Author: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Berikut cara cek bupot lawan transaksi Coretax langkah demi langkah. Wajib Pajak kini dapat mengecek Bukti Potong (Bupot) dari lawan transaksi melalui Coretax DJP. Fitur ini memudahkan Wajib Pajak untuk memastikan bukti pemotongan pajak yang diterbitkan oleh pihak lain sudah tercatat dalam sistem.

Bukti potong penting untuk memastikan data pemotongan pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Selain itu, dokumen tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu data pendukung dalam pelaporan SPT.

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengecek Bupot dari lawan transaksi di Coretax DJP, yaitu melalui menu e-Bupot dan Dokumen Saya.

Cek Bupot Lawan Transaksi Coretax Melalui e-Bupot

1. Login ke Coretax DJP menggunakan NPWP/NIK dan kata sandi.
2. Jika mewakili badan usaha, lakukan impersonate ke akun Wajib Pajak terkait.
3. Buka menu e-Bupot pada dashboard, lalu pilih Bukti Potong Saya.
4. Pilih jenis bukti potong (seperti BP21, BPPU Unifikasi), Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
5. Klik Cari atau Refresh jika data belum muncul.
6. Klik ikon Mata untuk melihat detail atau PDF untuk mengunduh bukti potong.

Cek Bupot Lawan Transaksi Coretax Lewat Menu Dokumen Saya

1. Login ke Coretax DJP.
2. Pilih Portal Saya → Dokumen Saya.
3. Klik Refresh untuk memuat dokumen terbaru.
4. Cari dokumen terkait Bukti Potong/BPPU.
5. Gulir ke kanan, lalu klik Unduh.

Setelah Cek Bupot Lawan Transaksi Coretax: Yang Perlu Diperiksa

Setelah mengunduh bukti potong, pastikan informasi yang tercantum di dalamnya sudah sesuai dengan transaksi. Periksa identitas pihak yang dipotong, masa pajak, jenis pajak, serta nilai penghasilan dan pajak yang dipotong.

Jika terdapat data yang tidak sesuai atau bukti potong belum muncul di Coretax, Wajib Pajak sebaiknya melakukan konfirmasi kepada lawan transaksi yang menerbitkan bukti potong tersebut.

Dengan mengecek Bupot secara berkala melalui Coretax DJP, Wajib Pajak dapat memastikan data pemotongan pajak sudah tercatat dengan benar sebelum digunakan dalam proses pelaporan SPT.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Di mana Bupot dari lawan transaksi bisa dicek di Coretax?

Melalui menu e-Bupot (Bukti Potong Saya) atau melalui Portal Saya, lalu Dokumen Saya.

Bagaimana jika bukti potong belum muncul di Coretax?

Lakukan konfirmasi kepada lawan transaksi yang menerbitkan bukti potong tersebut.

Apa saja yang perlu diperiksa pada bukti potong?

Identitas pihak yang dipotong, masa pajak, jenis pajak, serta nilai penghasilan dan pajak yang dipotong.

Butuh Bantuan Merekonsiliasi Bukti Potong?

Jika Anda ingin bukti potong dan pelaporan SPT dicek agar sesuai sebelum dilaporkan, tim kami dapat membantu. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas insentif pajak ETF emas yang sedang disiapkan DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menggodok insentif pajak untuk produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia resmi meluncurkan ETF Emas yang mulai diperdagangkan pada 10 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia.

Rencana pemberian insentif pajak ini membuat ETF emas semakin menarik perhatian investor. Lantas, apa sebenarnya ETF emas dan bagaimana perlakuan pajaknya?

Apa Itu ETF Emas dan Insentif Pajak ETF Emas?

Exchange Traded Fund (ETF) merupakan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa seperti saham.

Pada ETF berbasis emas, underlying atau aset yang menjadi dasar produk tersebut adalah emas. Dengan demikian, investor dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas tanpa harus membeli dan menyimpan emas batangan secara langsung.

ETF emas dapat dibeli melalui rekening efek seperti instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, produk yang dibeli bukanlah saham perusahaan, melainkan unit reksa dana dengan underlying emas.

Meski cara transaksinya mirip, ETF emas dan saham merupakan instrumen yang berbeda.

Saham memberikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Sementara itu, ETF emas memberikan eksposur kepada investor terhadap pergerakan harga emas melalui unit reksa dana yang diperdagangkan di bursa.

Secara sederhana, ETF emas dapat dipahami sebagai kombinasi antara reksa dana, mekanisme perdagangan di bursa, dan aset emas.

Insentif Pajak ETF Emas

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa secara teknis, aspek perpajakan ETF emas seharusnya dapat diperlakukan seperti surat berharga.

Dengan pendekatan tersebut, ETF emas berpotensi memperoleh pembebasan dari PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meski demikian, penerapannya masih memerlukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ditjen SEF Kementerian Keuangan. Artinya, investor masih perlu menunggu ketentuan resmi sebelum insentif tersebut benar-benar berlaku.

Keuntungan Investasi ETF Emas

Tidak Perlu Menyimpan Emas Fisik

Investor tidak perlu membeli, menyimpan, atau menjaga emas batangan secara langsung. Eksposur terhadap harga emas diperoleh melalui ETF yang diperdagangkan di bursa.

Dapat Diperdagangkan di Bursa

ETF emas dapat diperjualbelikan melalui mekanisme perdagangan di bursa sehingga transaksi dapat dilakukan menggunakan rekening efek.

Bisa Menjadi Instrumen Diversifikasi

Emas dapat digunakan sebagai salah satu aset dalam diversifikasi portofolio investasi. Dengan ETF emas, investor dapat memperoleh eksposur terhadap emas tanpa harus memiliki emas fisik.

Risiko Investasi ETF Emas

Meski menawarkan sejumlah keuntungan, ETF emas tetap memiliki risiko investasi yang perlu diperhatikan.

Harga emas turun: Jika harga emas mengalami penurunan, nilai ETF emas juga dapat ikut tertekan.

Harga ETF berfluktuasi: Harga ETF di bursa dapat berubah mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran.

Risiko likuiditas: Tidak selalu tersedia pembeli dalam jumlah besar pada harga yang diinginkan ketika investor ingin menjual ETF.

Biaya transaksi dan pengelolaan: Investor tetap perlu memperhitungkan biaya pengelolaan ETF serta biaya transaksi ketika membeli atau menjual unit ETF.

ETF emas menawarkan cara yang lebih praktis bagi investor untuk memperoleh eksposur terhadap harga emas tanpa harus menyimpan emas fisik. Terlebih, jika rencana insentif pajak PPh 22 dan PPN benar-benar diterapkan, biaya perpajakan atas instrumen tersebut berpotensi menjadi lebih ringan.

Namun, ETF emas tetap merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko. Investor perlu memahami mekanisme perdagangan, biaya, likuiditas, serta risiko perubahan harga emas sebelum mengambil keputusan investasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan ETF emas mulai diperdagangkan?

Mulai 10 Agustus 2026, bertepatan dengan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia.

Apa insentif pajak yang disiapkan untuk ETF emas?

Berpotensi memperoleh pembebasan dari PPh Pasal 22 dan PPN apabila diperlakukan seperti surat berharga, dan penerapannya masih memerlukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Ditjen SEF.

Apa risiko investasi ETF emas?

Harga emas turun, harga ETF berfluktuasi, risiko likuiditas, serta biaya transaksi dan pengelolaan.

Butuh Bantuan Pajak Investasi?

Pahami perlakuan pajak instrumen investasi Anda sebelum menyampaikan SPT. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas isu pajak rumah kontrakan 2027 dan bantahan DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan menjadikan seluruh pemilik rumah kontrakan dan properti sewaan sebagai sasaran pajak pada 2027.

Asal Isu Pajak Rumah Kontrakan

Isu tersebut sebelumnya mencuat dalam pembahasan Forum Komunikasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik properti sewaan.

Penjelasan DJP soal Pajak Rumah Kontrakan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, pajak atas penghasilan dari rumah kontrakan atau properti yang disewakan bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diterapkan pada 2027. Kewajiban perpajakan atas penghasilan sewa telah diatur dan berlaku sebelumnya.

Artinya, pemilik rumah kontrakan atau properti yang memperoleh penghasilan dari kegiatan penyewaan tetap perlu memperhatikan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Pajak Rumah Kontrakan 2027

Meski demikian, DJP memastikan bahwa belum terdapat program kerja pada 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewaan.

Pengawasan perpajakan tetap dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pengawasan tersebut tidak dilakukan hanya berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan atau properti sewaan.

DJP akan mempertimbangkan profil dan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Berdasarkan penjelasan DJP, tidak ada kebijakan baru yang secara khusus menjadikan seluruh pemilik rumah kontrakan sebagai target pajak pada 2027.

Yang perlu dipahami, penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan memang telah memiliki ketentuan perpajakan. Karena itu, pemilik properti tetap perlu memastikan penghasilan sewanya telah diperlakukan dan dilaporkan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, isu mengenai pemerintah yang akan menerapkan “pajak baru khusus pemilik rumah kontrakan pada 2027” perlu dilihat secara lebih hati-hati. Penguatan pengawasan pajak bukan berarti seluruh pemilik properti sewaan otomatis menjadi sasaran pemeriksaan atau penagihan pajak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah pajak rumah kontrakan adalah pajak baru?

Bukan. Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan telah menjadi objek pajak, sehingga bukan jenis pajak baru yang diterapkan pada 2027.

Apakah pemilik rumah kontrakan menjadi target khusus 2027?

Belum ada program kerja pada 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewaan.

Bagaimana pengawasannya?

DJP mempertimbangkan profil dan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan.

Butuh Bantuan Pajak Penghasilan Sewa?

Pemilik properti yang menyewakan tetap perlu memperhatikan kewajiban perpajakannya. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas role penandatangan SPT Masa PPh 21/26 (Hanya Induk) di Coretax. Coretax DJP kini menyediakan role baru untuk Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk). Role ini dibuat untuk membatasi akses penandatangan terhadap informasi sensitif, khususnya data gaji dan penghasilan pegawai yang tercantum dalam lampiran SPT.

Sebelumnya, pihak yang ditunjuk sebagai penandatangan SPT dapat mengakses seluruh bagian SPT, termasuk lampiran yang memuat rincian penghasilan pegawai. Dengan adanya role baru ini, akses tersebut dapat dibatasi sehingga pihak yang hanya memiliki kewenangan untuk mengesahkan SPT tidak perlu melihat informasi payroll secara keseluruhan.

Perbedaan Role Baru dan Role Lama di Coretax

Mengapa Role Penandatangan SPT Masa PPh 21/26 Penting?

Pemisahan akses menjadi penting karena SPT Masa PPh Pasal 21/26 memuat informasi penghasilan pegawai yang bersifat sensitif.

Dengan role Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk), perusahaan dapat menerapkan prinsip akses berbasis kewenangan. Pihak yang hanya bertugas melakukan pengesahan SPT tidak perlu memperoleh akses terhadap rincian gaji seluruh pegawai.

Sementara itu, proses penyusunan dan pengelolaan data SPT tetap dapat dilakukan oleh pihak yang memang bertanggung jawab, seperti tim HR, Payroll, Finance, atau staf pajak.

Cara Mengatur Role Penandatangan SPT Masa PPh 21 di Coretax

PIC perusahaan dapat mengatur role pengguna melalui fitur Wakil/Kuasa Saya di Coretax. Berikut langkah-langkahnya:

1. PIC melakukan impersonate atau membuka akun perusahaan di Coretax.
2. Pilih menu Portal Saya.
3. Klik Profil Saya.
4. Pilih Wakil/Kuasa Saya.
5. Klik Assign Role.
6. Tentukan jenis akses sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pengguna.

Dengan pengaturan role yang tepat, perusahaan dapat memastikan setiap pengguna hanya memperoleh akses sesuai kebutuhannya, sekaligus membantu menjaga kerahasiaan informasi penghasilan pegawai dalam proses administrasi perpajakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu role Penandatangan SPT Masa PPh 21/26 (Hanya Induk)?

Role baru di Coretax untuk membatasi akses penandatangan terhadap informasi sensitif, khususnya data gaji pegawai.

Apa bedanya dengan role lama?

Role baru tidak dapat melihat Lampiran I–B, II, dan III, sedangkan role lama dapat melihat seluruh lampiran SPT.

Bagaimana cara mengatur role pengguna?

PIC melakukan impersonate ke akun perusahaan, buka Portal Saya, Profil Saya, lalu Wakil/Kuasa Saya, klik Assign Role, dan tentukan jenis akses sesuai fungsi dan kewenangan.

Butuh Bantuan Pengelolaan Akses Coretax?

Pengaturan role yang tepat membantu menjaga kerahasiaan data penghasilan pegawai. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas pencegahan penunggak pajak ke luar negeri. Memiliki utang pajak bukan hanya soal kewajiban membayar kepada negara. Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak yang memiliki tunggakan juga dapat dikenai tindakan pencegahan ke luar negeri.

Pencegahan Penunggak Pajak ke Luar Negeri Sepanjang 2025

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tercatat telah mencegah 255 penunggak pajak bepergian ke luar negeri. Tindakan tersebut dilakukan melalui 298 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dengan total utang pajak mencapai sekitar Rp1,72 triliun.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong penunggak pajak segera menyelesaikan kewajibannya sekaligus memberikan efek jera.

Syarat Pencegahan Penunggak Pajak ke Luar Negeri

Tidak semua Wajib Pajak yang memiliki tunggakan otomatis dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi kondisi tertentu, salah satunya memiliki utang pajak minimal Rp100 juta.

Selain jumlah utang, Wajib Pajak juga harus dinilai diragukan memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

Artinya, keberadaan tunggakan saja tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicegah ke luar negeri. Terdapat ketentuan dan pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum tindakan pencegahan dilakukan.

Masa Pencegahan ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri dapat diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, masa pencegahan dapat berlangsung paling lama 6 bulan.

Apabila masih memenuhi ketentuan, masa pencegahan tersebut dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.

Dengan demikian, penunggak pajak yang dikenai tindakan ini dapat menghadapi pembatasan perjalanan ke luar negeri hingga jangka waktu tertentu selama kewajiban perpajakannya belum diselesaikan.

Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri

Pencegahan tidak selalu harus berlangsung sampai masa berlakunya berakhir. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dicabut.

Salah satunya apabila utang pajak telah dilunasi. Pencegahan juga dapat dicabut apabila Wajib Pajak menyerahkan aset yang nilainya mencukupi untuk melunasi utang pajak.

Selain itu, pencabutan dapat dilakukan apabila terdapat putusan Pengadilan Pajak, Wajib Pajak memperoleh persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maupun terdapat alasan kemanusiaan atau kepentingan umum tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus pencegahan ke luar negeri menunjukkan bahwa tunggakan pajak dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius apabila tidak segera diselesaikan.

Karena itu, Wajib Pajak yang memiliki utang pajak sebaiknya segera mengecek jumlah kewajiban, memahami dasar tagihan, serta mencari solusi penyelesaian apabila belum mampu melunasi sekaligus.

Jangan sampai tunggakan pajak yang dibiarkan justru berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menghambat aktivitas Wajib Pajak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa penunggak pajak yang dicegah ke luar negeri pada 2025?

DJP tercatat mencegah 255 penunggak pajak bepergian ke luar negeri sepanjang 2025.

Berapa lama masa pencegahan?

Pada dasarnya paling lama 6 bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan apabila masih memenuhi ketentuan.

Kapan pencegahan dapat dicabut?

Antara lain bila utang pajak telah dilunasi, Wajib Pajak menyerahkan aset yang nilainya mencukupi, ada putusan Pengadilan Pajak, atau Wajib Pajak memperoleh persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Butuh Bantuan Menyelesaikan Utang Pajak?

Segera cek jumlah kewajiban dan cari solusi penyelesaian agar tunggakan tidak berkembang menjadi masalah lebih besar. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini menjelaskan deposit pajak Coretax dan mengapa setor deposit bukan berarti pajak sudah lunas. Kehadiran fitur Deposit Pajak di Coretax DJP memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, masih ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan: menyetorkan dana ke Deposit Pajak tidak otomatis berarti kewajiban pajak sudah dibayar atau lunas.

Apa Itu Deposit Pajak Coretax?

Secara sederhana, Deposit Pajak dapat dianalogikan seperti e-wallet khusus untuk kebutuhan pembayaran pajak. Ketika Wajib Pajak mengisi saldo, dana tersebut tersimpan pada akun Coretax dan belum dialokasikan sebagai pembayaran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN, maupun jenis pajak lainnya.

Saldo tersebut baru digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan ketika dialokasikan sesuai dengan jenis dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Dengan kata lain, saldo Deposit Pajak bukan sama dengan pembayaran pajak. Wajib Pajak tetap perlu memastikan saldo tersebut telah digunakan untuk melunasi kewajiban pajak yang muncul.

Sebelum penerapan Coretax, proses pembayaran pajak pada umumnya dilakukan dengan menghitung pajak, membuat kode billing, melakukan pembayaran, kemudian melaporkan SPT.

Dalam mekanisme Coretax, untuk jenis pajak tertentu, alurnya dapat berubah menjadi pelaporan SPT terlebih dahulu, kemudian sistem menghitung kewajiban pajak dan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang masih kurang bayar.

Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran, DJP menyediakan fitur Deposit Pajak. Wajib Pajak dapat menyisihkan dana terlebih dahulu sehingga ketika muncul kewajiban pajak kurang bayar, saldo yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Contoh Penggunaan Deposit Pajak Coretax

Sebagai contoh, PT ABC memiliki saldo Deposit Pajak sebesar Rp100 juta. Pada akhir bulan, perusahaan memiliki beberapa kewajiban pajak, yaitu PPh Pasal 21 sebesar Rp25 juta, PPh Pasal 23 sebesar Rp15 juta, dan PPN kurang bayar sebesar Rp40 juta.

Total kewajiban pajak perusahaan mencapai Rp80 juta.

Saldo Deposit Pajak kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari saldo awal Rp100 juta, sebesar Rp80 juta digunakan untuk pembayaran pajak sehingga perusahaan masih memiliki saldo Deposit Pajak sebesar Rp20 juta.

Saldo yang tersisa tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak berikutnya selama masih mencukupi dan dapat dialokasikan sesuai ketentuan.

Manfaat Deposit Pajak Coretax

Salah satu manfaat Deposit Pajak adalah Wajib Pajak tidak perlu selalu menyiapkan pembayaran dari awal setiap kali kewajiban pajak muncul. Selama saldo tersedia dan mencukupi, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran pajak sesuai mekanisme yang berlaku.

Fitur ini juga dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Dana pajak sudah disisihkan sebelumnya sehingga ketika muncul kewajiban kurang bayar, Wajib Pajak dapat menggunakan saldo yang tersedia tanpa harus menyiapkan dana secara mendadak.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Deposit Pajak juga dapat membantu perusahaan mengatur cash flow. Dana yang memang dialokasikan untuk pajak dapat dipisahkan dari dana operasional sehingga perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan kas.

Selain itu, pembayaran menjadi lebih praktis karena ketika SPT menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak dapat menggunakan saldo Deposit Pajak atau memilih melakukan pembayaran melalui kode billing baru sesuai kebutuhan.

Setor Deposit Pajak Bukan Berarti Pajak Lunas

Meski memberikan berbagai kemudahan, Wajib Pajak perlu memahami bahwa mengisi saldo Deposit Pajak bukan berarti kewajiban pajak telah selesai.

Dana yang disetorkan masih berstatus sebagai saldo deposit sampai digunakan atau dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pajak yang sesuai.

Karena itu, setelah melakukan penyetoran ke Deposit Pajak, Wajib Pajak tetap perlu memantau kewajiban perpajakan di Coretax dan memastikan saldo telah dialokasikan untuk pembayaran pajak yang muncul.

Dengan memahami perbedaan antara menyetor Deposit Pajak dan membayar pajak, Wajib Pajak dapat memanfaatkan fitur ini secara optimal sekaligus menghindari kesalahan dalam menganggap kewajiban perpajakan telah lunas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Deposit Pajak di Coretax?

Fitur yang dapat dianalogikan seperti e-wallet khusus pembayaran pajak. Saldo tersimpan di akun Coretax dan belum dialokasikan sebagai pembayaran pajak.

Apakah menyetor Deposit Pajak berarti pajak sudah lunas?

Tidak. Saldo baru digunakan memenuhi kewajiban pajak ketika dialokasikan sesuai jenis dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Apa manfaat Deposit Pajak?

Wajib Pajak tidak perlu selalu menyiapkan pembayaran dari awal, risiko keterlambatan pembayaran dapat berkurang, dan dana pajak dapat dipisahkan dari dana operasional.

Butuh Bantuan Mengelola Pembayaran Pajak?

Pantau kewajiban di Coretax dan pastikan saldo dialokasikan ke pajak yang muncul. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas tapping box dan perannya dalam pengawasan omzet hotel dan restoran. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi tapping box sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pengawasan transaksi dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor hospitality seperti hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan.

Penerapan teknologi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian antara omzet sebenarnya dengan omzet yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Apa Itu Tapping Box?

Tapping box merupakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sistem kasir atau Point of Sale (POS) milik pelaku usaha. Perangkat ini berfungsi merekam informasi transaksi secara elektronik dan mengirimkan data tersebut kepada pemerintah daerah melalui sistem yang telah ditentukan.

Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi usaha secara lebih cepat tanpa harus hanya bergantung pada laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak daerah.

Cara Kerja Tapping Box

Dalam penerapannya, tapping box bekerja dengan merekam transaksi yang dilakukan melalui sistem kasir. Ketika transaksi pembayaran dilakukan, informasi transaksi akan tercatat melalui sistem POS yang digunakan oleh pelaku usaha.

Perangkat tapping box kemudian mengambil data transaksi yang dikirimkan dari komputer kasir menuju printer struk. Data tersebut selanjutnya diteruskan secara otomatis ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui jaringan internet.

Informasi transaksi yang diterima pemerintah daerah kemudian dapat digunakan sebagai bahan validasi. Data tersebut dapat dibandingkan dengan laporan omzet dan kewajiban pajak daerah yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki basis data yang lebih objektif untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi usaha.

Tapping Box dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Hotel, restoran, kafe, dan sejumlah usaha hiburan termasuk sektor yang berkaitan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak tersebut pada dasarnya dipungut dari konsumen melalui transaksi barang atau jasa tertentu dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena transaksi pada sektor hospitality berlangsung dalam jumlah yang relatif tinggi dan terjadi setiap hari, pengawasan terhadap omzet menjadi salah satu aspek penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tanpa dukungan sistem pencatatan atau pemantauan transaksi secara digital, pemerintah daerah dapat menghadapi keterbatasan dalam memverifikasi kesesuaian antara transaksi sebenarnya dengan omzet yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Penerapan tapping box membuat aktivitas transaksi menjadi lebih mudah dipantau karena data yang tercatat pada sistem kasir dapat diteruskan kepada pemerintah daerah secara elektronik.

Dengan demikian, pelaku usaha menjadi lebih sulit untuk melaporkan omzet yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya hanya untuk mengurangi kewajiban pajak daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pencocokan antara data transaksi yang terekam dengan laporan pajak yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Namun, penerapan tapping box pada dasarnya bukan berarti seluruh transaksi usaha langsung dianggap sebagai pelanggaran. Sistem tersebut lebih berfungsi sebagai alat pengawasan dan validasi data untuk membantu pemerintah daerah memastikan kewajiban pajak telah dipenuhi berdasarkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Dampak Tapping Box bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha hospitality, kondisi ini semakin menegaskan pentingnya memiliki sistem pencatatan transaksi dan administrasi perpajakan yang rapi. Ketika data transaksi, pembukuan, dan pelaporan pajak konsisten, risiko munculnya perbedaan data saat dilakukan pengawasan juga dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, digitalisasi pengawasan melalui tapping box menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mengandalkan data transaksi aktual dalam mengawasi kepatuhan pajak. Pelaku usaha pun perlu memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar dan kewajiban pajak daerah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu tapping box?

Perangkat elektronik yang terhubung dengan sistem kasir atau Point of Sale (POS) milik pelaku usaha dan merekam informasi transaksi.

Bagaimana cara kerjanya?

Perangkat mengambil data transaksi yang dikirim dari komputer kasir ke printer struk, lalu meneruskannya secara otomatis ke pemerintah daerah.

Apakah semua transaksi otomatis dianggap pelanggaran?

Tidak. Sistem ini lebih berfungsi sebagai alat pengawasan dan validasi dibandingkan dengan laporan omzet.

Butuh Bantuan Pajak Daerah dan Administrasi Usaha?

Pencatatan transaksi dan administrasi perpajakan yang rapi penting bagi pelaku usaha hospitality. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas kapan wajib pajak langsung diperiksa DJP menurut SE-8/PJ/2026. Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pada umumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kepatuhan dan data perpajakan Wajib Pajak. Apabila dari proses tersebut ditemukan indikasi ketidakpatuhan atau adanya potensi kekurangan pembayaran pajak, DJP dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan, termasuk penerbitan SP2DK.

Wajib Pajak Langsung Diperiksa DJP: Dasar Ketentuan

Namun, ketentuan terbaru melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 memberikan ruang bagi DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kategori Wajib Pajak tertentu tanpa harus melalui tahapan penelitian komprehensif terlebih dahulu.

Ketentuan ini terutama berlaku bagi Wajib Pajak yang dinilai memiliki karakteristik atau kondisi tertentu sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung berdasarkan dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan.

Kategori Wajib Pajak yang Dapat Langsung Diperiksa

Salah satu kategori yang dapat langsung menjadi objek pemeriksaan adalah kontraktor minyak dan gas bumi (migas). Pemeriksaan terhadap kelompok ini dapat dilakukan dalam koordinasi Satgas Bersama yang melibatkan DJP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Selain itu, Wajib Pajak yang menjadi objek joint audit juga dapat diperiksa tanpa melalui penelitian komprehensif sebelumnya. Joint audit dapat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan bersama antarinstansi maupun bersama otoritas pajak negara mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tindak lanjut rekomendasi auditor. Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat rekomendasi resmi dari hasil audit lembaga pengawas internal maupun eksternal, termasuk BPK atau BPKP.

Kategori berikutnya adalah Wajib Pajak dalam grup usaha yang memiliki indikasi risiko tertentu, khususnya berkaitan dengan transaksi afiliasi, transfer pricing, maupun dugaan profit shifting. Karakteristik transaksi dalam grup usaha dapat menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

DJP juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki data konkret dengan jangka waktu penetapan pajak yang mendekati daluwarsa, termasuk ketika batas waktu penetapan kurang dari 90 hari. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan perlu segera dilakukan agar hak negara dalam melakukan penetapan pajak tidak terlewat.

Selain itu, terdapat kategori Wajib Pajak strategis yang memerlukan penilaian lebih lanjut berdasarkan intelijen perpajakan, permintaan data dari pihak ketiga, pertukaran informasi, maupun pembahasan dengan unit internal DJP.

Pemeriksaan juga dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus Direktur Jenderal Pajak. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan yang dituangkan melalui nota dinas sesuai dengan mekanisme internal DJP.

Persiapan Perusahaan Menghadapi Pemeriksaan Langsung

Dengan adanya kemungkinan pemeriksaan langsung tersebut, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu alasan atau kategori yang menjadi dasar pemeriksaan. Identifikasi ini penting agar dokumen, data, dan argumentasi yang disiapkan dapat disesuaikan dengan fokus pemeriksaan.

Apabila pemeriksaan berkaitan dengan data konkret atau batas waktu daluwarsa yang kurang dari 90 hari, perusahaan perlu segera mengidentifikasi transaksi yang menjadi dasar pemeriksaan serta menyiapkan bukti pendukung yang relevan. Fokus utama sebaiknya diarahkan pada data konkret yang menjadi dasar pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan joint audit atau kontraktor KKKS migas, perusahaan perlu memastikan konsistensi data keuangan dan perpajakan yang disampaikan kepada DJP maupun instansi lain yang terlibat, termasuk Bea Cukai, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, apabila pemeriksaan berkaitan dengan lokasi atau cabang perusahaan, koordinasi dengan kantor pusat menjadi penting. Dokumen perpajakan, termasuk Transfer Pricing Documentation (TP Doc), perlu dipastikan konsisten agar data dan argumentasi antara kantor pusat dan cabang tidak saling bertentangan.

Untuk pemeriksaan berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak atau kegiatan khusus, perusahaan perlu menyiapkan analisis serta dokumentasi internal yang menjelaskan kondisi dan risiko bisnis. Hal ini penting karena pemeriksaan dapat mempertimbangkan analisis makro, informasi pihak ketiga, maupun data lain yang dimiliki DJP.

Wajib Pajak Langsung Diperiksa DJP: Siapkan Administrasi Sejak Awal

Kemungkinan pemeriksaan langsung membuat perusahaan perlu memiliki kesiapan administrasi perpajakan sebelum pemeriksaan terjadi. Kelengkapan pembukuan, konsistensi data, dokumentasi transaksi, serta kemampuan menjelaskan setiap transaksi menjadi bagian penting dalam menghadapi proses pemeriksaan.

Karena itu, Wajib Pajak sebaiknya tidak hanya mempersiapkan dokumen setelah menerima surat pemeriksaan. Evaluasi kepatuhan dan dokumentasi perpajakan secara berkala dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan menyiapkan strategi yang sesuai apabila pemeriksaan dilakukan oleh DJP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah pemeriksaan pajak selalu didahului penelitian?

Pada umumnya DJP melakukan penelitian kepatuhan dan data terlebih dahulu. Namun SE-8/PJ/2026 memberi ruang pemeriksaan langsung untuk kategori Wajib Pajak tertentu.

Kategori apa saja yang dapat langsung diperiksa?

Antara lain kontraktor migas, objek joint audit, tindak lanjut rekomendasi auditor, grup usaha dengan indikasi risiko transaksi afiliasi atau transfer pricing, data konkret dengan batas penetapan kurang dari 90 hari, Wajib Pajak strategis, serta pertimbangan khusus Direktur Jenderal Pajak.

Apa yang perlu disiapkan perusahaan?

Kelengkapan pembukuan, konsistensi data, dan dokumentasi transaksi, serta evaluasi kepatuhan berkala agar tidak baru menyiapkan dokumen setelah menerima surat pemeriksaan.

Butuh Pendampingan Pemeriksaan Pajak?

Kesiapan administrasi perpajakan sebelum pemeriksaan terjadi membantu perusahaan menjelaskan kondisi sebenarnya. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Berikut penjelasan SP3 P2DK: kapan terbit dan apa artinya bagi Wajib Pajak. Proses pengawasan perpajakan melalui P2DK tidak selalu berujung pada pemeriksaan pajak. Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan penelitian tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, proses P2DK dapat dinyatakan selesai melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan (SP3) P2DK.

Penerbitan SP3 P2DK menjadi tanda bahwa rangkaian pengawasan terhadap data atau informasi yang sebelumnya perlu diklarifikasi telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kapan SP3 P2DK Diterbitkan?

Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menerbitkan SP3 P2DK apabila hasil pelaksanaan P2DK menunjukkan kondisi tertentu.

SP3 P2DK dapat diterbitkan apabila penelitian yang dilakukan DJP tidak menemukan indikasi ketidakpatuhan dari data yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Dengan demikian, tidak terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.

SP3 P2DK juga dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak telah memberikan klarifikasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penjelasan tersebut perlu didukung oleh bukti atau dokumen yang valid sehingga dapat menjelaskan data yang sebelumnya dipertanyakan oleh DJP.

Selain itu, apabila Wajib Pajak mengakui adanya ketidaksesuaian dan telah melakukan pembetulan SPT sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan P2DK (BAP2DK), proses pengawasan juga dapat diakhiri dengan penerbitan SP3 P2DK.

Bagaimana SP3 P2DK Disampaikan?

Setelah diterbitkan, SP3 P2DK dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui beberapa saluran. Salah satunya melalui akun Coretax DJP milik Wajib Pajak.

Selain melalui Coretax, SP3 P2DK dapat dikirimkan melalui email Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Dokumen tersebut juga dapat disampaikan secara fisik melalui jasa pos, ekspedisi, atau kurir.

Dalam kondisi tertentu, SP3 P2DK juga dapat diserahkan secara langsung oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak atau pihak yang mewakilinya.

Apa Artinya SP3 P2DK bagi Wajib Pajak?

Bagi Wajib Pajak, penerbitan SP3 P2DK menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan berdasarkan P2DK telah selesai. Artinya, setelah klarifikasi dan penelitian dilakukan, DJP tidak menemukan kondisi yang memerlukan tindak lanjut lebih lanjut dalam proses pengawasan tersebut.

Meski demikian, Wajib Pajak tetap perlu menyimpan SP3 P2DK beserta dokumen dan bukti pendukung yang digunakan selama proses klarifikasi. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari arsip administrasi perpajakan dan membantu memastikan riwayat penyelesaian proses pengawasan terdokumentasi dengan baik.

Karena itu, apabila menerima SP2DK atau P2DK, Wajib Pajak sebaiknya tidak mengabaikannya. Klarifikasi yang disampaikan secara tepat, didukung data yang valid, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat membantu proses pengawasan berjalan lebih jelas hingga akhirnya dapat diselesaikan melalui penerbitan SP3 P2DK.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu SP3 P2DK?

Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan (SP3) P2DK adalah surat yang menandai proses pengawasan P2DK telah dinyatakan selesai oleh DJP.

Kapan SP3 P2DK diterbitkan?

Antara lain bila penelitian DJP tidak menemukan indikasi ketidakpatuhan, klarifikasi Wajib Pajak sesuai kondisi sebenarnya dan didukung bukti, atau Wajib Pajak telah melakukan pembetulan SPT sesuai BAP2DK.

Bagaimana SP3 P2DK disampaikan kepada Wajib Pajak?

Melalui akun Coretax, email terdaftar, pengiriman fisik lewat pos, ekspedisi, atau kurir, atau diserahkan langsung oleh petugas pajak.

Butuh Pendampingan SP2DK dan P2DK?

Jika Anda menerima SP2DK atau P2DK dan ingin klarifikasi disiapkan dengan data yang valid, tim kami dapat mendampingi. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas masa berlaku kode billing dan perubahan lain dalam PER-8/PJ/2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-8/PJ/2026 yang membawa sejumlah penyesuaian dalam ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak. Aturan ini mulai berlaku pada 28 Juli 2026 dan mengatur beberapa aspek penting, mulai dari masa berlaku kode billing, pembatalan kode billing, hingga ketentuan pemindahbukuan pembayaran pajak.

Perubahan tersebut perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak karena berkaitan langsung dengan proses pembayaran dan administrasi perpajakan melalui sistem DJP.

Masa Berlaku Kode Billing Diperpanjang

Salah satu perubahan dalam PER-8/PJ/2026 adalah penyesuaian masa berlaku kode billing. Sebelumnya, kode billing hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan.

Melalui ketentuan terbaru, masa berlaku kode billing diperpanjang menjadi 14 hari. Sehingga, Wajib Pajak memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan pembayaran menggunakan kode billing yang telah dibuat.

Perpanjangan masa berlaku ini dapat memberikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak dalam mengatur waktu pembayaran pajak, tetapi kode billing tetap perlu digunakan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pembatalan Kode Billing di Coretax

PER-8/PJ/2026 juga menghadirkan ketentuan mengenai pembatalan kode billing melalui Coretax DJP.

Wajib Pajak kini dapat membatalkan kode billing yang belum digunakan untuk melakukan pembayaran dan masih belum melewati masa berlaku. Fitur ini dapat membantu menghindari penggunaan kode billing yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau terdapat kesalahan dalam pembuatannya.

Dengan adanya fitur tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan pengelolaan kode billing secara lebih fleksibel melalui sistem Coretax.

Pembayaran yang Tidak Dapat Dipindahbukukan

Aturan terbaru juga mengatur mekanisme apabila pembayaran atau penyetoran pajak tidak dapat dilakukan melalui pemindahbukuan.

Dalam kondisi tersebut, pembayaran dapat diajukan melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh Wajib Pajak maupun dilakukan secara jabatan oleh DJP sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar Wajib Pajak tidak salah menentukan langkah ketika menemukan pembayaran pajak yang tidak dapat dipindahbukukan ke kewajiban pajak lainnya.

Cakupan Pemindahbukuan Pembayaran Pajak

PER-8/PJ/2026 juga mengatur cakupan pembayaran pajak yang dapat dilakukan pemindahbukuan. Beberapa di antaranya adalah pembayaran yang berkaitan dengan SPT Masa dan SPT Tahunan, termasuk pembetulannya.

Selain itu, pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran yang berkaitan dengan SPT Masa Bea Meterai, serta pembayaran berdasarkan surat ketetapan pajak, surat keputusan, atau putusan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang.

Pembayaran pajak tertentu lainnya juga termasuk dalam cakupan pemindahbukuan, seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) serta penyetoran di muka Bea Meterai.

Selain jenis pembayaran tersebut, deposit pajak juga termasuk dalam pembayaran yang dapat dipindahbukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Perlu Diperhatikan: Masa Berlaku Kode Billing dan Pemindahbukuan

Berlakunya PER-8/PJ/2026 membuat Wajib Pajak perlu kembali memperhatikan proses pembayaran dan penyetoran pajak, terutama terkait masa berlaku kode billing, pembatalan kode billing, serta pemindahbukuan.

Kesalahan dalam administrasi pembayaran pajak dapat menimbulkan kendala, terutama apabila pembayaran sudah dilakukan tetapi tidak dapat dialokasikan ke kewajiban pajak yang seharusnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa masa berlaku kode billing sekarang?

14 hari, sebelumnya 7 hari sejak diterbitkan. Kode billing tetap perlu digunakan sebelum masa berlakunya berakhir.

Apakah kode billing dapat dibatalkan?

Ya, melalui Coretax DJP, selama kode billing belum digunakan untuk pembayaran dan masih belum melewati masa berlaku.

Sejak kapan PER-8/PJ/2026 berlaku?

Mulai 28 Juli 2026.

Butuh Bantuan Administrasi Pembayaran Pajak?

Kesalahan administrasi pembayaran dapat menimbulkan kendala bila pembayaran tidak dapat dialokasikan ke kewajiban yang seharusnya. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti