Author: Dinda Maulia Dewanti

Aktivasi akun Coretax kini dapat dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi, bersama pembuatan kode otorisasi DJP, melalui aplikasi M-Pajak, tidak lagi terbatas hanya melalui situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id. Pengembangan ini dilakukan DJP untuk meningkatkan layanan digital perpajakan, sebagaimana diumumkan pada Selasa (11/2/2026).

Ringkasan Cepat

• Aplikasi: M-Pajak (Android dan iOS), unduh hanya lewat Google Play Store atau App Store.
• Menu baru: Aktivasi Akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi.
• Bisa dipakai: Wajib Pajak Orang Pribadi.
• Dikecualikan: status warisan belum terbagi dan Warga Negara Asing (WNA).

Siapa yang Bisa Memakai Menu Ini?

Menu Aktivasi Akun di M-Pajak dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali untuk status warisan belum terbagi dan WNA. Fitur ini juga mendukung proses aktivasi bagi Wajib Pajak yang lupa alamat email dan/atau nomor telepon yang terdaftar, melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu.

Langkah Aktivasi Akun Coretax

Berdasarkan panduan di situs resmi DJP:

1. Klik ikon Aktivasi Akun Coretax.
2. Klik Login di pojok kanan atas.
3. Pilih kembali menu Aktivasi Akun Coretax.
4. Masukkan 16 digit NIK pada kolom pemilihan Wajib Pajak.
5. Setelah nama muncul, klik Ambil Swafoto dan lakukan swafoto sesuai petunjuk.
6. Klik Verifikasi Swafoto.
7. Pada verifikasi data kontak, masukkan kembali alamat email dan nomor telepon yang terdaftar di sistem DJP, lalu klik Validasi.
8. Jika data sesuai, Surat Aktivasi dikirim ke email terdaftar. Login dengan kata sandi sementara, lalu segera ganti dengan kata sandi baru.

Jika Email Aktivasi Akun Coretax Tidak Diterima

Gunakan fitur lupa kata sandi: masukkan NIK, pilih saluran verifikasi, lalu isi ulang email atau nomor telepon yang terdaftar. Tautan aktivasi akan dikirim kembali melalui saluran tersebut.

Kenapa Aktivasi Akun Coretax Penting?

Mulai tahun 2026, seluruh Wajib Pajak diwajibkan mengaktifkan akun Coretax, karena pelaporan pajak mulai Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan Coretax DJP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah aktivasi Coretax bisa lewat aplikasi M-Pajak?

Ya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengaktifkan akun dan membuat kode otorisasi DJP lewat menu baru di M-Pajak.

Siapa yang tidak bisa memakai menu aktivasi di M-Pajak?

Wajib Pajak dengan status warisan belum terbagi dan Warga Negara Asing (WNA).

Dari mana aplikasi M-Pajak sebaiknya diunduh?

Hanya dari Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS.

Butuh Bantuan?

Kalau Anda ingin pelaporan pajak dikerjakan atau ditinjau konsultan, lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani klien di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh.

Dosen yang menerima penghasilan dari berbagai sumber perlu waspada terhadap potensi kurang bayar saat melaporkan SPT Tahunan. Kewajiban pajak dosen tidak selalu selesai hanya dari pemotongan pajak oleh pemberi kerja utama.

Mengapa Dosen Rawan Kurang Bayar?

Selain gaji dan tunjangan, tidak sedikit dosen yang memperoleh penghasilan tambahan dari kegiatan lain, seperti menjadi narasumber seminar, konsultan, atau tenaga ahli. Penghasilan dari beberapa sumber ini harus digabungkan saat pelaporan SPT Tahunan.

Dua Sumber Penghasilan Dosen ASN di PTN-BH

Menurut penjelasan di laman resmi DJP, bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), penghasilan umumnya berasal dari dua sumber:

• Gaji dan tunjangan sebagai ASN, dipotong pajak dengan bukti potong formulir A2.
• Penghasilan lain dari pengelolaan dana mandiri perguruan tinggi, dipotong pajak dengan bukti potong A1.

Meski berasal dari institusi yang sama, keduanya diperlakukan terpisah dan wajib digabungkan saat pelaporan SPT Tahunan.

Penyebab Utama Status Kurang Bayar

• PTKP dihitung dua kali. PTKP hanya boleh digunakan satu kali, sehingga saat penghasilan digabungkan sering muncul kurang bayar.
• Penghasilan tenaga ahli tidak dihitung dengan benar. Penghasilan ini umumnya sudah dipotong pajak oleh pemberi jasa, tetapi tetap wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

Soal NPPN dan Penghasilan Tenaga Ahli

Apabila dosen tidak mengajukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), seluruh penghasilan bruto akan menambah penghasilan kena pajak. Jika menggunakan NPPN, hanya 50 persen dari penghasilan bruto yang diperhitungkan sebagai penghasilan neto. Seluruh penghasilan tambahan ini kemudian dikenakan pajak sesuai lapisan tarif tertinggi berdasarkan total penghasilan dalam satu tahun pajak.

Cara Menghindari Kurang Bayar

1. Gabungkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan.
2. Pastikan PTKP tidak dihitung ganda.
3. Laporkan penghasilan sebagai tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa SPT dosen sering kurang bayar?

Karena penghasilan dari beberapa sumber digabungkan dan PTKP sering terhitung dua kali, padahal hanya boleh dipakai satu kali.

Apa beda bukti potong A1 dan A2 pada dosen ASN PTN-BH?

A2 untuk gaji dan tunjangan sebagai ASN, sedangkan A1 untuk penghasilan lain dari pengelolaan dana mandiri perguruan tinggi.

Apakah penghasilan sebagai tenaga ahli tetap dilaporkan jika pajaknya sudah dipotong?

Ya. Penghasilan tersebut tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Butuh Bantuan?

Kalau Anda ingin pelaporan pajak dikerjakan atau ditinjau konsultan, lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani klien di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Ditinjau oleh: Dinda Maulia Dewanti. Editor: Mohammad Dody Alfayadh.

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas rotasi pejabat pajak yang disampaikan Menkeu Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan rotasi terhadap puluhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Kamis, 5 Februari 2026. 

Purbaya menjelaskan, pelaksanaan rotasi tersebut dilakukan lebih lambat dari rencana awal yang sebelumnya dijadwalkan pada awal pekan. 

“Jadi, Kamis mungkin,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Rabu (4/2/2026).

Rencana Rotasi Pejabat Pajak

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah mengungkapkan rencana merotasi sekitar 70 pegawai DJP sebagai upaya memperkuat tata kelola institusi dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, perbaikan organisasi menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Pergantian sejumlah pejabat pajak ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan target penerimaan perpajakan tahun 2026 dapat tercapai. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar.

Risiko Rotasi Pejabat Pajak terhadap Penerimaan

Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan rotasi pegawai memiliki potensi risiko terhadap kinerja penerimaan negara apabila tidak disertai dengan pembenahan sistem. Dikutip dari CNBC, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rotasi pegawai tidak dapat dijadikan instrumen utama untuk mendongkrak penerimaan pajak. Menurutnya, langkah tersebut lebih mencerminkan penataan internal dan penguatan disiplin organisasi.

Yusuf menambahkan, dalam jangka pendek, rotasi pegawai antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai justru berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Kedua unit tersebut bersifat sangat operasional dan bergantung pada relasi jangka panjang dengan wajib pajak serta pelaku usaha. Tanpa transisi yang rapi, kebijakan rotasi dapat menimbulkan hambatan layanan, proses adaptasi yang panjang, hingga penundaan administrasi.

Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya telah merombak sekitar 30 pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kamis (29/1/2026). Dalam waktu dekat, Purbaya juga berencana melanjutkan rotasi terhadap puluhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Sanksi bagi Pegawai yang Menyeleweng

Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan akan dikenakan sanksi berupa pemindahan ke kantor pajak dengan tingkat aktivitas yang relatif lebih rendah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa pegawai DJP yang akan dirotasi?

Sekitar 70 pegawai DJP, dengan pelaksanaan yang lebih lambat dari rencana awal.

Apa tujuan rotasi?

Memperkuat tata kelola institusi dan memastikan target penerimaan perpajakan tercapai.

Apa risikonya menurut ekonom?

Rotasi pegawai berpotensi berisiko terhadap kinerja penerimaan negara apabila tidak disertai persiapan yang memadai.

Butuh Konsultan Pajak?

Kami siap mendampingi urusan perpajakan bisnis Anda. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Jakarta, Wellner Consulting —   Artikel ini membahas sumbangan pengurang pajak dan jenis yang diakui. Sumbangan merupakan salah satu instrumen pengurang pajak yang legal dan diakui oleh pemerintah Indonesia. 

Sumbangan Pengurang Pajak: Deductible Expense

Dalam ketentuan perpajakan, sumbangan tertentu dapat dikategorikan sebagai deductible expense yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua sedekah atau donasi dapat dijadikan pengurang pajak. 

Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hanya jenis sumbangan tertentu yang diakui karena dinilai memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Sumbangan di luar kategori tersebut tetap diperbolehkan, tetapi tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak secara administratif.

Dasar Hukum Sumbangan Pengurang Pajak

Ketentuan mengenai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011. Seluruh ketentuan tersebut juga dapat diakses dan dikonfirmasi melalui website resmi DJP sebagai rujukan utama perpajakan nasional.

Lima Jenis Sumbangan yang Diakui

Secara umum, terdapat lima jenis sumbangan yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Pertama, sumbangan untuk korban bencana nasional, dengan catatan bencana tersebut telah ditetapkan secara resmi sebagai bencana nasional dan sumbangan disalurkan melalui lembaga atau panitia yang disahkan pemerintah. Kedua, sumbangan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Ketiga, sumbangan kepada lembaga pendidikan yang memiliki izin resmi, termasuk untuk pengembangan fasilitas, pemberian beasiswa, maupun dukungan operasional. Keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi melalui lembaga resmi, seperti KONI atau induk cabang olahraga. Kelima, biaya pembangunan infrastruktur sosial, seperti sarana ibadah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas budaya.

Syarat Sumbangan Dapat Dikurangkan

Walaupun diakui sebagai pengurang pajak, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi agar sumbangan dapat dikurangkan secara sah. Wajib Pajak tidak boleh berada dalam kondisi rugi fiskal pada tahun pajak bersangkutan. Selain itu, total sumbangan maksimal dibatasi sebesar 5 persen dari penghasilan neto tahun pajak sebelumnya. Wajib Pajak juga harus memiliki bukti penerimaan sumbangan yang lengkap serta tidak memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan dengan pihak penerima sumbangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah sumbangan dapat mengurangi pajak?

Ya, jenis sumbangan tertentu dapat dikategorikan sebagai deductible expense, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Apakah semua sumbangan dapat dikurangkan?

Tidak. Hanya jenis sumbangan tertentu yang diakui, terdapat lima jenis yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut penjelasan DJP.

Apa dasar hukumnya?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta peraturan pelaksanaannya.

Butuh Bantuan Perencanaan Pajak?

Pastikan sumbangan Anda memenuhi persyaratan agar dapat dikurangkan secara sah. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini membahas penonaktifan massal NPWP istri dan cara mengecek serta mengaktifkannya kembali. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan kebijakan penonaktifan massal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) istri yang tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) milik suami pada 25 Januari 2026.

Dampak Penonaktifan Massal NPWP Istri

Melalui kebijakan ini, NPWP istri yang berstatus sebagai tanggungan suami akan otomatis berubah menjadi nonaktif setelah tanggal tersebut. DJP menegaskan bahwa penonaktifan dilakukan secara sistematis terhadap seluruh NPWP istri yang tercantum sebagai tanggungan dalam DUK.

“Apabila pada tanggal tersebut terdapat NPWP istri yang tercatat sebagai tanggungan suami, maka status Wajib Pajak istri tersebut akan otomatis dinyatakan nonaktif,” tulis DJP dalam keterangannya.

Penonaktifan massal ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan keluarga. Dengan skema tersebut, pelaporan pajak keluarga cukup dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, tanpa perlu pelaporan terpisah atas nama istri yang berstatus tanggungan.

Cek Status Penonaktifan Massal NPWP Istri di Coretax

Wajib Pajak dapat mengetahui status NPWP melalui sistem Coretax DJP. Caranya dengan melakukan login ke laman resmi Coretax, kemudian masuk ke menu “Ikhtisar Profil Wajib Pajak”. Pada halaman tersebut akan tercantum status NPWP, apakah masih Aktif atau telah berubah menjadi Non-Efektif (Nonaktif).

Mengaktifkan Kembali NPWP Istri

Namun, DJP juga membuka opsi bagi istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Hal ini berlaku bagi Wajib Pajak dengan status Manajemen Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Dalam kondisi tersebut, NPWP istri dapat diaktifkan kembali melalui sistem Coretax.

Proses pengaktifan kembali diawali dengan perubahan kategori profil istri menjadi MT atau PH pada menu “Profil Saya”. Selanjutnya, pihak suami wajib memperbarui status istri dalam DUK menjadi “Kepala Keluarga Lain (MT/PH)”. Setelah tahapan tersebut dilakukan, istri dapat mengajukan permohonan “Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif” melalui menu “Profil Saya” di sistem Coretax.

Dengan kebijakan ini, DJP mengimbau Wajib Pajak untuk memastikan status perpajakannya telah sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak ke depan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

NPWP istri siapa yang dinonaktifkan secara massal?

NPWP istri yang tercatat sebagai tanggungan suami dalam Daftar Unsur Keluarga (DUK) akan otomatis dinyatakan nonaktif.

Apa tujuan kebijakan ini?

Menyederhanakan administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan keluarga, sehingga pelaporan pajak keluarga cukup dilakukan oleh suami.

Bagaimana jika istri memilih menjalankan kewajiban pajak secara terpisah?

Berlaku bagi Wajib Pajak dengan status Manajemen Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Prosesnya diawali dengan mengubah kategori profil istri di menu Profil Saya.

Butuh Bantuan Status NPWP Keluarga?

Pastikan status perpajakan Anda sesuai kondisi sebenarnya agar pelaporan tidak terkendala. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

AR jadi pemeriksa pajak pada 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa DJP akan memperluas kewenangan Account Representative (AR) dengan mengalihfungsikannya menjadi pemeriksa pajak. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Apa yang Berubah Setelah AR Jadi Pemeriksa Pajak?

Peningkatan peran dilakukan secara administratif dengan memindahkan AR di lapangan ke rumpun fungsional pemeriksa pajak. Selama ini DJP sudah memiliki basis data perpajakan yang konkret dan diakui Wajib Pajak, tetapi keterbatasan kewenangan AR membuat data itu belum dapat dieksekusi secara optimal menjadi penerimaan negara.

Apa yang Bisa Dilakukan AR Setelah Jadi Pemeriksa?

Menurut Bimo, AR tidak bisa menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Setelah menjadi pemeriksa, AR dapat menerbitkan SKP melalui mekanisme pemeriksaan sederhana, baik pemeriksaan sederhana kantor maupun lapangan. Selama ini proses tersebut kerap tertunda karena keterbatasan fungsi AR.

Penguatan di Daerah

DJP juga berencana memperkuat kapasitas pemajakan secara terdesentralisasi. Data perpajakan yang selama ini dikelola terpusat akan diolah lebih optimal di tingkat daerah untuk menggali potensi pajak dan menghitung kesenjangan penerimaan di tiap wilayah, dengan AR sebagai aktor utama. Kapasitas AR akan ditingkatkan bertahap, baik dari sisi kewenangan maupun kompetensi teknis.

Dampak AR Jadi Pemeriksa Pajak bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak pada 2026 akan berjalan lebih efektif dan responsif. Data yang sudah dilaporkan dan dikonfirmasi berpotensi langsung ditindaklanjuti, khususnya melalui pemeriksaan sederhana.

Yang Sebaiknya Disiapkan Saat AR Jadi Pemeriksa Pajak

• Menjaga kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak.
• Memastikan kelengkapan dan kerapian dokumen perpajakan.
• Menyampaikan informasi secara transparan dan akurat.

Latar Belakang: Celah Penerimaan

DJP masih menghadapi celah penerimaan sebesar Rp562 triliun yang perlu ditutup. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang berubah dari peran AR pada 2026?

AR dialihfungsikan menjadi pemeriksa pajak sehingga dapat menerbitkan SKP lewat pemeriksaan sederhana kantor maupun lapangan.

Apa itu pemeriksaan sederhana?

Pemeriksaan yang ruang lingkupnya terfokus pada data atau pos tertentu, yang kini dapat dilakukan AR yang berstatus pemeriksa.

Apa yang sebaiknya dilakukan Wajib Pajak?

Menjaga kepatuhan pelaporan dan pembayaran, serta menyiapkan dokumen perpajakan yang lengkap dan rapi.

Butuh Bantuan?

Kalau Anda ingin pelaporan pajak dikerjakan atau ditinjau konsultan, lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani klien di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh.

Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 kini wajib dilakukan melalui Coretax System. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan transparansi data Wajib Pajak. Panduan ini merangkum langkah lapor SPT Tahunan UMKM, yaitu PPh Orang Pribadi bagi pelaku UMKM di Coretax, mulai dari dokumen yang perlu disiapkan sampai bukti pelaporannya, berdasarkan langkah yang dipublikasikan akun resmi DJP.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Tahunan UMKM di Coretax?

Kewajiban ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, memahami alur pelaporan di Coretax penting agar kewajiban perpajakan terpenuhi sesuai regulasi.

Ringkasan Cepat

• Sistem: Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id), login memakai NPWP.
• Tanda tangan elektronik: Kode Otorisasi DJP dan passphrase.
• Lampiran kunci: L3B, tempat omzet bulanan diisi.
• Fasilitas: omzet hingga Rp500 juta per tahun bebas pajak, sehingga pajak terutang nihil.
• Bukti: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah status SPT menjadi “Dilaporkan”.

1. Siapkan Dokumen dan Data Pendukung

Sebelum login ke Coretax, siapkan data berikut:

• Rekapitulasi peredaran bruto (omzet) bulanan selama satu tahun pajak.
• Daftar harta atau aset, seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan investasi lainnya.
• Daftar utang yang masih tercatat pada akhir tahun pajak (jika ada).
• Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
• Bukti potong pajak dari lawan transaksi, apabila bertransaksi dengan pihak pemungut pajak.

2. Login ke Coretax dan Buat Konsep SPT

1. Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NPWP.
2. Pastikan sudah memiliki Kode Otorisasi DJP sebagai tanda tangan elektronik.
3. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Klik Buat Konsep SPT.
5. Tentukan jenis pajak PPh Orang Pribadi.
6. Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan.
7. Gunakan model SPT “Normal” apabila baru melakukan pelaporan pertama pada tahun pajak tersebut.

3. Isi Halaman Induk dan Data Identitas

Di halaman induk, Coretax menampilkan data profil Wajib Pajak secara otomatis. Hal yang perlu diperhatikan:

• Pilih metode “Pencatatan” sebagai jenis pembukuan.
• Tetapkan “Kegiatan Usaha” sebagai sumber penghasilan utama.
• Pada ikhtisar penghasilan, nyatakan bahwa Anda masuk kategori dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final.

4. Lengkapi Lampiran Lapor SPT Tahunan UMKM: Harta, Utang, dan Omzet

Salah satu keunggulan Coretax adalah fitur prefilled: data harta, utang, dan tanggungan dari tahun sebelumnya terisi otomatis. Anda cukup memperbaruinya, menambah atau menghapus sesuai kondisi di akhir tahun pajak.

Bagi pelaku UMKM, bagian paling krusial ada di Lampiran L3B, yaitu pengisian omzet bulanan. Nilai peredaran bruto setiap bulan selama satu tahun pajak wajib diinput.

Wajib Pajak orang pribadi UMKM mendapat fasilitas bebas pajak atas omzet hingga Rp500 juta per tahun. Jika total omzet belum melewati batas itu, pajak terutang dalam SPT Tahunan adalah nihil.

5. Verifikasi, Tanda Tangan Elektronik, dan Lapor

1. Setelah semua lampiran terisi (harta, utang, tanggungan, dan omzet), kembali ke halaman induk untuk pengecekan akhir.
2. Pilih menu Bayar dan Lapor.
3. Lakukan penandatanganan SPT secara elektronik dengan Kode Otorisasi DJP dan masukkan passphrase.
4. Setelah dikonfirmasi, status SPT berubah menjadi “Dilaporkan”.

Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti resmi bahwa kewajiban pelaporan sudah dipenuhi, dan simpan arsipnya.

Kesalahan yang Sering Terjadi saat Lapor SPT Tahunan UMKM

• Kode Otorisasi DJP belum siap. Tanpa kode ini SPT tidak bisa ditandatangani, jadi pastikan aktif sebelum mulai mengisi.
• Omzet tidak dicatat per bulan. L3B meminta rincian bulanan, bukan angka setahun. Siapkan rekapnya lebih dulu.
• Data prefilled tidak diperbarui. Harta dan utang tahun lalu belum tentu sama dengan kondisi akhir tahun ini.
• Menganggap omzet di bawah Rp500 juta tidak perlu lapor. Pajak terutangnya nihil, tetapi SPT tetap dilaporkan.
• Lupa menyimpan BPE. Dokumen ini bukti pelaporan Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tetap harus lapor SPT Tahunan?

Ya. Omzet hingga Rp500 juta per tahun mendapat fasilitas bebas pajak, sehingga pajak terutang dalam SPT Tahunan nihil, tetapi pelaporannya tetap dilakukan.

Lampiran apa yang paling penting bagi UMKM di Coretax?

Lampiran L3B, tempat omzet atau peredaran bruto bulanan selama satu tahun pajak diisi.

Kapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi?

Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret untuk tahun pajak sebelumnya.

Butuh Bantuan Melaporkan SPT?

Kalau Anda ingin SPT Tahunan atau SPT Masa usaha dikerjakan oleh konsultan, lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani klien di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Ditinjau oleh: Dinda Maulia Dewanti. Editor: Mohammad Dody Alfayadh.

Jakarta, Wellner Consulting — Artikel ini menjawab apakah yang punya NPWP tapi tidak bekerja wajib aktivasi Coretax. Kewajiban aktivasi akun coretax sedang menjadi perhatian para Wajib Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun 2025, seluruh Wajib Pajak diwajibkan untuk mengaktivasi akun Coretax sebagai akses utama layanan perpajakan digital.

Seiring dengan ketentuan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait kewajiban aktivasi Coretax bagi Wajib Pajak yang saat ini sudah tidak bekerja atau tidak lagi memiliki penghasilan, tetapi masih tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Punya NPWP Tapi Tidak Bekerja: Apa Kata DJP?

Menjawab pertanyaan tersebut, DJP melalui Kring Pajak menegaskan bahwa kewajiban aktivasi akun Coretax tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya penghasilan, melainkan bergantung pada status NPWP. Apabila NPWP masih berstatus aktif, maka Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk mengaktivasi akun Coretax karena masih memiliki kewajiban administratif. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyampaikan SPT Tahunan, meskipun isi pelaporannya ‘Nihil’ karena tidak ada penghasilan.

“Selama NPWP masih berstatus aktif, kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tetap ada,” tulis Kring Pajak, dikutip pada Senin (19/1/2026).

Punya NPWP Tapi Tidak Bekerja dan Status NPWP Nonaktif

Sebaliknya, bagi Wajib Pajak yang NPWP-nya telah berstatus nonaktif atau Wajib Pajak Non Efektif (WP NE), aktivasi akun Coretax tidak bersifat wajib. Hal ini disebabkan karena WP NE sudah tidak memiliki kewajiban administratif perpajakan, termasuk kewajiban penyampaian SPT Tahunan.

Imbauan DJP bagi Wajib Pajak Nonaktif

Meski tidak diwajibkan, DJP tetap mengimbau agar Wajib Pajak dengan status nonaktif tetap mempertimbangkan untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Tujuannya untuk memberikan kemudahan administrasi apabila di kemudian hari Wajib Pajak kembali memiliki penghasilan atau kewajiban perpajakan.

“Silahkan tetap melakukan aktivasi akun wajib pajak pada coretax, karena aktivasi akun coretax tidak mengubah status NPWP menjadi aktif” tulis akun resmi @kring_pajak.

Perlu dipahami bahwa aktivasi akun Coretax oleh Wajib Pajak Non Efektif tidak secara otomatis mengubah status NPWP menjadi aktif. Status nonaktif tetap melekat sampai Wajib Pajak secara resmi mengajukan permohonan pengaktifan kembali.

Apabila di kemudian hari Wajib Pajak ingin mengaktifkan kembali NPWP, proses pengajuan dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax, tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah aktivasi Coretax ditentukan oleh ada atau tidaknya penghasilan?

Tidak. Menurut Kring Pajak, kewajiban aktivasi akun Coretax bergantung pada status NPWP, bukan pada ada atau tidaknya penghasilan.

Bagaimana jika NPWP masih aktif?

Selama NPWP masih berstatus aktif, kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tetap ada.

Bagaimana jika NPWP sudah nonaktif (WP Non Efektif)?

Aktivasi akun Coretax tidak bersifat wajib, tetapi DJP tetap mengimbau Wajib Pajak nonaktif untuk mempertimbangkan aktivasi.

Butuh Bantuan Aktivasi Coretax?

Pastikan status NPWP dan akun Coretax Anda sesuai kondisi sebenarnya. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti

Artikel ini membahas deposit pajak dan dampaknya pada penerimaan PPh dan PPN. Jakarta, Wellner Consulting – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan terjadinya kontraksi penerimaan seluruh jenis pajak disebabkan oleh maraknya penggunaan sistem deposit pajak.

Deposit Pajak Menurut Staf Ahli Menkeu

Menurut Yon Arsal, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak, sistem deposit pajak merupakan fitur keunggulan pembayaran yang ditawarkan oleh Coretax Administration System. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak langsung melakukan pemindahbukuan atas deposit terkait.

Mengutip pada Rabu (26/11/2025), ucap Yon Arsal “yang namanya deposit ini sebenarnya masalah waktu saja. Depositnya masuk, tidak lama kemudian pemindahbukuannya, sepanjang SPT-nya sudah masuk.”

Cara Kerja Deposit Pajak

Wajib Pajak perlu menyetor deposit ke akun “Pajak Lainnya” terlebih dahulu melalui sistem deposit. Dana ini akan dilakukan pemindahbukuan (PBK) ke jenis-jenis pajak terkait setelah proses pelaporan SPT dilakukan.

Namun, dampak dari sistem deposit ini yakni setoran pajak mencapai Rp 246 triliun tercatat sementara di akun “pajak lainnya.” Secara spesifik, Rp 70 triliun dari dana tersebut masih berupa deposit yang belum dialokasikan ke jenis pajak masing-masing.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh DDTC News, hingga Oktober 2025 terdapat penurunan sebesar 16% pada realisasi penerimaan PPh pasal 21 dengan nominal senilai Rp173,79 triliun. Menurut Yon, kontraksi tersebut terjadi karena deposit yang belum dipindahbukukan ke PPh 21 dan akibat pemberlakuan tarif efektif rata-rata.

Lanjutnya, bila dinormalisasi sesungguhnya PPh 21 mengalami pertumbuhan sebesar 3,6%. “Ketika wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, deposit akan dipindahbukukan ke jenis pajak. Itu sudah kita catat sebagai penerimaan, tetapi tempatnya belum dirumahnya,” ucap Yon.

Restitusi dan Kontraksi Penerimaan

Selain itu, kontraksi penerimaan pajak diperparah oleh lonjakan restitusi per Oktober 2025 yang tumbuh 36,4% menjadi Rp340,52 triliun. Kenaikan ini didominasi oleh restitusi PPh Badan yang meroket 80% mencapai Rp93,8 triliun, serta restitusi PPN yang naik 23,9% menjadi Rp238,86 triliun.

Besarnya pengembalian dana tersebut menekan kinerja setoran pajak utama. Imbasnya, realisasi PPh Badan turun 9,6% menjadi Rp237,59 triliun, sementara PPN Dalam Negeri mengalami penurunan lebih dalam sebesar 25,6% dengan realisasi Rp277,63 triliun.

Kewajiban Wajib Pajak setelah Deposit Pajak

Menyikapi hal tersebut, Yon menekankan bahwa kewajiban Wajib Pajak tidak berhenti pada penyetoran deposit, melainkan harus dituntaskan dengan pemindahbukuan ke jenis pajak yang sesuai serta pelaporan SPT. Guna mendukung pengawasan ini, Kementerian Keuangan berencana menambahkan fitur identifikasi penggunaan deposit dalam sistem Coretax setelah proses serah terima dari vendor LG–Qualysoft tuntas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa penerimaan pajak tampak menurun?

DJP menyatakan kontraksi penerimaan antara lain terkait sistem deposit pajak, dengan setoran Rp246 triliun tercatat sementara di akun “pajak lainnya”.

Apa pengaruh restitusi?

Lonjakan restitusi per Oktober 2025 yang tumbuh 36,4% turut memperparah kontraksi penerimaan pajak.

Apa kewajiban Wajib Pajak setelah menyetor deposit?

Kewajiban tidak berhenti pada penyetoran deposit, tetapi deposit tersebut perlu dialokasikan untuk pembayaran pajak.

Butuh Bantuan Mengelola Deposit Pajak?

Pantau alokasi deposit agar pembayaran pajak tercatat sesuai kewajiban. Lihat layanan Jasa Perpajakan kami atau hubungi tim Wellner Consulting. Kami melayani konsultan pajak Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.

Informasi resmi lainnya dapat dilihat di situs resmi DJP.

Editor: Mohammad Dody Alfayadh

Reviewer: Dinda Maulia Dewanti