpa kontrol, potensi masalah hukum, serta penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.

Butuh Konsultan Pajak Resmi?

Gunakan jasa konsultan pajak resmi yang terdaftar dan diawasi Kementerian Keuangan. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas penyebab data Coretax tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Sejumlah Wajib Pajak mengeluhkan ketidaksesuaian data yang muncul pada sistem Coretax dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Hal ini tidak lepas dari mekanisme prepopulated system yang digunakan, di mana data perpajakan ditarik dan dicocokkan dari berbagai sumber, bukan hanya berdasarkan input internal perusahaan.

Faktor Penyebab Data Coretax Tidak Sesuai

Akibatnya, perbedaan kecil sekalipun dapat menyebabkan angka yang ditampilkan di sistem terlihat tidak sama. Kondisi ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor, seperti data dari pihak ketiga yang belum sinkron atau mengalami kesalahan input, perbedaan waktu pelaporan antara perusahaan dan pihak lawan transaksi, hingga adanya selisih antara laporan PPN dan laporan keuangan.

Data Coretax Tidak Sesuai: Faktor Internal dan Kendala Teknis

Selain itu, faktor internal juga turut berpengaruh, seperti kesalahan pengisian data (misalnya NPWP, nilai transaksi, atau kode pajak) serta kendala teknis mengingat sistem Coretax masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.

Menjaga Konsistensi Data Coretax

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, perbedaan data sekecil apa pun kini lebih mudah terdeteksi. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan konsistensi dan akurasi data yang dilaporkan agar tidak menimbulkan selisih yang berpotensi memicu klarifikasi dari otoritas pajak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa data Coretax bisa tidak sesuai kondisi bisnis?

Sejumlah Wajib Pajak mengeluhkan ketidaksesuaian karena perbedaan kecil sekalipun dapat membuat angka yang ditampilkan terlihat tidak sama, antara lain akibat data dari pihak ketiga.

Faktor internal apa yang berpengaruh?

Kesalahan pengisian data, misalnya NPWP, nilai transaksi, atau kode pajak, serta kendala teknis pada sistem.

Apa yang perlu dilakukan Wajib Pajak?

Memastikan konsistensi dan akurasi data yang dilaporkan, karena perbedaan data sekecil apa pun kini lebih mudah terdeteksi.

Butuh Bantuan Rekonsiliasi Data di Coretax?

Konsistensi data membantu Anda menjelaskan perbedaan bila ada. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membandingkan skema pajak UMKM vs skema pajak normal. Pemilihan tarif pajak bagi pelaku usaha tidak bisa disamaratakan, karena skema pajak UMKM dan skema pajak normal memiliki mekanisme perhitungan serta dampak yang berbeda terhadap kondisi keuangan bisnis.

Skema Pajak UMKM: Dihitung dari Omzet

Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dihitung langsung dari omzet tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Skema ini menawarkan kemudahan dari sisi perhitungan dan administrasi, sehingga cocok bagi pelaku usaha dengan pencatatan sederhana. Namun, konsekuensinya, pajak tetap harus dibayar meskipun usaha tidak menghasilkan keuntungan, karena dasar pengenaannya adalah omzet. Fasilitas ini berlaku bagi usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Skema Pajak UMKM vs Skema Pajak Normal: Dasar Perhitungannya

Di sisi lain, skema pajak normal atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang umumnya dikenakan sebesar 22% dihitung berdasarkan laba kena pajak. Artinya, kewajiban pajak hanya timbul ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Skema ini memberikan fleksibilitas lebih karena perusahaan dapat memanfaatkan biaya sebagai pengurang pajak serta mengoptimalkan kredit pajak. Namun, dari sisi administrasi, skema ini menuntut pencatatan yang lebih kompleks, termasuk penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal.

Memilih antara Skema Pajak UMKM vs Skema Pajak Normal

Dengan demikian, pemilihan skema pajak yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing bisnis, terutama dari aspek omzet, margin keuntungan, serta kesiapan dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana skema pajak UMKM dihitung?

Tarif 0,5% dihitung langsung dari omzet tanpa mempertimbangkan laba atau rugi.

Bagaimana skema pajak normal dihitung?

PPh Badan yang umumnya dikenakan sebesar 22% dihitung berdasarkan laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak hanya timbul ketika perusahaan memperoleh keuntungan.

Bagaimana memilih skema pajak yang tepat?

Pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi bisnis, terutama omzet, margin keuntungan, dan kesiapan dalam mengelola administrasi perpajakan.

Butuh Bantuan Memilih Skema Pajak?

Konsultasikan kondisi omzet dan laba bisnis Anda sebelum menentukan skema pajak. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas restitusi pajak diperkuat melalui regulasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan regulasi baru terkait restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Aturan ini akan menggantikan ketentuan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem perpajakan.

Latar Belakang Restitusi Pajak Diperkuat

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya nilai restitusi pada tahun 2025 yang mencapai Rp361 triliun yang turut memengaruhi anjlognya penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dalam proses pengajuan restitusi.

Tujuan Aturan Restitusi Pajak Diperkuat

Melalui aturan baru ini, pemerintah berfokus untuk memastikan bahwa restitusi hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat. Langkah ini bukan dimaksudkan untuk membatasi hak Wajib Pajak, melainkan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengembalian pajak.

Sehingga, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih tertib dalam administrasi perpajakan, termasuk dalam penyusunan dan penyampaian data yang lengkap dan valid. Ke depan, pengajuan restitusi tidak lagi dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh dasar perhitungan dan dokumen yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang disiapkan Menkeu terkait restitusi pajak?

Regulasi baru terkait restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Apa latar belakangnya?

Tingginya nilai restitusi pada 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Apa tujuan aturan baru ini?

Memastikan restitusi hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat.

Butuh Bantuan Mengajukan Restitusi?

Data yang lengkap dan valid membantu proses administrasi perpajakan lebih tertib. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Banyak perusahaan masih menganggap laporan keuangan hanya sebagai kewajiban administratif. Padahal, dalam praktiknya, laporan keuangan merupakan fondasi utama dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan.

Manfaat Laporan Keuangan yang Rapi untuk SPT Badan

Laporan keuangan yang tersusun rapi akan sangat membantu mempercepat proses pengisian SPT serta meminimalkan potensi kesalahan, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan ketika sistem cenderung lebih padat. Dengan data yang terstruktur, perusahaan dapat melakukan pelaporan secara lebih efisien dan akurat.

Langkah Menyiapkan Laporan Keuangan untuk Perpajakan

Agar laporan keuangan siap digunakan untuk kepentingan perpajakan, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan sebaiknya menggunakan format laporan keuangan yang selaras dengan template yang digunakan dalam sistem Coretax DJP, sesuai dengan karakteristik dan jenis usaha. Hal ini akan memudahkan proses input data saat pelaporan.

Kedua, pencatatan transaksi perlu dilakukan secara rutin dan konsisten sepanjang tahun, bukan hanya dilakukan menjelang akhir periode. Kebiasaan menunda pencatatan justru berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data.

Ketiga, perusahaan perlu memahami dengan baik klasifikasi biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan laba fiskal.

Keempat, sebelum SPT disampaikan, perusahaan disarankan untuk melakukan review menyeluruh terhadap laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dilaporkan telah sesuai, lengkap, dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Laporan Keuangan yang Terstruktur Memudahkan Pelaporan SPT

Dengan pengelolaan laporan keuangan yang baik dan terstruktur, proses pelaporan SPT Tahunan Badan tidak lagi menjadi beban yang rumit, melainkan bagian dari sistem administrasi yang terkontrol dan lebih mudah dijalankan.

SPT Badan Berisiko Diperiksa DJP Jika Abaikan Hal Ini

Butuh Pendampingan Pajak untuk Bisnis Anda?

Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh